Diduga Penipuan Terhadap Warga, Pemdes Kanci dan Camat Asjap Tidak Bertanggungjawab Atas Penerbitan AJB
Senin, 17 September 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 98 kali
Ilustrasi/AJB

SUMBER, Medikomonline.com - Sebenarnya pihak PT Cirebon Electric Power (CEPR) memiliki komitmen baik terhadap warga yang pernah menjadi penggarap ataupun pemelihara tanah Negara di lokasi yang akan dijadikan PLTU II dengan memberikan kompensasi bagi warga yang berhak atas tanah garapan yang tidak akan bisa digunakan lagi untuk menopang kehidupannya.

PT CEPR memberikan kompensasi bagi warga sebesar Rp25.000,- per m?2; dah sudah dilakukan bagi warga di Desa Waru Duwur dan Desa Kanci (Wetan). Sayangnya niat baik PT CEPR tidak ditunjang oleh Pemdes Kanci (Wetan) yang memberikan data tidak sebagaimana mestinya dan selayaknya diberikan bagi warga penggarap. Malah bagi warga yang tidak pernah memiliki tanah garapanpun diberikan dengan alasan sudah berlelah-lelah dalam tim yang dibentuk guna menelusuri warga  penggarap yang berhak atas kompensasi dari PT CEPR. Sementara warga yang memiliki bukti dan fakta atas lahan garapannya tidak mendapatkan apa-apa.

Ketika Medikom menemui  Drs H Rahmat Sutrisno MSi, dia tidak bersedia bertemu untuk konfirmasi soal AJB  di atas tanah Negara dari tanah timbul yang terbit di Medikom Edisi 724 Tahun XIV. Dia hanya memberitahu via SMS kalau masalah ini sudah didisposisikan ke Asisten Daerah, Kabag Pemerintahan dan Kadis PMD. 

Esoknya Medikom menemui Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di kantornya, Kamis (16/08). Dengan alasan sibuk acara HUT RI, Medikom disuruh menemui Kabid Pemdes Yayan, karena ada rapat di kantor Sekretariat Daerah maka tidak bisa memberikan komentar, hanya memberi sinyal akan memanggil para camatnya.

Lalu Medikom menemui Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Benny, tapi dia tidak ada di tempat. Begitu juga dengan Dodi, Kabag Pemerintahan sedang kegiatan di luar. Medikom kembali menemui Benny di ruang kerjanya Selasa (21/08) menanyakan sikap Camat Asjap saat ini dijabat M Iing Tajudin AIp MM terkait AJB yang dibuat oleh Edi Prayitno SIp. 

Benny menjelaskan bahwa AJB itu urusan camat bukan urusan pihyaknya. Karena AJB itu merupakan wewenang camat sebagai PPAT. “Silahkan dikonfirmasi dengan camat saja,” kata Benny. 

Lalu  Medikom mendatangi kantor Bapenda untuk menanyakan soal SPPT. Kepala Bapenda Erus Rusmana meminta untuk menghubungi S Ernedin yang akrab disapa Eren, Kabid PAD yang membidangi PBB, BPHTB dan urusan pajak pertanahan.

Di ruang kerjanya, Eren menjelaskan mengenai prosedur penerbitan SPPT itu bisa diajukan oleh pihak kecamatan dari desa ataupun hasil klantingan yang dilakukan pihak ke tiga yang dibantu pihak desa untuk mengukur luas dan lokasi tanah pemilik SPPT. Untuk tanah itu dari AJB di atas tanah Negara apalagi tanah timbul, mereka tidak mengetahuinya.

Ketika Medikom bertemu dengan H Rahmat Sutrisno, Sekda Kabupaten Cirebon di kantor Dinas PUPR, H Rahmat menjelaskan sambil menuju mobilnya kalo urusan AJB bukan ranahnya, tapi urusan camat. “Tanyakan saja ke camatnya langsung,” kata Rahmat sambil masuk ke dalam mobilnya.

Medikom dan Warnadi penggiat LSM Agami Jabar kemudian menuju ke kantor Kecamatan Lemahabang untuk menemui Edi Prayitno. Ternyata dia sedang berada di tempat dan berjanji akan menemui setelah kegiatan HUT RI selesai. Sampai berita ini dimuat, Edi belum berhasil ditemui oleh Medikom dan Warnadi.

Tapi Edi sempat berbicara menjelaskan soal AJB via telpon. Edi menjelaskan belum bisa bertemu karena dirinya belum ketemu dengan Sobadin, Sekdes Kanci saat itu yang menjadi saksi dan yang mengurus AJB tersebut.

Katanya, kalau sudah bertemu nanti baru Edi bisa memberikan konfirmasi. Tapi sejujurnya dia kaget setelah mengetahui tanah dalam AJB tersebut di atas tanah Negara dari tanah timbul. Sementara waktu pembuatan data yang ada sudah memiliki no persil dan letter C. “Waktu itu ditandatangani dan diterbitkan AJB disangka tanah adat saja. Makanya saya harus ketemu dan ngobrol dengan Sobadin dulu untuk lebih jelasnya,” kata Edi.

Ketika Medikom dan Warnadi tidak bisa menemui Camat Edi Prayitno karena kesibukannya atau menghindar dari pertanyaan Warnadi, maka Warnadi menemui Sobadin di Kantor Kecamatan Astanajapura, Selasa (28/08). Ketika ditanya AJB milik Kasma di atas tanah Negara dari tanah timbul, Sobadin menjelaskan kalau AJB itu sudah dicabut oleh pihak desa seminggu setelah penerbitan dan di register kecamatan pun tidak tercatat.

Lalu Warnadi meminta Sobadin untuk menunjukan bukti pencabutannya dan kenapa AJB aslinya masih ada di tangan ahli warisnya. Kalau sudah dicabut harusnya AJB sudah tidak ada lagi. AJB bisa dicabut seenaknya tanpa melalui proses dulu, sementara Kasma membuat AJB dengan mengeluarkan sejumlah uang supaya terbitnya AJB itu.

Sobadin kekeh dengan jawaban sudah dicabut dan minta waktu 5 hari untuk mencarinya. Ia juga menjelaskan, “Kalau Kasma saat itu tidak mengeluarkan sejumlah uang, malah meminjam uang sama saya.”

Lalu Medikom dan Warnadi menuju rumah Karim, ahli waris Kasma untuk mengklarifikasikan hasil temuan dan obrolan dengan Sobadin dan Camat Edi. Karim salah satu ahli waris  Kasma marah ketika diberitahu Kasma, bapaknya meminjam sejumlah uang pada Sobadin dan tidak memberikan uang untuk pembuatan AJB tersebut.

“Kalo ketemu saya, akan saya pentung si Sobadin, wong kwitansi pembayaran untuk pembuatan AJB masih ada sejumlah Rp4 juta dan untuk AJB no 45 an. (atas nama-red) Wahab karena Sobadin menjelaskan pada bapaknya saat itu, kalo jumlah besar sampe 10.000 meter persegi tidak boleh jadi satu AJB dan tidak boleh dobel namanya,” kata Karim yang menilai Sobadin akal-akalan untuk mengelabuhi bapaknya yang sudah almarhum.

Di forum rembugan di rumah Karim, Warnadi juga dengan lantang menyebut Camat Edi penakut dan menghindar untuk ketemu karena omongan dia bukan seperti omongan pejabat yang dipercaya sebagai camat. Sampe teledor tidak memeriksa berkas-berkas dokumen yang diajukan sampe mengatakan tidak mengetahui itu dari tanah timbul, kan sudah jelas dari batas-batas tanah yang ada tertulis batas utara Laut Jawa bukan tanah si fulan,” kata Warnadi.

Omongan H Rahmat, Sekda Kabupaten Cirebon dan Benny, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan tidak luput dari kritikan Warnadi yang menjelaskan bagaimana Pemda mau benar dan memikirkan rakyat kalau ada jajaran yang di bawah tidak bisa dilakukan teguran dan peringatan atas perbuatan camat yang teledor membuat AJB tersebut. Menurut Warnadi, seharusnya mereka prihatin karena masih ada camat yang teledor dan bodoh membaca data yang ada.

Kemudian Karim, ahli waris korban mendatangi pos jaga Kementerian LHK di Cirebon dan ditemui oleh Nurkhamad, Staf Kementrian LHK yang bertugas di wilayah KLHK Kabupaten Cirebon. Nurkhamad menjelaskan terkait AJB tersebut adalah wewenang Pemdes dan Pemerintah Kecamatan. Ia menyarankan, sebaiknya terkait soal AJB dan SPPT, pihak PLTU II Cirebon secepatnya diselesaikan supaya tidak berkepanjangan.

Lalu Warnadi melanjutkan, bila kasus ini diselesaikan melalui ranah hukum akan dipastikan PT CEPR pun akan terlibat atas tidak diberikannya hak kompensasi bagi keluarga Kasma karena ditemukannya barang bukti transfer pembayaran kepada penggarap Asna senilai Rp40 juta sesuai yang tertulis dalam bukti transfer dari pihak PLTU.

Di akhir kata Warnadi mengungkap dengan nada kesal buat para pejabat, “Buanglah kedunguan dan lepaskan kebodohan yang ada dalam diri pejabat untuk bisa menyejahterakan warganya.” 

(Penulis: Hatta/Editor: Mbayak Ginting)