Untuk Kesetaraan Angkutan Umum dan Online, Pergub Jabar Atur Kuota dan Tarif Bawah
Rabu, 22 Maret 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 148 kali
Ilustrasi angkutan berbasis online.

BANDUNG, Medikomonline.com – Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan diberlakukan per 1 April 2017 mendatang. Sebagi tindak lanjut Permenhub tersebut, Pemprov Jabar juga akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar terkait angkutan umum berbasis aplikasi online.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menilai, semua angkutan yang berkaitan dengan kebutuhan publik harus memberikan jaminan dalam bentuk apapun, termasuk keselamatan dan terpenuhinya aspek kebutuhan publik.

Untuk itu kata Aher, kesetaraan dalam berkendara melayani masyarakat dari sisi aturan dan hukum harus berlaku untuk semua jenis moda angkutan umum. "Terkait kuota, tarif atas - tarif bawahnya akan diatur, kemudian harus kir sama dengan yang biasa (angkutan kovensional), SIM-nya juga harus SIM A Umum, pajaknya berlaku. Kan ga mungkin ada sebuah usaha negara tidak mendapatkan apapun dalam bentuk pajak yang akan dikembalikan kepada masyarakat," ujar Aher usai  melakukan video conference bersama Kapolri, Menhub, dan Menkominfo terkait Permenhub tersebut di Mapolda Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Kota Bandung, Selasa (21/3/17).

Pergub yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat akan secepatnya diberlakukan dan diatur beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kata Aher, “Hal-hal seperti kuota atau batasan jumlah angkutan, serta aturan tarif atas dan bawah akan tercantum dalam Pergub tersebut.”

"Kuota akan diatur, kan jangan terlalu banyak. Jangan sampai di Kota Bandung banyak banget Taksi Online. Sudah banyak taksi konvensional. Kita atur kuotanya supaya pas ya, tidak menimbulkam kemacetan dan kemudian rizki bisa didapatkan oleh siapapun dengan berkompetisi menghadirkan pelayanan yang terbaik," ungkap Aher.

Lanjut Gubernur, yang kedua akan diatur tarif atas - tarif bawah. Gubernur segera memutuskan dalam bentuk Pergub.

Terkait aksi demonstrasi yang belakangan ini kerap terjadi di beberapa wilayah di Jabar untuk memprotes keberadaan angkutan berbasis aplikasi online, Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charliyan meminta para pengusaha angkutan konvensional maupun online agar tidak melakukan aksi lagi. Pemerintah bersama aparat berwenang telah berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini melalui Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.

"Sekarang Pemerintah sudah hadir untuk menyelesaikan permasalahan dan akan dilaksanakan Permen 32 Tahun 2016 yang mengatur mulai tata cara tarif penentuan sewa, penentuan CC, kuota, pajak, dan lain-lain, sehingga nanti ada kesetaraan antara pengusaha konvensional dengan online," tutur Anton usai video conference.

"Mereka pun juga (taksi online) nanti akan kita berlakukan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang juga diberlakukan kepada konvensional," tambahnya.

Dalam waktu dekat kataAnton, Polda Jabar akan mengundang seluruh stakeholder untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara terkait Pergub yang akan dikeluarkan oleh Pemprov Jabar, Anton menilai Pergub tersebut penting sebagai pedoman aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas.

(Penulis: IthinK)