ARM Desak Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian PU Pera Tidak Menangkan PT Seneca Indonesia di Lelang Proyek 2018
Kamis, 15 Maret 2018 | 5 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 318 kali
Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur yang dikerjakan PT Seneca Indonesia, kini sudah rusak dengan terjadinya amblas pada dinding penahan tanah, dan retakan badan jalan. (foto: medikomonline.com)

BANDUNG, medikomonline.comKetua Umum Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat  (ARM) Furqon Mujahid Bangun mendesak Kepala Unit Layanan Pengadaan Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Ir Sumito tidak memenangkan kontraktor PT Seneca Indonesia pada lelang proyek Kementerian PU Pera tahun 2018 yang saat ini dalam proses lelang.

Desakan ini disampaikan Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat karena buruknya kualitas pekerjaan kontraktor PT Seneca Indonesia pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerajan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Proyek pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor PT Seneca Indonesia yaitu Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur. Meski proyek ini dikerjakan baru pada tahun 2017 lalu, namun berdasarkan pantauan kami ke lokasi proyek di awal Januari 2018 pekerjaan jalan sudah rusak, yaitu amblas dinding penahan tanah dan retakan atau penurunan badan jalan,” kata Ketua Umum ARM  Mujahid kepada medikomonline.com, Kamis (15/3/2018) di Bandung.

Mujahid menegaskan, Konsorsium ARM  sangat menyayangkan buruknya kualitas proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur yang menghabiskan anggaran APBN 2017 sebesar Rp46 miliar.

“Oleh karena itu, kami dari seluruh jajaran  Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat mendesak Ketua Komisi V DPR RI dan anggotanya untuk memangggil Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar Wahyu Budi Wiyono, Kepala Balai Besar Pelasaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Ir Atyanto Busono MT, dan Direktur Utama PT Seneca Indonesia Efferin. Dalam menjalangkan fungsi pengawasannya, Komisi V DPR harus bisa mengungkap penyebab buruknya kualitas proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tersebut,” tegas Mujahid.

Selain itu kata Mujahid, aktivis antikorupsi ini, Konsorsium ARM  juga menyayangkan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar Wahyu Budi Wiyono dan Kepala Balai Besar Pelasaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Ir Atyanto Busono MT kurang mendukung semangat Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkonsentrasi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik di jangka menengah maupun jangka panjang. “Seharusnya kualitas infrastruktur yang dibangun bagus agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Mujahid.

Dijelaskan Mujahid dengan mengutip penjelasan Presiden Jokowi, kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk. Presiden menunjuk studi dari Bank Dunia dan studi dari Bloomberg McKinsey di 2013,  dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia rata-rata sebesar 70% PDB, stok infrastruktur Indonesia termasuk rendah hanya 38?ri PDB.

“Keseriusan Presiden membangun infrastruktur tampaknya tidak dilaksanakan serius oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerajan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata Mujahid dengan merujuk kualitas proyek jalan yang dikerjakan PT Seneca Indonesia buruk.

Mujahid menilai, keberpihakan Presiden Jokowoi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia telah dihianati oleh oknum pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan membangun jalan yang berkualitas buruk.

Dengan parahnya kerusakan jalan pada Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur yang menelan anggaran Negara sekitar Rp46 miliar ini, Mujahid menegaskan, terjadinya amblas dinding penahan tanah, dan retakan atau penurunan badan jalan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pekerjaan di lapangan.

“Dalam hal ini sangat berpotensi terjadi kerugian Negara sehingga sudah selayaknya dilakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar dan kontraktor PT Seneca Indonesia untuk memastikan penyebab buruknya hasil pekerjaan proyek tersebut,” ujar Mujahid.

Terkait buruknya hasil pekerjaan PT Seneca Indonesia dalam Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tahun 2017, Medikom mengonfirmasi masalah tersebut kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar. Wahyu Budi Wiyono selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar kepada Medikom menjelaskan, Rabu (28/2),  pihaknya tidak berwenang memberikan informasi terkait Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tersebut.

Budi mengatakan, Medikom harus meminta penjelasan kepada Kepala Balai Besar Pelasaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta terkait dengan buruknya hasil pekerjaan PT Seneca Indonesia dalam Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur. Namun hingga saat ini, Kepala Balai Besar Pelasaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Ir Atyanto Busono MT yang dikonfirmasi Medikom sejak tanggal 2 Maret 2018 lalu tidak memberikan penjelasan.

Permasalahan buruknya hasil pekerjaan PT Seneca Indonesia dalam Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tahun 2017 ini justru cepat direspons oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir Sumito. Kepada Medikom, Selasa (27/2/2018) Sumito menjelaskan, laporan kejanggalan “Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tahun 2017” yang dikonfirmasi Medikom kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Pusat, agar ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat untuk dapat ditindaklanjuti lebih kuat.

Sebaliknya, Direktur Utama PT Seneca Indonesia yang dikonfirmasi Medikom tentang buruknya hasil pekerjaan PT Seneca Indonesia dalam Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tahun 2017 ini lambat merespons masalah tersebut. Sejak dikonfimasi pada tanggal 1 Maret 2018, Direktur Utama PT Seneca Indonesia tidak mau memberikan penjelasan kepada Medikom.

Sikap diam Direktur Utama PT Seneca Indonesia dinilai oleh Ketua Umum ARM  Furqon Mujahid Bangun sebagai symbol kekuatan PT Seneca Indonesia yang pada tahun 2017 lalu berhasil memenangkan empat paket proyek Direktorat Jenderal Bina Marga di wilayah Provinsi Jabar dengan total nilai sekitar Rp211 milyar.

(Penulis: IthinK)