A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Home.php

Line Number: 45

Backtrace:

File: /home/medikomo/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 45
Function: _error_handler

File: /home/medikomo/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

medikomonline.com | Koran Mingguan Medikom
“Dahsyat” Kewenangan Daerah Tergadai, Potensi 2.500 SR Pelanggan PDAM Tirta Kahuripan Dicaplok Pribadi
Kamis, 04 Mei 2017 | 7 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 1 kali
PDAM TIRTA KAHURIPAN

BOGOR, Medikomonline.com - Marwah dan pertaruhan kewenangan sang Bupati Bogor kali ini bakal tersandung malu. Bukan tanpa dasar atau berita sesat. Di saat ratusan pelanggan air minum telah dikelola oleh seseorang atau individu selama 5 tahunan tanpa ijin yang jelas, bahkan kantor cabang BUMD sekelas PDAM TIRTA KAHURIPAN dibuat tidak berdaya.

Ada istilah orang kuat dalam kasus ini yang membuat pemerintah saja tidak berkutik atau mungkin juga terjadi bagi-bagi upeti sehingga praktek pelayanan air minum ke rumah-rumah warga perumahan lancar tanpa kendala. Saat dimintai komentarnya, Ketua LSM ARMI (Analisis Riset Monitoring Indonesia) Geno mengatakan, ARMI siap mengungkap kasus itu dan memberikan laporan pada aparat hokum.

“Ini negara hukum, tidak mengenal istilah orang kuat. Siapapun yang tidak taat aturan hukum harus diganjar setimpal dengan perbuatanya. Jika orang itu secara pribadi melayani air minum dengan mengunakan pipa miliknya dari sumber air dan tanah pribadi, mungkin itu wajar bisa berupa sumur. Nah ini memiliki ribuan pelanggan air minum secara pribadi yang belum juga memiliki ijin pemanfaatan air juga ijin badan hukum perusahaannya,” kata Geno.

Lanjut Geno, banyak kejanggalan di sini dan tentu jumlah uang yang dikelola oknum itu sudah bisa ditaksir tiap bulan meraup untung ratusan juta rupiah. “Kami minta kewenangan hukum dan pemerintahan hadir di sini, ungkap siapa pelaku dan seret ke pengadilan,” tegas Geno.  

Lebih jauh LSM ARMI mengungkap indikasi adanya sindiakat di balik kasus ini hingga bisa aman bertahun-tahun. Dalam sisi hukum jelas, fungsi pemerintahan sesuai otonomi daerah UU No.23 tahun 2014 , Pasal 12 ,ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan tentang kewajiban daerah yakni urusan pelayanan dasar, yakni kesehatan terabaikan bahkan digadaikan oleh karena BUMD sekelas PDAM tidak mampu mengelola potensi pelanggan itu secara objektif.

Secara terpisah Sekertaris Forum Wartawan GMCB (Gema Media Center Bogor) Agus Subagja dalam releasenya mengatakan, pihak PDAM TIRTA KAHURIPAN tidak menjawab surat konfirmasi dan bahkan diduga pucuk pimpinan PDAM Hasan Taher mengabaikan surat tersebut yang telah diterima Kasie Humas dan Protokol Agus Riyanto pada tanggal 25 April lalu.

”Kami telah bersurat dan bahkan tanda bukti terimanya ada. Jelas ini telah masuk ranah khusus yakni mengabaikan tugas dan fungsi wartawan,” kata Agus.

Padahal tegas Agus, jelas dalam Pasal 8 dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum juga Pasal 4, ayat 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 4. Dalam mempertanggungjawabkan:-) pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

“Kami tentu tidak bermain-main denagn tugas ini, jika memang jawaban surat atas kode etik profesi itu tidak digubris maka kuasa hukum GMCB akan secepatnya membuat somasi atas tidak taatnya pimpinan PDAM itu dengan undang-undang, bahkan ini sudah masuk delik perbuatan melawan hukum jika dilakukan secara sadar dan sengaja,” ujar Agus Subagja.

Ditambahkan dia, bukti surat dari forum GMCB itu mempertanyakan beberapa hal, Merujuk  kepada  Aturan  SPAM (Sistem Penyelenggaraaan Air Minum) sesuai Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 4 (1) Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringanperpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, dapat dilakukan Kerjasama SPAM dengan prinsip tertentu.(2) Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atau Badan Usaha Swasta. (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi : a. Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksuddalam peraturan perundangan tentang KPBU; danb. BUS. (4) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi: a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.                                                                                                    “Bahkan kami dalam poin inti menanyakan pula: Apakah selaku Direksi PDAM, saudara selaku Dirut telah mengetahui adanya masalah pelayanan di salah satu kantor Cabang, di mana terdapat 2.500 pelanggan air minum yang dikelola oleh individu atau perseorangan. Apakah target real atau cakupan pelayanan didaerah tersebut juga program kerja yang dapat dirasakan warga kabupaten Bogor dalam derajat hidup layak dan sehat menikmati air minum sesuai UU.NO.23 Tahun 2014, Pasal 12 ,(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan.3. PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mendapatkan nilai 71,83 persen hasil dari audit Badan Pengawas Keuangan Pusat (BPKP) tahun 2015, yang berarti kinerja itu sangat baik, dalam perkembangnya yang terlihat di tahun 2016 ini melayani sebanyak 25 dari 40 kecamatan yang ada di Bumi Tegar Beriman.Menurut saudara apa itu mendasar sesuai kenyataan.4.Amanat Bupati Bogor Nurhayanti, dilantiknya Direksi PDAM Tirta Kahuripan periode 2017-2021 bisa memenuhi ekspektasi dan target dalam pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Apa langkah kerja saudara terhadap peningkatan pelayanan air minum (PDAM) dengan kualitas yang baik, meningkatkan cakupan pelayanan, pendapatan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), dan melakukan program penekanan kehilangan air terhadap kenyataan yang ada. Dan ke-6.Terhadap janji saudara saat dilantik yakni akan bekerja keras dalam pencapaian sampai tahun 2021 dengan asumsi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor ini sebesar 2,4 persen pertahun dan jumlah pelanggan menjadi 244.477 (SR). Dalam pencapai cakupan sebesar 28 persen, dan akan mengurangi tingkat kehilangan air akan ditekankan sampai dengan 20 persen.Itu butir dan inti surat konfirmasi kami, lalu bagian Kasie Humas dan protocol saudara Agus Riyanto mengatakan dan  berjanji akan segera memberikan surat pada Dirut (Hasan Taher-Red),tapi tanggal 28/4, Jumat dikatakan dalam smsnya, maaf pak dirut baru datang jam 3.30 kemarin jadi jumat belum bisa memberikan jawaban surat itu.Kami mempertanyakan ,ada apa humas (hubungan masyarakat) PDAM saat ini yang terasa mengalami penurunan dalam kecepatan memberi informasi sejak dirut yang baru dan kasie humas diganti dari pak joko yang dinilai sebelumnya berintensitas tinggi terhadap wartawan.Kami juga berharap citra PDAM tidak pupus karena hal bersifat pemberitaan dihambat seperti ini,” ujar Agus menyesalkan.

(Penulis: Gani)