Penambang Tanpa Ijin Diserahkan ke Aparat Penegak Hukum
Kamis, 01 Maret 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 80 kali
Wakil Ketua Komisi IV DPRd Jabar Daddy Rohanady, saat memimpin rombongan ke Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang (Rabu 28/02/2019). (foto: Ist)

BANDUNG, medikomonline – Ada tiga program penting yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, yaitu peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga, pertambangan, dan air tanah.

Perusahaan tambang di Cabang Dinas ESDM Jabar Wilayah V di Kabupaten Sumedang, dari total 57 perusahaan, baru 41 yang berizin, 12 dalam proses pengurusan izin, dan non izin 4. Padahal pembinaan, pengawasan, dan pengendalian hanya diberikan kepada perusahaan yang sudah memiliki izin. Penambang tanpa izin (PETI) diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady menyampaikan hal tersebut setelah memimpin kunjungan kerja rombongan Komisi IV ke Cabang Dinas ESDM Jabar Wilayah V di Kabupaten Sumedang, Rabu (28/02/2018).

“Sampai saat ini masih ada perusahaan tambang yang sangat nakal, baik di Kabupaten Bandung maupun di Kabupaten Garut. APH sudah masuk. Biasanya dalam kasus seperti itu Dinas menjadi saksi ahli,” kata Daddy.

Daddy menambahkan, pemanfaatan air tanah (yang digunakan untuk keperluan usaha) di Cabang Dinas ESDM Jabar Wilayah V di Kabupaten Sumedang ada 1.060 titik. Angka tersebut baru sekitar 30% saja dari angka riil di lapangan.

 

Rasio elektrifikasi 98,1%

Sampai saat ini rasio elektrifikasi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 98,1%. Angka ini memang sudah mendekati penyelesaian. Target Jabar Caang yang dijanjikan Gubernur Ahmad Heryawan dapat dikatakan tercapai secara sempurna.

"Kalau ukurannya jumlah desa, sejak 2010 Jabar sudah 100?ang. Kami mendorong agar semua rumah di Jabar memperoleh sambungan listrik dari Perusahaan Listrik Negara," ujar Daddy Rohanady. 

Lebih lanjut anggota Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu itu mengatakan, "Untuk mewujudkan 100% rasio elektrifikasi rumah tangga jika ukurannya setiap rumah dengan kondisi seperti sekarang, saya bisa pastikan bahwa kawan-kawan Dinas ESDM kedodoran. Mengapa? Jumlah SDM dan sarpras yang ada kurang memadai. Hal itu menjadi kendala implementasi amanat UU Nomon 23 Tahun 2014 urusan ESDM yang menjadi kewenangan Provinsi."

Selain menggunakan APBD Prov Jabar, peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga juga dibantu APBN. “Sayangnya, alokasi sebesar 30.000 sambungan untuk Jabar kemudian dibatalkan tanpa alasan yang jelas,” kata Daddy.

Sejak Januari 2018 ada perubahan nomenklatur di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Unit Pelaksana Teknis Daerah menjadi Cabang Dinas. Jumlahnya pun bertambah dari 5 menjadi 7. Perubahan nomenklatur itu dilakukan mengingat tupoksi yang diembannya. Sementara itu, penambahan jumlah dilakukan agar  menambah kemudahan aksesibilitas.

(Penulis: IthinK)