Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp5,5 Miliar, Ketua KONI Kabupaten Bekasi Dilaporkan ke KPK
Rabu, 14 Juni 2017 | 6 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 49 kali
Praktisi hukum Imam Prayogo

BEKASI, Medikomonline.com – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi tahun 2014 nomor 34.C/LHP/XVIII.Bdg/05/2015, tanggal 5 Mei 2015 terhadap penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi, sebesar Rp68.000.000.000, yang sebahagian digunakan panitia untuk kegiatan Porda XII Jabar 2014, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Kepada wartawan di kantornya, Sabtu (10/6/2017), praktisi hukum, Imam Prayogo, SH, S.Fil, LLM mengungkapkan, pencairan dana hibah untuk KONI Kabupaten Bekasi sebesar Rp68.000.000.000, berdasarkan penetapan keputusan Bupati Kabupaten Bekasi nomor 978.5/Kep.147-Disparbudpora/2014, tanggal 7 Maret 2014, tentang hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada KONI Kabupaten Bekasi, yang isinya; mengatur perjanjian hibah, menugaskan Kadisparbudpora untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam perjanjian hibah, serta melakukan pembinaan terhadap penggunaan dana hibah sesuai peruntukannya.

Atas dasar surat keputusan (SK) Bupati tersebut, kata Imam Prayogo, KONI Kabupaten Bekasi mengajukan surat permohonan pencairan bantuan untuk KONI tahun anggaran (TA) 2014 kepada bupati, sesuai surat KONI nomor 54/IV/KONI-BKS/2014, tanggal 14 April 2014 dan pada 2 Mei 2014, ditandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan KONI Kabupaten Bekasi nomor 426/911/Disparbudpora/2014, tanggal 2 Mei 2014, dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari ketua KONI.

Kemudian, lanjut Imam Prayogo, Kadisparbudpora mengajukan surat nomor 426/911/Disparbudpora/2014, tanggal 6 Mei 2014, perihal permohonan persetujuan pencairan hibah untuk KONI kepada bupati.

Dikatakan Imam Prayogo, setelah bupati menyetujui, Kadisparbudpora mengajukan surat nomor 426/1323/Disparbudpora/2014, tanggal 7 Mei 2014, tentang permohonan persetujuan pencairan bantuan hibah KONI kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

“Selanjutnya, dana hibah KONI ditransfer langsung sebesar Rp68.000.000.000, dari kas daerah ke rekening KONI Kabupaten Bekasi, sesuai SP2D nomor 05/BTL/BUD/2014, tanggal 2 Mei 2014,” terangnya.

Imam Prayogo menengarai, pertanggungjawaban sebesar Rp5.501.777.619, berupa dokumen fotocopy tidak dapat diyakini kebenarannya. Selanjutnya, pertanggungjawaban dokumen asli sebesar Rp64.000.000 yang tidak lengkap dan sah tidak dapat diyakini kebenarannya.

“Terhadap kejanggalan tersebut, jumlah keseluruhan dana hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.565.777.619,” cetus pengacara dari Imam Prayogo & Co. Law Firm ini.

Menurut Imam Prayogo, munculnya pengeluaran anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut, karena kelalaian Kadisparbudpora dalam memberikan pengawasan dan kelalaian serta dugaan penyelewengan anggaran oleh ketua KONI beserta Panitia Penyelenggara Porda XII Jabar 2014.

“Sesuai dengan naskah perjanjian hibah antara Pemda Kabupaten Bekasi dengan KONI Kabupaten Bekasi nomor 426/265/Disparbudpora/2014, tanggal 2 Mei 2014, dalam Pasal 5 ayat (1), ‘KONI Kabupaten Bekasi, Panitia Penyelenggara Porda Jabar XII Bekasi dan National Paralimpic Comitte Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi sebagai pengguna dana hibah harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah tersebut, laporan realisasi pertanggungjawaban paling lambat tanggal 31 Desember 2014’,” ujarnya.

Imam Prayogo menegaskan, alasan bendahara Panitia Penyelenggara Porda Jabar XII 2014 tidak bisa mempertanggungjawabkan dana hibah sebesar Rp5.565.777.619 dikarenakan mobil operasional KONI beserta dokumen pertanggungjawaban yang ada didalamnya hilang sesuai dengan surat laporan kehilangan No.Pol.SST/04/II/2015/Sek.Tj. Polsek Tarumajaya, tanggal 12 Februari 2015.

“Apakah kehilangan mobil beserta dokumen adalah upaya rekayasa untuk mengaburkan alat bukti yang sebenarnya tidak ada. Ini perlu dilakukan uji pembuktian terbalik,” Imam Prayogo, menegaskan.

Menurut Imam Prayogo, logika hukumnya apakah mungkin dokumen disimpan di dalam mobil yang hilang selama empat bulan tanpa diarsipkan. “Diketahui penyelengaraan Porda Jabar XII, 12-25 November 2014, bendahara baru membuat laporan polisi kehilangan mobil beserta dokumen tanggal 12 Februari 2015,” katanya.

Imam Prayogo meyakini laporan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 34.C/LHP/XVIII.Bgd/05/2015, tanggal 5 Mei 2015, yang menemukan adanya kejanggalan dana hibah KONI yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.565.777.619, sudah merupakan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa telah terjadi dugaan adanya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan harus dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas kejanggalan dana hibah KONI yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.565.777.619 itu, Imam Prayogo berencana melaporkan Ketua KONI Kabupaten Bekasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemungkinan tujuh hari menjelang hari raya Idul Fitri, saya akan melaporkan Ketua KONI Kabupaten Bekasi ke KPK. Apalagi, hasil pemeriksaan BPK RI menemukan adanya kejanggalan dana hibah KONI yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Bekasi, HM Romli yang dihubungi melalui short message service (SMS) mengatakan, kalau masalah itu sudah basi. “Basi bang… itu mah tahun 2014… dokumen pb yang hilang aslinya sudah diaslikan dan sudah diaudit,” kata Romli.

(Penulis: Red/Editor: Dadan S)