Bupati Bekasi Jadi Tersangka Suap Proyek Meikarta
Rabu, 17 Oktober 2018 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 199 kali
Bupati Bekasi Hj Neneng Hasanah Yasin (Foto: Ist/Transparan News)  

BEKASI, Medikomonline.com - Bupati Bekasi Hj Neneng Hasanah Yasin  ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Neneng diduga telah menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, kegiatan tangkap tangan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari informasi masyarakat yang diterima KPK hingga dilakukan  proses penyelidikan sejak sekitar November 2017 hingga siang ini.

Laode menjelaskan, setelah dugaan transaksi antara pihak swasta dan penyelenggara negara terkonfirmasi dengan bukti-bukti awal yang didapatkan KPK, maka dilakukan kegiatan tangkap tangan di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Bekasi dan Surabaya pada hari Minggu 14 Oktober 2018 hingga dinihari Senin 15 Oktober 2018.

Lanjut Laode mengatakan, akhirnya KPK mengamankan total 9 orang di Bekasi dan 1 orang di Surabaya, yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Taryudi dari swasta konsultan Lippo Group, Henry Jasmen pegawai Lippo Gruop, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Asep Buchory, Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan Dinas DPMTSP Kabupaten Bekasi Sukmawati, Staf Dinas DPMPTSP Kasimin, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto.

Kronologi peristiwanya lanjut Laode, pada tgl 14 Oktober pukul 10.58 WIB, tim KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari T (Taryudi-red) kepada NR (Neneng Rahmi-red), Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab.Bekasi. Setelah penyerahan uang, keduanya yang menggunakan mobil masing-masing berpisah.

Sekitar pukul 11.05 di jalan di area perumahan Cluster Bahama Cikarang tim mengamankan T. Tim menemukam uang sejumlah SGD 90.000 dan 23 juta. Sekitar pukul 11.00 tim KPK lainnya mengamankan FPD dari swasta/konsultan di kediamannya di Surabaya. Tim langsung menerbangkannya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Kemudian sekitar pukul 13.00 tim KPK mengamankan J, Kepala Dinas PUPR di sebuah gedung pertemuan di Bekasi. Selanjutnya sekitar pukul 15.49 tim mengamankan HJ di kediamannya di Bekasi, kemudian berturut-turut pukul 03.00 dini hari tim mengamankan 6 orang lainnya di kediamannya masing-masing di daerah Bekasi yaitu SMN, DT, AB, D, K dan S. Semuanya dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Menurut Laode, diduga pemberian uang terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 ha ini dibagi dalam 3 fase/tahap, yaitu Fae pertama 84,6 ha, Fase kedua 252,6 ha, Fase ketiga 101,5 ha. Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fase-fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar dan DPMPPT.

Diduga pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar, melalui beberapa Kepala dinas, yaitu pemberian pada bulan April, Mei dan Juni 2018. Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup komplek, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan. “Sehinggga dibutuhkan banyak perizinan, diantaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah hingga lahan makam terang,” Laode.

Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara, sebelum 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

KPK meningkatkan, status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang sebagai tersangka yaitu diduga sebagai pemberi BS (Billy Sindoro-red) dari swasta/Direktur Operasional Lippo Group, T swasta/konsultan Lippo Group, FDP (Fitra Djaja Purnama-red) swasta/konsultan Lippo Group, HJ (Henry Jasmen-red) pegawai Lippo Group.

Diduga sebagai penerima yaitu: NNY (Neneng Hasanah Yasin-red) Bupati Bekasi periode 2017-2022, J (Jamaludin) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, SMN (Sahat MBJ Nahor) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, DT (Dewi Tisnawati) Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, NR ( Neneng Rahmi) Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Pantauan Medikom di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Senin (16/10/2018), pintu di lantai satu masih digembok oleh KPK. Pegawai Dinas PUPR pun terlihat berkantor di lantai dua.

Menurut security lantai satu, pintu di lantai satu masih digembok. “Belum bisa ditempati,” terangnya.

Wartawan dari media elektronik, cetak dan online berkumpul di depan kantor Dinas PUPR menunggu informasi lebih lanjut.

(Penulis: Iwan Gunawan/Editor: Mbayak Ginting)