A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Home.php

Line Number: 45

Backtrace:

File: /home/medikomo/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 45
Function: _error_handler

File: /home/medikomo/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

medikomonline.com | Koran Mingguan Medikom
Pembenahan BUMD Menjadi Pekerjaan Rumah Gubernur Jabar 2018-2023  
Selasa, 24 April 2018 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 1 kali
Rapat Kerja Pansus I dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jabar 2013-2018 di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Jabar, Bandung. (Foto: Ist/Hms Jbr)

BANDUNG, Medikomonline.com  –  DPRD Jabar menilai Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Jabar harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jabar. BUMD yang tidak efektif lebih baik digabung atau merger.

Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono menyatakan, pembenahan BUMD akan menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk Gubernur Jabar periode 2018-2023.

“BUMD kita faktanya memang ada yang jalan bagus, setengah bagus, semaput. Sudah sampai ke tingkat seperti itu dan banyak juga anak perusahaannya yang tidak jalan,” jelas Gatot dalam Rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jabar 2013-2018 di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (23/4/18).

Merespons kontribusi BUMD Jabar ini, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan, pihaknya terus berkomitmen membenahi BUMD Jabar. Ke depan pemerintah daerah harus memiliki orientasi pengawasan dan penyehatan terhadap BUMD.

“Sejak 2008 kita terus melakukan pembenahan, sebagiannya sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan,” ujar Aher usai Rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018.

“Saya kira ke depan kita harus punya orientasi BUMD.  Ini harus dipantau terus dan disehatkan, dirasionalkan,”  kata Gubernur.

Aher menambahkan, porsi tenaga kerja di BUMD Jabar tertentu terlalu besar. Hal itu menjadi beban bagi BUMD. Di sisi lain, Pemprov Jabar  juga tidak bisa melakukan PHK karena perlu ada pembiayaan APBD.

“Tadi (rapat kerja) juga mencuat ke permukaan tentang kebanyakan tenaga kerja pada BUMD-BUMD tertentu. Ini menjadi beban bagi BUMD,” kata Aher.

(Penulis: IthinK)