Upah Buruh Dibayar Di bawah Minimum, Pemilik Perusahaan Teh Diduga Tutup Mata
Rabu, 15 Februari 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 68 kali
para pekerja di gudang teh

SUKABUMI, Medikomonline - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 27 kabupaten/kota yang berlaku sejak 1 Januari 2016. Untuk Kota Sukabumi, ditetapkan Upah Minimum/UMK-nya di kisaran Rp 1.834.175. UMK tersebut, tentunya harus dijadikan pedoman setiap pemilik usaha/pemberi kerja dalam hal pemberian upah kepada buruh yang dipekerjakannya. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2015.

   Bukan hanya itu saja, Ketentuan Upah Minimum/UMK juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun Ketentuan perundang-undangan dan keputusan Gubernur Jawa Barat diduga telah tabrak oleh Yuyu seorang pemilik perusahaan teh kering.

   Perusahaan Gudang Teh di Ciandam Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, diduga memberi upah kepada sejumlah buruh yang bekerja di gudang teh tersebut di bawah minimum. Dugaan tersebut diperkuat dengan keterangan yang diutarakan oleh salah satu karyawan yang ditugaskan sebagai penjaga gudang. Dirinya, saat berbincang sesaat sebelum mengantarkan Medikom untuk bertemu pemilik gudang, mengaku telah bekerja sekira 20 hingga 25 tahun di perusahaan tersebut. Dirinya mengaku dibayar dengan upah yang diterima setiap bulannya sebesar Rp800.000-an. Dengan upah tersebut, jika mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2016 dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan pelanggaran. Hal itu lebih jauh telah diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sementara Pasal 185 Ayat (1) menyebutkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

   Selain dibayar dengan upah di bawah minimum, belasan pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut juga tidak diberikan jaminan kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja. Mengingat para buruh tersebut tidak memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagaan kerjaan. Padahal dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat 2 setiap perusahaan (pemberi kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali. Sekalipun perusahaan telah memiliki kerja sama dengan asuransi kesehatan swasta, perusahaan tersebut tetap harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan.

   Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang BPJS, bagi para karyawan (Pekerja penerima Upah/PPU) memiliki hak atas perusahaan untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selanjutnya diatur dalam Perpres No 19 Tahun 2016 yang mana perusahaan menanggung biaya iuran peserta bagi karyawannya yakni 5?ri gaji atau tunjangan tetap karyawan dengan rincian 4% dibayarkan oleh perusahaan 1% menjadi tanggungan karyawan.

   Terkait hal tersebut, Yuyu pemilik perusahaan tersebut menjelaskan, perusahaannya sedang dalam keadaan kurang baik. Ia juga sedang kebingungan dengan kondisi saat ini. “Pemasaran teh kami sedang tidak lancar, ini pun baru kembali buka setelah beberpa minggu sempat ditutup,” katanya.

   Sampai saat ini, jelasnya, perusahaan masih bertahan dan kembali membuka perusahaan atas permintaan para pegawai yang membutuhkan pekerjaan. Namun apabila hal ini menjadi permasalahan dengan upah yang diberikan terhadap para pegawai, perusahaan ini akan ditutup saja. Karena dengan kondisi pemasaran yang semakin buruk seperti saat ini, pihaknya dibikin kalut. “Apalagi ditambah dengan permasalah seperti ini, mungkin perusahaan ini akan ditutup saja,” ungkap Yuyu.

   Dikatakan, selama ini, para pegawai tidak pernah complain mengenai upah. Bahkan mereka sudah sepakat dengan nilai upah yang dibayarkan, karena mereka memang membutuhkan pekerjaan ini. “Jika tiba-tiba muncul permasalahan seperti ini, kami heran makanya," kata Yuyu.

   Terkait para pegawainya tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Yuyu yang didampingi istri dan anak laki-lakinya menjelaskan, bukan tidak mendaftarkan para pegawai yang bekerja di perusahaan ini, namun semua pegawai yang bekerja di sini memiliki Kartu Indonesia Sehat yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah.

“Mereka sudah kami mintai data administrasinya, dan kami sudah ajukan ke BPJS Kesehatan namun oleh pihak BPJS kesehatan ditolak dengan alasan mereka sudah terdaftar sebagai pemilik Kartu Indonesia Sehat. Dan itu harus dihapuskan terlebih dahuhuli dari daftar pemilik KIS, baru bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan atas nama perusahaan kami. Begitu pun dari BPJS Ketenagaan kerjaan, mereka menolak dengan alasan harus satu paket dengan BPJS Kesehatan. Entah saya juga gak mengerti dengan BPJS Ketenagakerjaan kenapa mesti satu paket,” jelasnya.

   Tambahnya lagi, sejak lama pihaknya sudah menawarkan kepada para pegawai untuk mencabut KIS dan dialihkan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan perusahaan. Namun mereka menolak dengan alasan jika KIS dicabut tidak akan mendapatkan raskin.

   Hal senada juga dibenarkan oleh salah satu pegawai yang ditugaskan sebagai penjaga. Ketika ditanya kesediaannya untuk pindah dari peserta KIS ke BPJS Kesehatan, dirinya menolak dengan alasan tidak mau ribet mengurus. “Saya tetap memilih menggunakan KIS,” katanya.

            Sampai berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta dari Disnakertrans.

(iyan/toni)