Pangandaran Raya Ditargetkan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Maret 2019
Minggu, 02 Desember 2018 | 8 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 19 kali
Pantai barat Pangandaran (Foto: mbayak ginting)

PANGANDARAN, Medikomonline.com - Kementerian Pariwisata RI menargetkan Pangandaran harus sudah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Maret 2019. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya saat meninjau lokasi calon KEK di Grand Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (28/11).

"Saya ingin Maret 2019 KEK Pangandaran Raya harus sudah jadi," kata Menpar yang didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.

Menpar menjelaskan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh KEK adalah hadirnya One Stop Service (OSS). Ini akan mendukung proses perizinan karena hanya cukup dilakukan di satu pintu birokrasi saja. Apabila hal ini terwujud, maka diyakini para investor akan berbondong-bondong menanamkan investasinya di KEK Pangandaran.

KEK adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam suatu kawasan. Pangandaran Raya dinilai paling siap untuk dijadikan KEK pertama di Jabar. KEK Pangandaran Raya di kawasan Grand Pangandaran telah siap dengan lahan seluas 196 hektar.

Tiga hal yang diperlukan untuk menunjang Kawasan Ekomomi Khusus Pangandaran Raya. Pertama, aksesibilitas seperti infrastruktur jalan dan bandara. Kedua, fasilitas yang meliputi hotel dan destinasi wisata kelas dunia. Ketiga, fisibilitas berupa anggaran, sumber daya manusia, dan kebijakan.

Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil menyatakan bahwa akan menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Pariwisata di Indonesia. Hal ini bisa terwujud melalui komitmen dan kemauan.

"Saya sudah memutuskan bahwa Jawa Barat akan jadi provinsi pariwisata karena ada potensinya," ujar Emil panggilan akrab Ridwan Kamil. "Kami sudah bersepakat memberikan political will," lanjutnya.

Dalam konteks pariwisata, Emil menuturkan, pihaknya akan menggelontorkan anggaran Rp40-80 miliar untuk setiap kabupaten/kota agar bisa membuat satu destinasi wisata baru. "Khusus Pangandaran kita naikkan dua kali lipat hingga mencapai Rp 80 miliar," jelas Emil.

Hal itu dilakukan sebagai komitmennya memperbaiki infrastruktur pendukung destinasi wisata di Pangandaran. Hal lainnya, yaitu konektifitas transportasi. Pemda Jabar akan mereaktivasi jalur kereta api dari Bandung ke Pangandaran. Karena saat ini melalui jalur darat Bandung-Pangandaran diperlukan waktu tempuh hingga 6,5 jam. Kata Emil, pelebaran jalan darat juga penting dilakukan.

Untuk itu, pengembangan jalur udara juga menjadi alternatif lain melalui revitalisasi Bandar Udara Nusawiru. Bandara ini merupakan salah satu aset milik Pemda Jabar. Emil mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji frekuensi penerbangan menuju Pangandaran.

"Saya dengan Susi Air sedang mengkaji penambahan frekuensi penerbangan (ke Pangandaran)," ungkap Emil.

Emil menambahkan, penataan kawasan destinasi wisata di Pangandaran akan menjadi fokus lain. Salah satunya, Emil akan me-review kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur agar nantinya bisa dilakukan upaya penataan.

"Wisatawan akan senang kalo banyak pilihan, sehingga tempat tersebut akan banyak dirindukan," tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari usai Rapat Paripurna pengesahan APBD Jabar mengatakan, DPRD mendukung Pangandaran sebagai KEK. Salah satu hal yang dibahas dalam APBD tahun 2019 yaitu alokasi anggaran untuk Kabupaten Pangandaran yang akan dijadikan KEK.

Ineu menambahkan, KEK Pangandaran ditargetkan selesai pada bulan Maret 2019. 

(Penulis: IthinK/Editor: Mbayak Ginting)