Buruh Minta Gubernur Cabut Pergub Jabar Tentang Penetapan Upah Minimum
Selasa, 09 Oktober 2018 | 11 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 47 kali
Pertemuan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (pakai peci) dengan serikat buruh dan pekerja di Gedung Sate, Kota Bandung. (Foto: Ist/Hms Jbr)

BANDUNG, Medikomonline.com – Usai menerima serikat buruh dan pekerja di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (8/10/2018), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan mengkaji Pergub Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum.

"Sebagai gubernur baru, saya belum hafal urusan sedetail itu. Jadi, sedang kita pelajari," ujar Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil. "Tadinya mereka mau demo besar, tapi Alhamdulillah mereka komit besok tidak akan demo," tambahnya.

Menindaklanjuti pertemuan dengan buruh, Emil akan menggelar pertemuan dengan Apindo dan dinas terkait. Kemudian dia akan memberikan keputusan terkait Pergub tersebut.

"Jadi, hari ini saya dengerin buruhnya dengan segala tuntutannya. Kemudian nanti ada rapat internal dengan dinas, kemudian nanti akan saya undang Apindo," papar Emil.

"Setelah itu saya putuskan apakah Pergub itu ditunda atau dicabut atau tetap. Nanti saya ambil keputusan setelah semua informasi saya dapatkan. Tapi berita baiknya ngga ada demo," lanjutnya.

Para buruh menuntut pencabutan Pergub Nomor 54 Tahun 2018 terkait upah sektoral. Menurut buruh, ada beberapa hal dalam Pergub tersebut yang bertentangan dengan undang-undang.

Misalnya dalam Pergub tersebut diatur Upah Minimum Sektoral (UMSK) berlaku sejak tanggal ditetapkan, sedangkan penetapan UMSK dilakukan setiap Februari. Artinya pada Januari tidak akan ada kenaikan gaji untuk para buruh.

Hal lain, Pergub tersebut juga mengatur Apindo harus memiliki surat kuasa dari masing-masing perusahaan. Menurut buruh, hal ini akan menyulitkan proses negosiasi upah karena akan ada alasan Apindo tidak melakukan perundingan tentang UMSK.

"Maka hari ini kita menyampaikan aspirasi kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur merespons dan dalam waktu dekat akan bertemu tiga tahap," tutur Roy Jinto Ferianto, Ketua PD FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat usai bertemu Emil.

"Pertama dengan unsur pemerintah minggu depan, kemudian dengan Apindo. Kemudian tripartit, pemerintah, apindo, dan unsur serikat pekerja," sambungnya.

Roy pun mengatakan buruh akan tetap melakukan demo apabila tidak ada keputusan tentang pencabutan Pergub tersebut. "Kalo misalkan nanti dalam waktu yang sudah disepakati dalam tiga pertemuan tidak ada keputusan, tentu demo akan dilaksanakan," tukas Roy.

"Jadi, demo untuk tanggal 10 dan 23 (Oktober) mungkin akan kita pertimbangkan untuk bergeser waktu. Dan kalau tidak ada keputusan, tetap Pergub ini dipaksakan berlaku maka tetap kita akan demo," tandasnya.

 

Inovasi untuk kesejahteraan buruh

Emil mengatakan, pihaknya mempunyai tiga inovasi untuk meningkatkan taraf hidup kaum buruh di Jawa Barat. Pertama, Gubernur akan membuat aturan yang mewajibkan setiap perusahaan memiliki rumah atau apartemen untuk para buruh. Menurut Emil, karena perumahan buruh dekat dengan tempat kerja, hal itu yang membuat upah buruh di Tiongkok murah.

"Kita lagi mengkaji kewajiban industri membangun rumah atau apartemen dekat tempat kerja, sehingga buruh ngga jauh-jauh, jadi ongkos transportasi kan bisa dihemat. Nanti ke kantornya tinggal jalan kaki, stres juga berkurang," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil usai melakukan audiensi dengan perwakilan serikat pekerja atau buruh di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (8/10/2018).

Kedua, pihak Emil juga tengah mengkaji industri agar bisa membangun sekolah di sekitar industri. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar industri bisa bekerja di industri tersebut dengan kemampuan dan pengetahuan yang baik.

"Kita lagi kaji industri untuk membangun sekolah, agar warga lokal ini jangan ketinggalan 'kereta'. Jangan cuman jadi supir atau satpam, karena tidak berpengetahuan, sekolahnya jadul," jelas Emil. "Inilah cara-cara saya membangun peradaban relasi buruh-pengusaha dengan baik," tambahnya.

Untuk jangka panjang atau inovasi ketiga, Emil akan mempermudah jalur logistic sehingga akan meningkatkan harga saing produk yang dihasilkan para buruh dan bisa bersaing di dunia global.

"Sambil jangka panjangnya, kita permudah biaya logistik yang membuat harga saing mereka (buruh) menjadi tidak kompetitif di dunia global. Udah upah buruh naik terus, logistiknya mahal, jualannya barang kan mahal," ucap Emil.

Untuk itu, Emil akan mendorong pembangunan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL). Nantinya logistik akan dikirim melalui kanal sodetan ini. Kanal ini akan mengurangi 4.000 kontainer di jalan tol menuju Tanjung Priok.

"Saya kompetitifkan si produknya dengan perbaikan infrastruktur. Logistik mahal kan dibebankan ke harga jual. Harga jual mahal kalah bersaing dengan produk lain," papar Emil.

(Penulis: IthinK)