Lembaga Kerja Sama Tripartit Jabar Rekomendasikan Penataan Tenaga Kerja Asing dan Raperda Ketenagakerjaan
Selasa, 24 April 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 51 kali
Rapat Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung. (Foto: Ist/Hms Jbr)

BANDUNG, Medikomonline.com – Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Jabar periode 2015-2018 merekomendasikan  penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Raperda Detail Ketenagakerjaan kepada Pemprov Jabar.

“Rekomendasi pertama, kita usulkan penataan Tenaga Kerja Asing di Jawa Barat. Harus ada pengaturannya,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai Rapat Pleno LKS Tripartit Jabar di Gedung Sate, Bandung, Senin (23/4/18).

Selain rekomendasi revisi Perda No 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, Gubernur menjelaskan,  ada enam Raperda tentang detail ketenagakerjaan yang diusulkan LKS Tripartit Jabar. Keenam Raperda tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jabar, yaitu:

  1. Raperda tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
  2. Raperda tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing
  3. Raperda tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di wilayah Jawa Barat
  4. Raperda tentang Pelaksanaan dan Penerapan Struktur dan Skala Upah
  5. Raperda tentang Pelaksanaan Pemagangan dan Sertifikasi
  6. Raperda tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat koordinasi antara LKS Tripartit Jabar dengan LKS Tripartit Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, selama masa bhakti Badan Pekerja LKS Tripartit Jabar Masa Bhakti 2015-2018. Badan Pekerja LKS Tripartit Jawa Barat akan berakhir masa bhaktinya pada 25 Mei 2018 nanti.

Mengenai penataan TKA, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jabar Ferry Sofwan Arief mengatakan, perlu penguatan dan perluasan keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Hal itu juga karena terbatasnya kantor keimigrasian yang ada di kabupaten/kota.

“Kantor imigrasi tidak semua di kabupaten/kota ada, jadi Timporanya belum semua bergerak. Harus ada upaya dari kabupaten/kota masing-masing, tentu dicontohkan dengan Timpora Provinsi Jawa Barat yang memperluas Timpora dengan berbagai instansi terkait agar bisa bergerak lebih baik, dan melakukan pengawasan lebih luas,” tegas Ferry.

Terkait dengan rekomendasi LKS Tripartit Jabar, Ferry mengatakan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jabar terpilih dalam Pilkada 2018. Karena tidak mungkin rekomendasi tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat, terlebih masa jabatan Gubernur Jabar periode 2013-2018 akan berakhir pada Juni 2018.

“Usulan-usulan ini akan diteruskan kepada pimpinan (Gubernur Jabar) yang berikutnya. Kecuali apabila raperda tidak memungkinkan – karena usulan raperda (ke DPRD) itu harus setahun sebelumnya, yang paling memungkinkan adalah Rapergub (Rancangan Peraturan Gubernur),” papar Ferry.

Sebelum masa bhakti berakhir, LKS Tripartit Jabar  akan menggelar Rakor dengan LKS Tripartit Kabupaten/Kota Tahun 2018. Rakor ini bertema “Kesiapan Pemprov Jabar Menghadapi Ekonomi Digital di Sektor Ketenagakerjaan”.

(Penulis: IthinK)