Izinnya Dipertanyakan, Aktivitas PT Fokon Indo Beton Dinilai Mengganggu Masyarakat
Selasa, 07 Februari 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 224 kali
Aktivitas PT Fokon Indo Beton dalam pembangunan Tol Cisundawu yang berlokasi di daerah Desa Suka Maju Kecamatan Rancakalong Sumedang.

SUMEDANG, Medikomonline.com – Aktivitas PT Fokon Indo Beton dalam pembangunan Tol Cisundawu yang berlokasi di daerah Desa Suka Maju Kecamatan Rancakalong Sumedang menuai protes dari pihak Desa Mulya Sari Kecamatan Sumedang Utara. Pasalnya menurut Kepala Desa Mulya Sari, Deni Herpian, lokasi pembuatan coran  tersebut berbatasan dengan permukiman warga yang dipimpinnya (Desa Mulya Sari-red).

    Selain dianggap telah mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, Deni pun mempertanyakan legalitas perizinan khususnya terkait izin tetangga. Soalnya menurut Deni, pihaknya belum pernah menerima surat permohonan terkait izin tersebut dari PT dimaksud.

    “PT Fokon Indo Beton sampai saat ini belum pernah mangajukan permohonan izin tetangga kepada desa kami. Sedangkan sebagai dasar menempuh izin yang lebih tinggi salah satunya adalah izin tetangga. Jelas keberadaanya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar akibat suara yang dhasiilkan dari aktivitas PT tersebut. Selain itu, AMDAL nya pun berakibat tehadap kehidupan warga kami,” kata Deni di ruang kerjanya, Rabu (2/02/2017).

    Masih kata Deni, apabila PT Fokon Indo Beton tidak berniat mengajukan permohonan izin tetangga, dirinya menilai PT Fokon Indo Beton selain tidak mematuhi aturan administrasi tentang perizinan, juga tidak menghargai masyarakat Desa Mulya sari yang jelas-jelas menurutnya mendapatkan akibat dari aktivitas PT dimaksud. Memang PT Fokon bagian dari Subkon PT WIKA. Tetapi sekalipun demikian, secara etika yang harus mengjukan izin tetangga itu adalah PT Fokon sendiri bukan PT WIKA.

    “Sementara aktivitas ini sudah berlangsung sekitar 4 bulan. Namun tetap kami dari pihak Desa Mulya Sari belum juga menerima surat permohonan izin tetangga. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini kami akan mendatangi BPMPPT Kabupaten Sumedang terkait izin beroperasinya PT tersebut,” tegasnya.

    PT WIKA melalui Adi selaku Manager lapangan saat ditemui Koran Medikom di kantor Sekretariat PT WIKA, Rabu (2/02) membenarkan bahwa PT Fokon Indo Beton bagian dari mitra kerjanya (subkon). Namun demikian menurut Adi, terkait dengan proses pembuatan izin lingkungan dan izin lainnya itu bagian dari administrasi yang harus tempuh oleh pihak PT FIB sendiri. Dan sepengetahuannya PT FIB sudah menempuh izin dimaksud.

    ”PT Fokon Indo beton betul Subkonnya PT WIKA. Terkait proses pembuatan izin, saya rasa PT Fokon Indo Beton sudah melakukannya. Nanti saya coba klarifikasi ke pihak manager produksinya, atau langsung saja tanyakan sendiri ke PT Fokon nya,” katanya.

    Sementara Pihak PT Fokon Indo Beton, melalui Dodi Selaku manager Produksi saat dikonfirmasi membantah pihaknya belum melakukan proses perizinan. Menurutnya, proses izin lingkungan dari warga Desa Suka Maju serta dari pihak Muspika sudah ditempuhnya. Bahkan berkasnya pun telah diserahkan kepada pihak PUPR dalam hal ini Satker yang berkantor di Jatinangor. Disinggung izin tetangga, Dodi berdalih telah melakukan koordinasi dengan Humas PT WIKA bahwa izin dari warga atau Desa yang berbatasan telah sepakat itu bagian tugas dari Humas PT WIKA.

    ”Izin dari warga atau Desa tempat PT kami beroperasi berikut pihak Muspika telah kami tempuh. Berkasnya sudah diserahkan kepada pihak PUPR. Karena memang kami serahkan proses perizinan ini kepada pihak PUPR melaui Satker. Sedangkan terkait dengan izin warga dari desa yang berbatasan, kami sepakat itu bagian PT WIKA yang memfasilitasinya,” kata Dodi, Jumat (4/02).

    Sementara, seorang sumber menegaskan, seharusnya, sebelum izin prinsif keluar dari pihak yang berkopeten mengeluarkannya, PT Fokon Indo Beton tidak boleh melakukan aktivitas produksi. Secara normatif, PT Fokon bisa beroperasi setelah semua bentuk perizinannya ditempuh dan secara legalitas surat perizinannya dikeluarkan oleh pihak BPMPPT. Intinya, sekalipun ini proyek yang merupakan program Pemerintah RI, bukan berarti perusahaan yang menjadi bagian dari pengerjaannya bisa tidak mengindahkan aturan otoritas Pemerintah Daerah dalam hal ini kabupaten Sumedang.

    ”Ya sekalipun ini proyek Pemerintah pusat, bukan berarti bagi perusaahan yang ikut dalam pengerjaannya tidak mematuhi aturan yang menjadi otoritas Pemerintah Daerah. Apalagi ini sudah beroperasi selama 4 bulan. Namun perizinannya masih dalam proses. Jelas dalam hal ini ada aturan yang sudah dilanggar oleh perusahaan yang bersangkutan,” kata sumber yang enggan disebutkan indentitasnya.

(Penulis: Teguh/Nanang/editor: mbayak ginting)