BPK Temukan Pengurangan Volume Pekerjaan, Dinas Bina Marga Jabar Tuding Pemeriksaan BPK Tidak Akurat
Rabu, 01 November 2017 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 94 kali
Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu dimenangkan PT Laksana Dharma Putra, tapi di lapangan PT Trie Mukty Pertama Putra yang mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan. (foto: medikomonline.com)

BANDUNG, Medikomonline.comHasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pengurangan volume aspal pada proyek Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km) dengan nilai kontrak Rp42,2 milyar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Laksana Dharma Putra. Pengurangan volume dilakukan oleh kontraktor pada pekerjaan perkerasan Aspal Laston – Lapis (AC WC) sebanyak 534,84 m?3;, pekerjaan perkerasan Aspal Laston – Lapis Antara (AC BC) sebanyak 2,87 m?3;, pekerjaan perkerasan Aspal Laston – Lapis Antara (AC BC) Leveling sebanyak 88,39 ton, dan pengurangan volume pasangan beton K250 sebanyak 17,014 m?3; dan K125 sebanyak 6,805 m?3;.

Namun Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar menuding hasil pemeriksaan BPK tidak akurat, namun anehnya pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar dan kontraktor mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat pengurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah VI - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Aseng Supriatna ST MSi mengatakan kepada Medikom, pada dasarnya penyedia jasa tidak mengurangi volume pekerjaan perkerasan beraspal dan pasangan beton. Menurutnya, pemeriksaan BPK itu tidak bisa dirata-ratakan pada seluruh segmen.

Terkait temuan pengurangan volume dilakukan oleh kontraktor pada pekerjaan perkerasan Aspal Laston – Lapis (AC WC) sebanyak 534,84 m?3;, Aseng menuding, pengurangan volume terjadi karena BPK menggunakan sistem pemeriksaan coring persegmen dengan metode BPK. “Adapun volume yang kurang dari desain pada segmen yang ditentukan tidak bisa dirata-ratakan meskipun secara rata-rata volume terhampar sudah memenuhi ketebalan design,” katanya.

Demikian juga dengan temuan pengurangan volume pekerjaan perkerasan Aspal Laston – Lapis Antara (AC BC) sebanyak 2,87 m?3; oleh kontraktor, Supriatna kembali menuding, pengurangan volume terjadi karena BPK menggunakan sistem pemeriksaan coring persegmen dengan metode BPK. Adapun volume yang kurang dari desain pada segmen yang ditentukan tidak bisa dirata-ratakan meskipun secara rata-rata volume terhampar sudah memenuhi ketebalan design.

Pada kasus pengurangan volume pekerjaan perkerasan Aspal Laston – Lapis Antara (AC BC) Leveling sebanyak 88,39 ton, Supriatna juga kembali menuding, pengurangan volume terjadi karena BPK menggunakan sistem pemeriksaan coring persegmen dengan metode BPK. Adapun volume yang kurang dari desain pada segmen yang ditentukan tidak bisa dirata-ratakan meskipun secara rata-rata volume terhampar sudah memenuhi ketebalan design.

Soal temuan pengurangan volume pasangan beton K250 sebanyak 17,014 m?3; dan K125 sebanyak 6,805 m?3;, Supriatna juga berpendirian pada tudingan, bahwa pengurangan volume terjadi karena BPK menggunakan sistem pemeriksaan tespit persegmen dengan metode BPK. Adapun volume yang kurang dari desain pada segmen yang ditentukan tidak bisa dirata-ratakan meskipun secara rata-rata volume terhampar sudah memenuhi ketebalan desain.

Meskipun Aseng Supriatna menuding pengurangan volume pekerjaan di atas terjadi karena BPK menggunakan sistem pemeriksaan coring persegmen dengan metode BPK dan menggunakan sistem pemeriksaan tespit persegmen dengan metode BPK, namun ia mengakui bahwa Pejabat Pembuat Komitmen telah mengirim surat teguran tertulis dan meminta penyedia jasa (kontraktor PT Laksana Dharma Putra) untuk mengembalikan uang kerugian negara/pemerintah ke kas daerah sesuai temuan BPK, dan penyedia jasa telah mengembalikan uang tersebut.

Menanggapi sikap Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah VI - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Aseng Supriatna,  Ketua Umum Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat Furqon Mujahid kepada Medikom di Bandung, Sabtu (28/10) menilai, pejabat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar tidak konsisten pada pernyataannya. “Soalnya dia tidak mengakui pengurangan volume itu dilakukan oleh kontraktor, tapi di sisi lain Pejabat Pembuat Komitmen telah mengirim surat teguran tertulis dan meminta penyedia jasa (kontraktor PT Laksana Dharma Putra) untuk mengembalikan uang kerugian negara/pemerintah ke kas daerah sesuai temuan BPK, dan penyedia jasa telah mengembalikan uang tersebut,” kata Mujahid.

Lanjut Mujahid mempertanyakan, “Jika BPK tidak melakukan pemeriksaan dan menemukan pengurangan volume pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km), apakah Pejabat Pembuat Komitmen juga mengirim surat teguran tertulis dan meminta penyedia jasa (kontraktor PT Laksana Dharma Putra) untuk mengembalikan uang kerugian negara/pemerintah ke kas daerah? Tentu secara logikan tidak melakukan hal tersebut. Di situlah letak permasalahannya yang mengarah pada indikasi penyimpangan,” ujar Mujahid.

 

Kerjasama proyek

Tidak hanya dari sisi temuan pengurangan volume pekerjaan oleh BPK, Mujahid juga menilai, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadan Pekerjaan Konstruksi Tim 8 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jabar (Balai Pengadaan Barang/Jasa Jabar) – Dinas Bina Marga Jabar dinilai sebagai pihak yang paling mengetahui proses lelang pemilihan penyedia barang dan jasa dalam paket pekerjaanPeningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km)” tahun anggaran 2016. “Namun sangat disayangkan Kepala Balai Pengadaan Barang/Jasa Jabar Imansyah sangat tertutup tentang informasi lelang tersebut,” kata Ketua Furqon Mujahid.

Mujahid memaparkan, ada indikasi penyimpangan yang terjadi dalam Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km), selain pengurangan volume aspal, permainan tender (PT Laksana Dharma Putra pemenang tender, PT Trie Mukty Pertama Putra mengerjakan proyek).

“Untuk menguraikan adanya indikasi permainan tender ini, seharusnya Kepala Balai Pengadaan Barang/Jasa Jabar Imansyah atau pun Kelompok Kerja dapat menjelaskan Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (salah satunya): memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan dilelangkan, dengan ketentuan mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya,” ujar Mujahid.

Mujahid menjelaskan, berdasarkan pantauan dan investigasi Tim ARM, dalam proses lelang di Balai Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jabar tidak ditemukan adanya kerja sama/kemitraan antara PT Laksana Dharma Putra yang beralamat di Jl. Lawang Tonjong No. 100 Lengkong Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dengan PT Trie Mukty Pertama Putra yang beralamat di Jl. Pasanggrahan No. 39 Indihiang,  Tasikmalaya.

Furqon Mujahid  mengatakan, indikasi adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam proyek Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km)  dengan nilai kontrak Rp 42,2 milyar ini ketika di lapangan  ditemukan alat berat milik PT. Trie Mukty Pertama Putra yang mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan yang dimenangkan oleh  PT Laksana Dharma Putra.

Menurut Mujahid, dari indikasi KKN di lapangan ini menunjukkan bahwa dalam proses lelang juga diduga ada permainan dalam penentuan pemenang tender. “Pertanyaannya, jika memang PT Laksana Dharma Putra yang memenangkan tender Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km), mengapa PT Trie Mukty yang mengerjakan di lapangan?” kata Mujahid terheran-heran.

Permasalahan kerjasama/kemitraan PT Laksana Dharma Putra dengan PT Trie Mukty  ini dikonfimasi kepada Kepala Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan VI Cirebon Aseng Supriatna ST MSi oleh Tim ARM  dan Medikom ke kantor BPJ Wilayah Pelayanan VI di Jalan P Cakrabuana Nomor 102, Sumber Kabupaten Cirebon pada hari Selasa (19/9/2017), tidak ada penjelasan dari pihak terkait. Bahkan hingga saat ini tidak ada penjelasan dari Aseng Supriatna ST MSi dan Bambang Sulistiabudi ST MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Menanggapi pemberitaan Medikom, pihak PT Trie Mukty Pertama Putra memberikan penjelasan tentang dukungan sewa peralatan kepada PT Laksana Dharma Putra. PT Trie Mukty Pertama Putra mendukung AMP dan seluruh peralatan paving set dan batching plant kepada PT Laksana Dharma Putra untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan hotmix dan beton pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km).

(Penulis: TIM)