Dugaan Praktik Culas terhadap Atlet Disabilitas
Selasa, 08 Mei 2018 | 4 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 258 kali
Andri Perkasa Kantaparawira

Perihal kutipan atas bonus yang diraih para atlet disabilitas atau paralimpik itu berlangsung pada event Peparnas XV tahun 2016 di Jawa Barat. Modusnya, bonus yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada atlet peraih medali, tidak boleh digelontorkan total. Akan tetapi harus dipotong sebesar 25 persen.

Hal itu sesuai ketentuan organisasi tempat bernaung para atlet paralimpik: National Paralympic Commitee Indonesia (NPCI) Jawa Barat. Pembagiannya, 10 persen untuk NPCI kabupaten/kota dan 15 persen untuk NPCI provinsi.

Persoalan mencuat saat sebagian atlet ogah memenuhi “budaya kutip” yang konon sudah berlangsung belasan tahun tersebut. Mereka meradang dan memilih sikap “berontak”. Dari pihak luar pun tak tinggal diam. Mencium bau tak sedap di kalangan atlet paralimpik berprestasi, Andri Perkasa Kantaparawira dari Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) langsung bereaksi. Bersama koleganya, dari LBH Galuh Pakuan dan Sunda Lawyer Club mengadvokasi para atlet paralimpik.

Beberapa pihak yang dianggap terkait dikonfirmasi dan diaudensi. Maksudanya untuk mencari solusi terbaik atas perkara “praktik culas” yang menimpa para atlet paralimpik yang sudah mempersembahkan presatasi. Seperti pada Senin (30/4/2018), para atlet paralimpik difasilitasi untuk beraudiensi dengam Komisi V DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar. Materi yang dibahas terkait dengan masalah atlet paralimpik asal Jawa Barat yang tidak bisa ikut pelatnas Asian Paragames. Lantaran tidak menyerahkan uang kepada NPCI. Uang yang harus diserahkan adalah sebanyak 25 persen dari bonus atas medali di Peparnas 2016.

Kalaulah berjalan mulus sudah bisa dikalkulasi. Berapa potongan yang didapat. Menurut Andri, jumlah bonus yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada 304 atlet peraih mendali, pelatih dan lain-lain sekitar Rp 74 miliar.

Namun baru-baru ini Andri menegaskan, jumlah bonus yang diterima tersebut dibantah pihak NPCI. “Berapa besar jumlah kontribusi yang berhasil dikumpulkan? Hanya pengurus itu sendiri yang harus dapat membuktikan secara transparan dan profesional. Bahwa pungutan yang sesuai AD/ART tapi melanggar undang-undang ini sebagaimana ucapan mereka dapat dipertanggungjawabkan. Alokasi dan penggunaannya benar-benar untuk kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan yang lain,” tutur Andri.

Kepada Medikom, Andri bertutur panjang lebar. Menurutnya, beberapa langkah sudah ditempuh. Para atlet pun difasilitasi untuk melakukan konsultasi hukum dengan LBH Bandung. Kemudian kajian tentang adanya tindakan diskriminasi kepada atlet-atlet yang tidak dimasukkan di kejuaran Asean Paralympic di Malaysia dan juga tidak masuk Pelatnas Asia Paralympic di Solo dilayangkan kepada Presaiden. Surat diteken oleh perwakilan atlet, Farid Surdin, Andri P Kantaprawira dari Gerpis, dan Kamal Sasmita dari Sunda Lawyer Club.

Ia menilai kontribusi atlet peraih medali dengan beberapa mekanisme bujuk rayu, pemaksaan dan ancaman itu bertentangan dengan banyak perundang-undangan terutama Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada Bab Larangan menyatakan "Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri".

“Jadi apapun alasannya, tindakan meminta kontribusi 25 persen, 10 persen untuk NPCI kabupaten/kota dan 15 persen untuk NPCI Provinsi Jawa Barat melanggar hukum,” tutur Andri.

Andri meminta atlet yang didiskriminasi dan dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan penghidupan layak dan beprestasi direkomendasikan untuk dapat ikut Pelatnas.

Lebih jauh lagi, karena dinilai tidak ada itikad baik, pihaknya menggugat NPCI Jabar, NPCI Pusat dan turut tergugat NPCI Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jabar serta KONI Jabar atas perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 185/PDT G/2018/PN Bdg.

“Supaya masalah ini tuntas demi kebenaran dan keadilan lahir sebuah keputusan pengadilan yang jadi yurisprudensi kasus semacam ini secara nasional,” imbuhnya seraya menegaskan masalah ini adalah masalah kemanusiaan, eksploitasi manusia oleh manusia lain alias penjajahan gaya baru.

Di sisi lain, pihak DPRD Jawa Barat pun menyikapi dengan kritis. Seperti dikutip dari jabar.tribunnews.com, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, mengatakan pemotongan tersebut tidak patut dilakukan NPCI. "Simplifikasi pemotongan itu yang kemudian mematikan karier atlet dengan tidak diikutkan event nasional dan internasional, padahal peraih medali tersebut punya kesempatan sama," ujarnya.

Yomanius Untung mengatakan tidak ikut sertanya atlet paralimpik asal Jawa Barat di pelatnas Asian Paragames karena tidak membayar, akan merugikan Jawa Barat dan Indonesia.

Ia beralasan, jika bukan atlet berprestasi yang pernah meraih medali di tingkat nasional tidak diikutkan tentu atlet yang dikirimkan bukan atlet terbaik.

Yomanius baru mengetahui bahwa aturan pemotongan bonus sebesar 25 persen dari NPCI telah berlangsung selama 18 tahun. Peraturan tersebut merupakan hasil dari Mukernas NPCI.

"Bahwa ini sudah terjadi sekian tahun, harus diselesaikan, cut off, ke depan enggak boleh lagi seperti ini," ujarnya.

Komisi V DPRD Jabar mendesak NPCI mencabut kesepakatan dalam Mukernas tersebut. Ia mengatakan pengiriman atlet ke ajang internasional harus benar-benar didasarkan pada kemampuan atlet.

"Jangan mengambil keputusan untuk menghambat karier atlet karena aspek non teknis," ujarnya.

Selain itu, Komisi V DPRD Jabar juga mendesak NPCI mengembalikan uang atlet yang telah dipotong.

Sayangnya, sudah dua kali Medikom mendatangi kantor NPCI, tidak berhasil menemui Ketua NPCI Jawa Barat Ukun Rukaendi. Saat tandangan pertama, Rabu (25/4/2018), menurut bagian kesekretariatan, Ketua NPCI Jawa Barat dan pengurus lainnya sedang ada acara rapat kerja di Solo. Begitupun saat mendatangi kantor NPCI, Rabu (3/5/2018), kebetulan Ketua NPCI Jabar lagi tidak berada di tempat.

(dadan supardan/mbayak ginting)