Tingkatkan Minat Investor, DPMPT-SP Kedepankan Pelayanan dengan 5S
Kamis, 15 Juni 2017 | 6 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 21 kali
Kepala Bidang Perizinan Dodi S sedang memimpin rapat pembahasan tehnis di ruang Rapat DPMPT SP

SUKABUMI, Medikomonline.com – Untuk mewujudkan minat investor berinvestasi di kota Sukabumi terus meningkat, DPMPT-SP Kota Sukabumi selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian dituturkan Dodi S, Kepala Bidang Perizinan DPMPT-SP Kota Sukabumi di ruangan kerjanya, saat ditemui Medikom di sela kesibukannya (31/5).

   Lebih jauh Dodi mengungkapkan, jajaran aparatur DPMPT-SP di dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat selalu berupaya memberikan yang terbaik dengan mengedepankan 5S  (Sapa Senyum Salam Sopan Santun). Hal itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan kepuasan masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan di Kantor DPMPT-SP.

   “Dengan dilaksanakannya 5S tersebut, DPMPT-SP dari hasil penilaian Ombudsman masuk ke dalam penilaian dan mendapatkan nilai 93,5,” tutur Dodi.

   Dikatakan, masyarakat yang datang ke kantor DPMPT-SP Kota Sukabumi selain dilayani dengan 5S, juga secara langsung akan mendapatkan penjelasan mengenai perizinan, baik dari persyaratan maupun kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan tersebut mulai dari izin tetangga yang diketahui pejabat kelurahan dan kecamatan hingga surat rekomendasi serta dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan  dinas-dinas terkait lainnya.

   Dengan begitu pemohon akan lebih mengerti dan memahami apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebagai pendukung dan persyaratan untuk diterbitkan perizinan oleh DPMPT-SP. Adapun jenis perizinan yang diterbitkan oleh DPMPT-SP ada 42 jenis.

   Sebelum diterbitkan perizinan yang diajukan oleh si pemohon, jelasnya, terlebih dahulu akan dilakukan rapat pembahasan teknis dengan melibatkan dinas-dinas instansi terkait. Tujuannya untuk memberikan panduan atau penjelasan, imbauan dan peraturan yang harus dilaksanakan oleh pemohon selama kegiatan pendirian bangunan dan kegiatan usaha berlangsung.

   “Dengan begitu diyakini kegiatannya akan berlangsung dengan lancar tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh kelalaian pada saat melaksanakan kegiatan, yang dilaksanakan oleh pemohon itu sendiri,” imbuh Dodi. 

   Dari 42 jenis perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPT-SP, tambahnya hanya 3 jenis perizinan yang dikenakan retribusi. Antara lain, penerbitan IMB, izin trayek angkutan kota, dan izin gangguan (HO). Terkait dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Izin Gangguan (HO), Dodi menjelaskan, DPMPT-SP masih mengacu pada Peraturan Daerah yang masih berlaku. Perda yang jadi acuan DPMPT-SP merupakan turunan dari undang-undang.

                Oleh karenanya, selama Perda tentang Izin Gangguan (HO) belum dicabut oleh dewan yang terhormat (DPRD) kemudian Bupati/Walikota, maka izin gangguan masih diberlakukan sebagai mana mestinya. “Kami selaku pelaksana pelayanan masih mengacu kepada perda. Hal itu juga sudah kami  sampaikan dan dijelaskan kepada pihak-pihak terkait, di Jakarta dan Bandung yang bertempat di Hotel Papandayan,” pungkas Dodi.

(Penulis: Iyans/Editor: Dadan)