Pro Kontra Zero Keramba di Waduk Jatiluhur
Jumat, 11 Mei 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 104 kali
Para petani ikan karamba jaring apung Waduk Jatiluhur usai beraudensi dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/4/2018).

PURWAKARTA, medikomonline – Dirut PJT II Waduk Jatiluhur Djoko Saputro beberapa waktu lalu menegaskan pembebasan Waduk Jatiluhur dari keramba jaring apung (zero keramba) sudah harga mati. Sementara beberapa pihak khususnya para petani ikan karamba jaring apung yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Karamba Jaring Apung bersikukuh akan tetap melakukan kegiatan pembudidayaan ikan karamba jaring apung.

Untuk memperkuat sikapnya, Paguyuban Petani Ikan Karamba Jaring Apung melakukan audensi dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/4/2018). Mereka diterima Anggota Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara 3.

Menurut Ketua Paguyuban dan Petani Ikan Karamba Jaring Apung H Yana, Senin (7/5/2018), saat audensi Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surona mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah untuk men-zero-kan kolam. Ono Surono dengan tegas menyatakan terkait keramba jaring apung (KJA) tidak ada istilah di-zero-kan. Yang ada pengendalilan KJA menuju penzeroan. Itu pun tidak untuk tahun ini kolam dizerokan.

Begitu juga statement dari Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akrab dipanggil Toto.  Menurut Yana, mengutip dari pernyataan Toto bahwa kolam itu tidak bisa dizerokan. Bagaimana kebutuhan pangan untuk ikan seandainya kolam itu dizerokan? Tentunya akan kerepotan lantaran pasokan ke Jakarta dan kota yang lainnya berkurang.

“Dirjen KKP Toto kepada petani kolam jaring apung mempersilakan untuk tetap menanam. Tidak ada masalah, karena di pusat juga baru dibicarakan menuju penzeroan itu belum ada putusan. Justru Toto lebih menitikberatkan ke Citarum Harum, Citarum Bersih. Beda halnya dengan pernyataan Dirut PJT II Jatiluhur bahwa harga mati Waduk Jatiluhur harus jero pada tahun ini. Paguyuban Petani Kolam Jaring Apung Jatiluhur juga sama akan mempertahankan dengan harga mati juga,” tutur H Yana.

Saat dihubungi lewat telepon seluler, Humas PJT II Jatiluhur Anita menyatakan bahwa pernyataan Dirut Djoko Saputro terkait dengan para pembudidaya ikan KJA Jatiluhur yang menemui Komisi IV DPR RI, tetap mengacu pada pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. “Dan itu sudah jelas,” imbuh Anita.

(daup h/dadang nasir/editor: dadan supardan)