Amankan Keputusan MA, Reskrim Polresta Kabupaten Bekasi Tanggap
Selasa, 28 Maret 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 50 kali
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cijengkol, Kecamatan Setu, Jafar Umar Sidik (pakai peci putih), saat rapat di rumahnya. (Foto: Dudun Hamidullah)

BEKASI, Medikomonline.com – Kinerja aparat Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Kabupaten Bekasi dinilai cepat dan tanggap dalam mengamankan keputusan Mahkamah Agung (MA), Reg. Nomor: 2817.K/Pdt/1989, yang dimenangkan M Hendra, warga Taman Bumyagara Blok G 5 No.27 RT 005 RW 003, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

    Tanah seluas 11.129 meter yang terletak di Kampung Lubang Buaya, RT 001 RW 004, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi itu, masih tercatat dalam buku C Desa/Girig No. 17, atas nama Anim bin Rilan.

    Terbukti, aparat Reskrim Polresta Kabupaten Bekasi, sangat serius menindaklanjuti laporan Darih Yadi alias Kumis, warga Kampung Cibuntu, Kecamatan Cikarang Barat, terkait perampasan kunci beko oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jafar Umar Sidik, saat dilakukan kegiatan cut and fill (pemerataan) di tanah milik M Hendra yang terletak di Kampung Lubang Buaya, RT 001 RW 004, Desa Cijengkol.

    Selain merampas kunci beko, Jafar Umar Sidik juga dituding mengancam para pekerja yang sedang melakukan cut and fill.

    “Terus terang, saya sangat puas dengan kinerja aparat Polresta Kabupaten Bekasi, karena mereka bertindak cepat dan tanggap dengan mengirimkan surat panggilan kepada Ketua BPD Cijengkol dan warga yang menggunakan atau mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di atas tanah milik M Hendra itu,” kata kuasa hukum M Hendra, R Rudi Gunadi dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (LABH-GRASHI) kepada Medikom (24/3) di Bekasi.

    Rudi Gunadi mengatakan, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor: 35/Eks/1996/06/Pdt.G/1987/PN.Bks, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah dan kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat, sudah jelas dan sudah selesai; ditetapkan bahwa objek tanah tersebut adalah milik Anim bin Rilan.

    Dijelaskan Rudi Gunadi, saat ini kepemilikan tanah tersebut sudah sah secara hukum hak milik M Hendra. Oleh karenanya, wajib dilindungi secara hukum, karena perolehan haknya didasari/dilandasi oleh keputusan/penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.

    “Setiap penyelenggaraan negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patut tunduk dan berkewajiban mengamankan, melindungi keputusan/penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, termasuk pemerintahan desa/perangkat desa dan BPD, serta seluruh warga Republik Indonesia,” katanya.\

     

Menyesal

Sementara itu, Ketua BPD Cijengkol, Jafar Umar Sidik, menyesali perbuatannya telah merampas kunci beko serta mengancam para pekerja yang tengah melakukan cut and fill  di tanah milik M Hendra yang terletak di Kampung Lubang Buaya, RT 001 RW 004, Desa Cijengkol.

    Penyesalan itu dia ungkapkan saat menggelar rapat di rumahnya, Selasa malam (21/3), sekaitan munculnya pemberitaan mengenai tindakan arogansi yang dilakukannya pada Jumat (17/3), sekira pukul 13.30 WIB.

    Hadir dalam rapat tersebut, antara lain warga yang menggunakan atau mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di atas tanah milik M Hendra, Ketua Rukun Warga 004, dan Bimaspol Desa Cijengkol.

    “Terus terang, saya menyesal telah merampas kunci beko serta mengancam para pekerja yang tengah melakukan cut and fill di atas tanah milik M Hendra,” kata Ketua BPD Cijengkol, Jafar Umar Sidik, seraya meneteskan air matanya, seperti dituturkan ketua rukun warga setempat.

    Ditengarai, Jafar Umar Sidik menangis lantaran ia shock setelah membaca pemberitaan di Medikom, berjudul “Rampas Kunci Beko, Ketua BPD Cijengkol Dipolisikan”. Sebelumnya, Medikom disebar di wilayah Kecamatan Setu, sehingga banyak pejabat dan masyarakat Setu membaca berita tersebut.

    Seperti diberitakan, Ketua BPD Cijengkol, Kecamatan Setu, Jafar Umar Sidik, dilaporkan ke Polresta Bekasi, Jumat malam (17/3) oleh Darih Yadi alias Kumis, warga Kampung Cibuntu, Kecamatan Cikarang Barat.

    Pasalnya, Ketua BPD Cijengkol itu ditengarai merampas kunci beko saat dilakukan kegiatan cut and fill di tanah milik M Hendra yang terletak di Kampung Lubang Buaya, RT 001 RW 004, Desa Cijengkol. Selain merampas kunci beko, Jafar Umar Sidik juga dituding mengancam para pekerja yang sedang melakukan cut and fill.

    “Kami terpaksa melaporkan Ketua BPD Cijengkol, Jafar Umar Sidik, karena telah merampas kunci beko serta mengancam para pekerja yang sedang melakukan cut and fill di tanah milik M Hendra,” kata Darih Yadi, Jumat malam (17/3), usai membuat laporan polisi di Polres Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi.

    Diceritakan Darih Yadi, perampasan kunci beko dan pengancaman itu dilakukan Jafar Umar Sidik, usai sholat Jumat, sekira pukul 13.30 WIB. Ketua BPD Cijengkol, yang didampingi sejumlah warga yang menguasai tanah milik M Hendra itu, tiba-tiba menggeruduk para pekerja yang sedang melakukan pemerataan dan meminta agar pengerjaan pemerataan dihentikan.

    “Hentikan! Saya minta pengerjaan pemerataan ini dihentikan sekarang juga. Mana kunci bekonya. Kalau tidak diberi, nanti saya bakar beko ini,” ancam Jafar Umar Sidik, yang juga pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Setu ini, sembari mencabut paksa kunci beko, seperti dikatakan Kumis, koordinator lapangan (korlap) pada kegiatan cut and fill tersebut.

    Dampak perampasan kunci beko tersebut, M Hendra mengaku sangat dirugikan karena aktivitas cut and fill terhenti. “Jelas, saya rugi donk. Lagian apa dasarnya Ketua BPD Cijengkol merampas kunci beko?” kata M Hendra.

    Apalagi, lanjut dia, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), Reg. Nomor: 2817.K/Pdt/1989, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah dan kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat, sudah jelas dan sudah selesai; ditetapkan bahwa objek tanah tersebut adalah milik Anim bin Rilan.

    Menanggapi penyesalan Ketua BPD Cijengkol, Jafar Umar Sidik yang telah bertindak arogan dengan merampas kunci beko yang disertai pengancaman terhadap para pekerja yang tengah melakukan cut and fill di atas tanah milik M Hendra, kuasa hukum M Hendra, R Rudi Gunadi dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (LABH-GRASHI) mengatakan, sebagai Ketua BPD Cijengkol, tidak sepatutnya Jafar Umar Sidik bertindak arogan seperti itu.

     Menurut R Rudi Gunadi, mestinya Jafar Umar Sidik harus memberi contoh yang baik kepada warga. Bukan sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik. Apalagi dia merupakan salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Setu.

    “Tentu dia sangat memahami masalah agama dan dapat membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang tidak baik,” Rudi Gunadi mengungkapkan. (dun)

(Penulis: Dudun Hamidullah)