DPRD Jabar Nilai Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Daerah Kurang Maksimal
Kamis, 26 Juli 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 69 kali
DPRD Jabar menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, Rabu (25/07/2018). (Foto: Ist/Hms Setda Jbr)

BANDUNG, Medikomonline.com – Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah Pemprov Jabar masih kurang maksimal. Pencapaian belanja daerah yang belum mencapai target 100% menjadi catatan DPRD Jabar untuk pihak Pemprov Jabar.

Penilaian Badan Anggaran DPRD Jabar ini terungkap dalam laporan Badan Anggaran DPRD Jabar yang disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar Yod Mintaraga pada Rapat Paripurna DPRD Jabar, Rabu (25/07/2018).

Yod menjelaskan, beberapa hal yang menjadi catatan dalam merealisasikan perencanaan belanja daerah diantaranya terdapat beberapa kegiatan yang hasilnya belum maksimal, kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi di lapangan, serta tidak optimalnya target penerimaan deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini ada.

Untuk itu, kata Yod, Badan Anggaran DPRD Jabar berharap pihak Pemprov Jabar untuk lebih mematangkan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Khusus terkait BUMD, Badan Anggaran DPRD Jabar berkesimpulan bahwa masih ada beberapa BUMD yang dinilai kurang berkontribusi pada PAD. Karenanya, diperlukan adanya pengkajian ulang kinerja BUMD yang kurang produktif.

Selain itu, ujar Yod, guna meningkatkan kinerja BUMD, Badan Anggaran DPRD Jabar meminta pihak eksekutif agar dapat meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan yang ketat dalam membenahi BUMD yang bermasalah, sehingga BUMD lebih fokus terhadap bisnis yang benar-benar memberi profit kepada perusahaan dan sesuai dengan business plan yang telah dibuat.

“Kami meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran terkait bahwa agar ke depan dilakukan perencanaan yang matang terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan,” ujar Yod Mintaraga.

“Terkait pendapatan yang diperoleh dari BUMD, masih ada beberapa BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD, sedangkan anggaran penyiapan modal yang diberikan melalui APBD cukup besar. Memang tujuan BUMD tidak hanya untuk memperoleh PAD, tapi ada sisi social service di sana. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja perlu dikaji ulang bagi BUMD yang tidak produktif,” paparnya.

 

Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017

DPRD Jabar menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Rabu (25/07/2018).

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Jabar yang disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar Yod Mintaraga, pendapatan daerah Jabar di TA 2017 telah terealisasi sebesar Rp32 triliun lebih atau 102% lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp 31 triliun lebih. Ada kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2016 yang tercapai 100,4% lebih yaitu sebesar Rp 27 Triliun lebih. Capaian ini dapat menjadi indikasi perkembangan perekonomian di Jabar yang semakin meningkat.

“Pada dasarnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam skala makro dapat dijadikan indikasi semakin berkembangnya perekonomian di Jawa Barat, karena penerimaan yang bersumber dari PAD secara konseptual berbasis pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan perkembangan suatu daerah," papar Yod.

Sedangkan belanja daerah pada TA 2017 terealisasi sebesar Rp32 triliun lebih atau 95?ri target yang ditetapkan sebesar Rp34 triliun lebih. Pencapaian ini meningkat dibandingkan TA 2016 yang terealisasi 93,66% atau sebesar Rp 27 triliun lebih.

 

 

 

 

Menanggapi persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Mochamad Iriawan sangat berterimakasih kepada DPRD Jabar yang telah cermat memeriksa rancangan pertanggungjawaban ini, sehingga Jabar dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut. 

Menurut Iriawan, laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Jabar TA 2017 merupakan perwujudan dari akuntabilitas anggaran, yang merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan disetujuinya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, secara yuridis kami telah memenuhi tanggung jawab secara kondisional kepala daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang ditegaskan ulang dalam Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ungkap Iriawan.

“Meskipun secara pribadi saya selaku Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, namun atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada dewan yang terhormat, yang telah bersungguh-sungguh melakukan pencermatan, penajaman dan perbaikan terhadap rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017,” lanjutnya.

(Penulis: IthinK)