Sinergi Stakeholder Ketenagakerjaan Jabar Akan Ciptakan Dua Juta Kesempatan Kerja Tahun 2018
Senin, 20 Maret 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 554 kali
Ilustrasi kesempatan kerja/net

BANDUNG,  Medikomonline.com – Kesempatan kerja di Jabar terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan Proyeksi Rencana Kerja Provinsi Jabar pada tahun 2018 diperkirakan ada 21.281.914  kesempatan kerja yang tercipta atau meningkat 2,25 persen  dibanding pada tahun 2017. Akan tetapi melihat potret angkatan kerja yang ada, terjadi ketidakselarasan antara keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia kerja dengan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja.

Berdasarkan data BPS bulan Agustus 2016 sebanyak 41,52 persen angkatan kerja Jabar berpendidikan SD ke bawah. Jumlah tingkat penganguran terbuka (TPT) tercatat 1.873.861 orang, terjadi peningkata dibandingkan jumlah TPT Agustus 2015 sebesar 1.794.874 (dalam kurun waktu 1 tahun ada penambahan 78.987 orang). Adanya ketidakselarasan keterampilan oleh pencari kerja dan kebutuhan penyedia kerja, maka salah satunya dilakukan revitalisasi  Balai Latihan Kerja (BLK).

Hal ini diungkapkan Kepala Disnakertrans Jabar Dr Ir Ferry Sofwan Arif MSi pada acara  Forum OPD bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2017, di aula Disnakertrans Jabar Jl. S.Hatta- Bandung, Selasa, (14/03). Forum  OPD  bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini menghadirkan nara sumber  Kodrat Wibowo SE MA  PhD dari FE Unpad, Perwakilan dari Kemenaker RI, Bapeda Jabar.

Ferry  menjelaskan, pengangguran terbuka masih cukup tinggi  disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan  kerja dan rendahnya produktivitas tenaga kerja berkorelasi positif terhadap rendahnya daya beli dan menjadi faktor pendorong terciptanya masyarakat miskin.

Untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan berdaya saing, lanjut Ferry, diperlukan upaya dari seluruh pemangku kepentingan. ASN bidang ketenagakerjaan  dan ketransmigrasian memiliki peran melayani dan memfasilitasi agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Peran yang bisa yang kita jalankan, kata Ferry,  menyediakan fasilitas latihan kerja yang memadai, instruktur yang yang berkualitas dan kurikulum yang mutakhir.

Dalam kesempatan Forum OPD  yang dihadiri dari seluruh kab/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pihaknya  menawarkan bagi kabupaten/kota yang berkeinginan untuk merevitalisasi BLK-nya,  Pemprov Jabar siap membantu sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Beberapa poin disampaikan oleh Kadisnakertrans  Jabar,   antara lain perubahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan  yang semula merupakan kewenangan kabupaten/kota, saat ini menjadi kewenangan provinsi. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan telah dibentuk di empat wilayah, yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon serta Kota Bandung dengan Sub Wilayah Kab Tasikmalaya.

Selain itu, kata Ferry, aspek perlindungan menjaga harmonisasi Tripartit  bagi pekerja, pengusaha dan pemerintah  yang mewakili kepentingan masyarakat umumnya. Tenaga kerja sejahtera akan meningkatkan produktivitas, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Demikian juga perkembangan industri  menjadi mesin pertumbuhan pembangunan, ujarnya.

Setelah pemaparan dari para nara sumber, Forum OPD ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, melalui pengamatan Medikom  diadakan desk diskusi sesuai bidang masing-masing di Disnakertrans Jabar untuk membangun kemandirian tenaga kerja dan transmigran  melalui sinergitas program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Beberapa kesepakatan bersama Forum OPD, misalnya Bidang Pelatihan dan Produktivitas antara lain, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu bersaing melalui, optimalisasi fungsi BKSP provinsi Jabar, Fasilitasi sertifikasikompetensi tenaga kerja dan akreditasi LPK, Revitalisasi sarana dan prasarana BLK serta upgrading dan regenerasi  instruktur dan lain sebagainya.

Kesepakatan Bidang Penempatan ,perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, yang perlu dioptimalkan upaya-upaya seperti, optimalisasi program “ Jabar Mengembara”  melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN yang didukung oleh kab/kota, system imformasi pasar kerja yang terintegrasi secara online, optimalisasi kegiatan padat karya infrastruktur dan pemberdayaan lingkungan dan lain sebagainya termasuk pencapaian sasaran perwujudan 100 ribu wirausawan baru.

Dalam Bidang  Hubungan Industrial dan Jaminanan Sosial, disepakati pembinaan ketenagakerjaan diselenggarakan untuk mencapai kondisi ketenangan bekerja dan berusaha serta keharmonisan  hubungan industrial dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional yang menciptakan iklim investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Poin-poin yang akan dilakukan seperti, menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja secara wajar, mendorong kesadaran membentuk LKS Bipartit diperusahaan dan meningkatkan peran serta fungsi LKS sebagai wadah dialog, mendorong pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan sebagainya.

Sedangkan dalam Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan disepakati antara lain, membangun sistem pengawasan ketenagakerjaan yang independen dan meningkatkan kesadaran berprilaku taat terhadap norma peraturan ketenagakerjaan, fasilitasi pelayanan usulan penghargaan zero accident dan Pembina K3 untuk dikoordinasikan oleh Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan  dan  Disnaker kabupaten/kota.

Selain itu disepakati juga pencapaian target  sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menekan angka kecelakaan kerja,  diperlukan diklat pejabat pembina  pengawas ketenagakerjaan  bagi structural di lingkungan bidang pengawsan ketenagakerjaan dan UPTD dinas tenaga kerja serta diklat fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk mengisi kekurangan tenaga pengawas ketenagakerjaan di Jabar.

Berdasarkan data BPS Agustus 2015, jumlah penganggur di Jawa Barat berjumlah 1.794.874, dari beberapa kab/kota di Jabar ada beberapa daerah menymbang angka penganguran  cukup tinggi antara lain, Kab. Sukabumi  yaitu 101.972 orang,  Kab Bandung  107.532 orang, kab/kota Bekasi  261.595 orang dan kab. Bogor sebesar 231.854 orang.  Hal ini menjadi PR bersama untuk mengatasinya.

(Penulis: Laures)