Perkuat Bisnis Jaringan Koperasi Dengan Pembagian Sektor Usaha
Minggu, 25 Maret 2018 | 24 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 47 kali
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)  

BOGOR, medikomonline.com - Untuk memperkuat koperasi sebagai badan usaha yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang lebih berperan dalam perekonomian nasional, diperlukan pembagian (spin off) kelembagaan koperasi ke berbagai sektor usaha baik jasa, produksi, dan konsumsi.

“Selain itu, agar terwujudnya koperasi-koperasi yang memiliki ketahanan hidup yang tinggi dan mampu memberikan dampak berkoperasi yang besar kepada para anggotanya,” kata Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Salekan pada acara Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off) di Bogor, Selasa (20/3).

Workshop yang diadakan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM ini dibuka oleh Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Salekan. Workshop ini juga dihadiri 120 peserta yang terdiri dari Dinas Koperasi, Koperasi Sekunder dan Primer Nasional, serta Koperasi Simpan Pinjam Credits Union (CU).

Dijelaskan Salekan, kelembaban koperasi ini membentuk badan hukum baru yang beroperasi di bawah sistem Group, Holding, atau Konsorsium. “Spin off ini dilakukan untuk pengembangan koperasi secara transformatif untuk menyikapi kondisi internal dan menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis,” katanya.

Lanjut Salekan, Kementerian Koperasi dan UKM terus mengupayakan pembagian atau spin off usaha koperasi di Indonesia untuk memperkuat bisnis jaringan koperasi di tanah air. Terlebih tren global saat ini, koperasi secara horisontal sudah mulai membangun jaringan bisnis di tingkat koperasi primer dengan melakukan pembagian atau spin off.

“Mereka mengajak anggota-anggotanya untuk membangun beraneka macam bisnis dengan membentuk badan hukum formal yang terintegrasi menjadi satu di bawah kendali grup atau holding,” ungkapnya.

Selama ini katanya, koperasi di Indonesia secara kelembagaan belum ada yang mengarah ke integrasi horisontal untuk membangun konglomerasi sosial melalui mekanisme pembagian usaha atau spin off. Secara bisnis koperasi masih didominasi usaha simpan pinjam (KSP/USP) yaitu sebanyak 79.543 unit (51,97) dari total koperasi 153.060 unit.

“Kalau koperasi kita masih seperti ini terus dan tidak melakukan rekayasa kelembagaan dengan lakukan spin off, maka bisnis koperasi akan tertinggal jauh dari bisnis lainnya,” tandasnya.

Salekan juga mengingatkan, masyarakat akan perlahan meninggalkan koperasi karena bisnis sektor keuangan saat ini sudah mengarah ke model fee-based income, sementara koperasi masih mengandalkan spread atau selisih jasa dari simpanan dan pinjaman.

“Padahal bank-bank serta bisnis teknologi finansial sudah banyak menggerus captive pasar koperasi. Kalau dibiarkan berjalan linear dan biasa saja, maka koperasi bisa terlewat dari lintas bisnis modern,” terangnya.

Pengamat perkoperasian Suroto mengatakan, spin-off usaha oleh koperasi telah banyak dilakukan sejumlah koperasi besar di luar negeri. Contohnya, Group Koperasi Mondragon di Spanyol yang punya badan hukum bisnis di sektor industri, keuangan, pendidikan, ritel, dan lain sebagainya. 

Ada juga I CO-OP di Korea Selatan yang menghubungkan produsen dan konsumen dalam jaringan bisnis toko mereka serta membangun banyak lembaga pendukungnya. Begitu pula dengan SANASA Group di Srilanka yang dimulai dari bisnis sektor keuangan, merambah ke konstruksi, media massa, ritel, universitas, dan lain sebagainya. 

Langkah itu dilakukan sebagai upaya memenangkan persaingan pasar. Koperasi perlu melakukan spin off agar dapat terus bertahan dan juga memanfaatkan peluang pasar yang berkembang sangat dinamis dan penuh tantangan.

“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebetulnya masih cukup tinggi, hingga 73 persen. Namun, minat untuk bergabung di koperasi menunjukkan angka sebaliknya, yaitu hanya 16 persen. Ini membutuhkan upaya strategis agar koperasi tidak ditinggalkan oleh masyarakat terutama kaum milenial,” ujar Suroto.

(Penulis: IthinK)