PPASK Sikapi Wacana Revisi PM Perhubungan No 108 Tahun 2017
Selasa, 03 April 2018 | 7 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 1158 kali
Para pegiat PPASK

BANDUNG, medikomonline.com – Wacana akan adanya revisi atas sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No 108 Tahun 2017 mendapat reaksi keras dari para penyelenggara angkutan sewa khusus. Salah satunya disampaikan Perkumpulan Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus (PPASK). PPASK lebih menyoroti pada wacana perusahaan aplikasi taksi online, yakni Go-Jek dan Grab menjadi perusahaan angkutan umum.

Ketua PPASK Michael Pratama Jaya dan Sekretaris Akbar Ginanjar dalam suratnya yang diterima Koran Medikom menegaskan ada ketidaksesuaian prinsip usaha yang awalnya ditawarkan oleh perusahaan aplikasi kepada para pelaku usaha yakni membangun usaha bersama sebagai sistem ekonomi berbagi (economy sharing).

Ditegaskan, dengan perubahan status perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi dikhawatirkan akan menciptakan sistem usaha kapitalis yang sangat rentan dengan monopoli usaha khususnya di bidang angkutan sewa khusus. Dampaknya, tentu akan merugikan berbagai pihak terutama para driver online.

Perubahan status mitra menjadi karyawan, jelas Michael Pratama Jaya merupakan upaya pengkebirian para pelaku usaha yang bercita-cita menjadi pengusaha mandiri. Lantaran tidak adanya kontrol antara perusahaan aplikasi dengan driver. Dengan demikian, dikhawatirkan akan adanya kesewenang-wenangan penerimaan dan pemecatan karyawan dan kepastian usaha semakin tidak jelas.

Peran badan hukum sebagai operator penyelenggara angkutan, tambahnya, sebetulnya sudah sangat sesuai seperti yang diatur dalam UU 22 Tahun 2009 yang dirumuskan dalam PM 108. Karena badan hukum bisa menjadi penyeimbang dari aturan perjanjian kemitraan antara pelaku usaha dan perusahaan aplikasi agar tidak terjadi pemutusan kerja sama sepihak (suspend). Alasannya, peran aplikator hanya berfungsi sebagai penyedia layanan aplikasi, sedangkan pembinaan dan pengawasan pengemudi dilakukan oleh badan hukum yang menaungi pengemudi. Dengan demikian, badan hukum bisa mewujudkan fungsinya dan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat. 

PPASK mengkhawatirkan isu-isu di lapangan yang dibangun untuk mengubah regulasi PM 108 yang salah satunya mewacanakan perubahan status perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi adalah salah satu upaya yang dilakukan perusahaan aplikasi itu sendiri. Oleh karena itu, PPASK mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan PM 108.

Untuk itu, PPASK meminta pemerintah melibatkan PPASK dalam perumusan revisi PM 108. Sebab, PPASK berasal dari komunitas maupun pengemudi individu ASK yang terbentuk oleh aturan pemerintah sejak PM 32 dilahirkan yang saat ini sudah menjadi PM 108. PPASK juga akan mendukung langkah baik kepada semua pihak demi kepentingan bersama mewujudkan kemandirian ekonomi.

Langkah konkret PPASK menyikapi wacana di atas, mengundang seluruh badan hukum penyelenggara ASK baik berbentuk PT maupun Koperasi yang tergabung di dalam PPASK untuk hadir pada acara pertemuan bertema “Sikap Para Pelaku Usaha ASK terhadap Wacana Revisi PM 108, Rabu (4/4/2018). Kegiatan akan dilanjutkan dengan deklarasi PPASK dan jumpa pers.

 

(dadan supardan)