ARM Desak Kajati Jabar Ambil Alih Proses Hukum Dugaan Korupsi Dana Aspirasi DPRD Tasikmalaya
Senin, 19 Februari 2018 | 3 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 385 kali
Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun (kiri). Proyek dana aspirasi perbaikan Lapang Jati Sukahening di Kabupaten Tasikmalaya Rp1 Milyar ambruk. (kanan)

BANDUNG, medikomonline – Ketua Umum Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Furqon Mujahid Bangun mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Raja Nafrizal SH untuk mengambil alih penanganan proses hokum dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami mendesak kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar sesegera mungkin menarik kembali pelimpahan penanganan laporan kami ke Kejari Singaparna,” ujar Mujahid  kepada medikomonline di Bandung, Senin (19/2/2018). Desakan ini disampaikan ARM karena lambatnya kinerja Kejari Singaparna dalam penanganan laporan masyarakat yang didampingi oleh ARM.

“Kami menilai pananganan (dugaan korupsi-red) tersebut jalan di tempat dan terindikasi ada oknum dari pihak Kejari Singaparna yang bermain agar permasalahan tersebut dibiaskan. Hal ini terbukti dengan adanya bahasa dari salah satu oknum Kejari Singaparna yang melakukan intimidasi terhadap aktivis ARM di lapangan,” kata Mujahid. "Apa maksud dan tujuan kalian (ARM) melaporkan hal ini (dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya-red) ke Kejati jabar," ujar Mujahid menirukan oknum jaksa tersebut.

Padahal kata Mujahid, sudah sangat jelas maksud dan tujuan dari aktivis ARM melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. “Dalam hal ini kami akan melaporkan oknum tersebut ke Jamwas Kejagung RI sesegera mungkin,” tegasnya.

Ketua Umum ARM  mengingatkan, apabila pihak Kejati Jabar tidak segera menarik kembali penanganan laporan dari ARM tersebut dari Kejari Singaparna, ARM akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kejati Jabar. “Sekaligus akan mencabut kembali laporan yang pernah kami sampaikan ke Kejati Jabar untuk selanjutnya akan kami laporkan ulang ke Kejagung RI dan KPK-RI. Kami akan menganggap Kejati Jabar gagal dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat melalui ARM sebagai pendampingnya terkait dugaan tindak pidana korupsi dana aspirasi dewan yang dilakukan oleh DS  ( oknum anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya-red),” tegas Mujahid yang dikenal sebagai aktivis anti korupsi ini.

“Kami juga akan melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung KPK-RI sekaligus menyerahkan laporan resmi ARM tentang dugaan korupsi dana aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaen Tasikmalaya. Kami juga akan mendesak KPK agar sesegera mungkin melakukan penetapan status tersangka terhadap DS yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi dana aspirasi Kabupaten Tasikmalaya dengan alat bukti sangat kuat yang akan kami serahkan ke KPK,” jelas Mujahid.

 

Kejari Tasikmalaya lelet

Sebelumnya Koordinator Daerah (Korda) ARM  Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Dedi Supriadi dan aktivis ARM Tasikmalaya Muhamad Faizal Alfarizi mengatakan kepada Medikom, Rabu (24/1/2018) di Kota Tasikmalaya, penanganan proses hukum dugaan korupsi dana aspirasi dewan di Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya berjalan lelet.

Dedi menegaskan, sebagai warga Sukahening sekaligus Korda ARM Kabupaten Tasikmalaya, sudah jelas pemotongan dana aspirasi dewan untuk Desa Sukahening sebagai tindakan korupsi. “Kami sendiri warga Sukahening merasakan dampaknya,” ujar Dedi di hadapan Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun.

“Adapun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang lelet dalam menanganinya (dana apsirasi-red) otomatis menimbulkan tanya tentang profesionalisme dan proporsionalitas dari lembaga Adiyaksa tersebut. Jika bulan ini belum juga ada perkembangan penanganan dua laporan warga tersebut, maka kami sebagai pelapor akan mencabut laporan tersebut dan melakukan laporan baru ke Kejagung, termasuk minta Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) untuk mengaudit kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Dedi yang didampingi aktivis ARM  Tasikmalaya Faisal.

Dedi menambahkan, laporan warga tentang dugaan korupsi dana aspirasi dewan ini disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada tanggal 20 Oktober 2017. Kemudian kata Dedi, berdasrkan keterangan Kasie Penkum Kejati Jabar Raymond Ali, berkas aduan tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya per 20 November 2017.

Dalam laporan ke Kejati Jabar tersebut, Dedi yang juga Ketua Forum Warga Sukahening menjelaskan, Forum Warga Sukahening (ForWaS) melaporkan Kepala Desa Sukahening, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya berinitial DS dan oknum masyarakat berinisial F (adik DS-red) ke lembaga Adiyaksa.

Kata Dedi, laporan ini berawal dari Rapat Dengar Pendapat warga Desa Sukahening di GOR Desa Sukahening pada tanggal 29 September 2017. “Dalam forum yang dihadiri seluruh elemen masyarakat Desa Sukahening tersebut, Uwon Dartiwan SPd (Kepala Dese Sukahening-red) mengakui adanya pemotongan 30% atas dana aspirasi yg diterimanya dari DS, anggota dewan Fraksi PAN melalui F adiknya DS. Besarnya dana aspirasi dari DS yg diterimanya 2,1 milyar,” ujar Dedi.

Dana aspirasi ini tambah Dedi, salah satunya dialokasikan untuk perbaikan Lapang Jati Sukahening Rp1 Milyar. Namun kualitas konstruksi Lapang Jati yang buruk sangat disayangkan warga dengan bukti ambruknya konstruksi Lapang Jati tersesebut.

Dedi mengatakan, berdasarkan penjelasana Uwon, setelah menerima dana aspirasi dan pihak desa memotong 12% untuk pajak, lalu dana tersebut diberikan ke F dan Uwon diberi Rp15 juta. “Sementara saat warga menanyakan kapasitas F, Uwon tidak mengetahuinya termasuk domisili F. Tetapi setelah warga menerangkan bahwa F adiknya DS, lantas Uwon menimpali, oh iya itu atas arahan DS,” kata Dedi menirukan pengakuan Uwon.

Ditambahkan Dedi, warga tersinggung oleh sikap Kepala Desa Sukahening karena selalu emosional saat ditanyakan hal pembangunan. Akhirnya hal ini mendorong warga untuk melakukan penelusuran pembangunan di Desa Sukahening, sejak tahun Anggaran 2015 -2017. Tahun anggaran 2015 saja sebesar Rp496.419.300  yang harus dipertanggungjawabkan, di samping banyaknya kegiatan fiktif dan tanpa LPJ. Tahun 2017 pun uang negara raib sekitar 30?ri Rp2,1 milyar ditambah lagi beberapa kegiatan yang SPJ-nya tidak benar.

Dijelaskan Dedi, alokasi dana aspirasi di Kecamatan Sukahening tidak hanya untuk Desa Sukahening. Total dana aspirasi yang diterima 6 desa di Kecamatan Sukahening sebesar Rp3,95 milyar dengan rincian Desa Sukahening Rp2,1 milyar, Desa Calingcing Rp1,2 milyar, Desa Kiara Jangkung Rp250 juta, Desa Sundakerta Rp200 juta, Desa Banyuresmi Rp100 juta, Desa Kudadepa Rp100 juta.

“Kami warga Kecamatan Sukahening tidak bisa membiarkan kedzaliman ini terus menerus terjadi sehingga menjadi kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwenang demi tegaknya hukum dan terpenuhinya rasa keadilan, aman dan nyaman di masyarakat," tegas Dedi yang menyayangkan penanganan dua laporan masyarakat ke Kejaksaan, prosesnya masih delay (menunda-red).

Laporan dugaan korupsi dana aspirasi oleh warga Sukahening ke Kejaksaan juga sudah diketahui oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Iwan Saputra. Kepada Medikom melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (30/1/2018), Iwan mengatakan, Inspektorat Tasikmalaya koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. “Karena pihak Kejaksaan sudah melakukan pengumpulan data, jadi kita menunggu langkah Kejaksaan,” kata Iwan.

Sedangkan Kepala Desa Sukahening Uwon Dartiwan kepada Medikom melalui telepon seluler, Rabu (31/1/2018), membantah adanya pemotongan dana aspirasi di Desa Sukahening, namun ia membenarkan proyek Lapang Jati ambruk.  “Tidak ada pemotongan dana, sedang ambruknya proyek tersebut karena bencana longsor. Sudah dilaporkan,” ujar Uwon tanpa merinci ke pihak mana ia melaporkan.

Sementara Kasi Intel Kejari Singaparna Tasikmalaya Andrian kepada medikomonline, Senin (5/2/2018) mengatakan, proses hukum dugaan korupsi dana aspirasi dewan yang dilaporkan ARM masih berjalan.  

Sedangkan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dihubungi oleh medikom melalui telepon selulernya, tidak memberikan keterangan.

(Penulis: IthinK)