Gubernur Lantik Yedi Sunardi Jadi Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar
Sabtu, 19 Mei 2018 | 6 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 180 kali
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyalami Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar Yedi Sunardi yang baru dilantik. (Foto: Ist/Hms Setwan Jabar)

BANDUNG, Medikomonline.com - Yedi Sunardi SE MM dilantik menjadi Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar. Sebeulmnya Yedi menjabat Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan pada Bagian Umum dan Administrasi Sekretariat DPRD Jabar.

Pelantikan dilakukan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) dalam acara pelantikan140 pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Jabar di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (16/05). Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir bersama Sekretaris Dewan Daud Achmad menghadiri acara pelantikan pejabat structural tersebut.   

Di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar ada tiga lagi pejabat yang dilantik Gubernur Jabar, yaitu  Kabag Keuangan Iis Rostiasih, Kasubag Urusan Dalam Bagian Umum Heni Margawati, dan Kasubag Protokol Donny Firmansyah.

Dalam sambutannya Gubernur berpesan para ASN yang dilantik harus betul-betul memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi pada jabatan masing-masing. "Ini penting karena merupakan kewajiban utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebuah jabatan," kata Aher.

Aher pun menekankan tiga hal bagi pejabat yang dilantik yaitu kinerja, dedikasi tinggi dan keikhlasan. "Tiga hal itu harus hadir untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

"Saya yakin dan percaya semua ASN di lingkup Pemprov Jabar memiliki tekad dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Khusus kepada ASN yang dilantik tentu ini merupakan bentuk kepercayaan dan amanat untuk menduduki suatu jabatan," tambah Aher.

Gubernur juga mengungkapkan, mutasi dan promosi jabatan masih dimungkinkan terjadi dalam waktu dekat ini selama ada izin dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan aturan berlaku. Hal ini mengingat masih adanya kekosongan jabatan di sejumlah OPD.

"Masih dimungkinkan ada pelantikan asal ada izin Kemendagri. Ini terkait dengan kekosongan jabatan, mungkin di awal Juni, kan sudah dimintakan persetujuan pelantikannya," ucapnya.

Aher menuturkan, saat ini masih ada 30 lebih pejabat eselon IV yang belum mendapatkan jabatan. Sejak 12 Agustus 2017 Kepala Daerah tidak lagi punya kewenangan langsung untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali ada izin dari Kemendagri. "Jadi pelantikan hari ini atas izin dari Kemendagri," ujarnya.

(Penulis: IthinK)