Untuk Sungai Citarum, Perlu Pendekatan Hukum Multidoor
Minggu, 29 Juli 2018 | 20 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 192 kali
Forum Group Discussion (FGD) Citarum Harum, Jumat (27/7/2018) di Kantor ICMI Orwil Jawa Barat.

BANDUNG, Medikomonline – Ihwal kondisi Sungai Citarum yang amat kotor semua sudah mafhum. Untuk itu penanganannya perlu diupayakan dengan cermat, terus menerus dan melibatkan banyak elemen serta dengan banyak pendekatan. Baik itu dengan pendekatan kultural, pendekatan ekonomi, pendekatan keahlian, pendekatan public pressure, maupun pendekatan hukum.

Begitulah salah satu bahasan pada acara Forum Group Discussion (FGD) Citarum Harum, Jumat (27/7/2018) di Kantor ICMI Orwil Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut, dari Tim Citarum Harum Sektor 9 Kolonel Inf Sahal Ma’ruf memaparkan program terkait dengan penanganan masalah lingkungan Sungai Citarum. Selain menekankan masalah pemulihan Sungai Citarum, ia juga berorientasi pada pengurangan tingkat kesenjangan sosial masyarakat.

Sementara Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat Prof Dr H Muhammad Najib MAg sangat respek dengan program penanggulangan masalah lingkungan Sungai Citarum. Najib menegaskan dari perspektif Islam air adalah sumber kehidupan. Segala sesuatu yang hidup bahan dasarnya adalah air. Air itu Allah ciptakan untuk bersuci. Allah menurunkan air dari langit sehingga bisa menghidupi segala sesuatu di bumi. Air yang Allah turunkan dalam keadaan suci untuk menyucikan. Air Allah turunkan menjadi rezeki bagi manusia.

“Jadi, kalau air yang ada ternyata kotor berarti ada yang salah. Sumber kerusakan adalah manusia. Berangkat dari sini, ICMI mempunyai kepedulian. Permasalahan ini harus diselesaikan dengan perbaikan,” ungkap Najib.

Dari sisi hukum, Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH menekankan agar menggunakan pendekatan multidoor. Maksudnya, penanganan masalah hukum terkait dengan persoalan lingkungan Sungai Citarum harus sampai pada efek perdata yang menyeluruh. Seperti menutup pabriknya, lalu pelaku harus memperbaiki lingkungannya. “Harus ada efek multi-door,” imbuhnya.

Terkait dengan kejahatan lingkungan pencemaran Sungai Citarum, Guru Besar Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini menilai sebagai kejahatan kemanusiaan. Makanya, pendekatan hukum multidoor sangat tepat ditempuh. Dengan pendekatan ini, tak hanya menerapkan satu UU tetapi menggabungkan UU terkait lain. “Penegakan hukum lingkungan secara administrasi untuk pencegahan dan penanggulangan, pendekatan pidana untuk efek jera dan efek derita, penegakan perdatanya berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Pendekatan lebih multipintu. Menggabungkan beberapa aturan hukum,” urai Asep.

Lebih jauh ia menegaskan Negara bertanggung jawab atas keberadaan lingkungan. Dalam hal ini terkait dengan bagaimana terbangunnya demokrasi lingkungan dan keadilan lingkungan.

Dikatakan, pendekatan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam sistem yang konkret baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan. Dengan demikian dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum.

(dadan supardan)