FPII Gugat Dewan Pers, Peserta Aksi 134 Pasang Banner di Gedung Dewan Pers dan DPR
Jumat, 14 April 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 16 kali
FPII pasang spanduk tuntutan di Dewan Pers

JAKARTA, Medikomonline.com - Forum Pers Independen Indonesia (FPII) lakukan aksi damai 134, Kamis (13/4/2017) di kantor Dewan Pers,  Kementerian Komimfo, dan DPR RI. Aksi ini di lakukan para jurnalis yang bergabung di  beberapa  media nasional maupun  media terbitan daerah. Para jurnalis ini berdatangan dari beberapa daerah seperti dari Surabaya Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku Utara, Banten, dan   juga insan jurnalis se Jabodetabek.

Obor Panjaitan dari Setnas FPII kepada Medikomonline mengatakan, aksi damai ini sudah dapat ijin dari Polri. “Kami FPII mendesak dan menggugat,  tolak rencana Panja perubahan UU Pers, Mendesak DPR RI bubarkan pengurus Dewan Pers yang berotak kotor, stop diskriminasi terhadap wartawan. FPII mendesak Kominfo tarik UU ITE (ketentuan-red) tentang pemberitaan media masa. Kami jurnalis bukan teroris," jelas Obor menyuarakan desakan para insan pers.

Di tempat yang sama Kasihati, Ketua Presidium FPII dan  Hefrizal, ketua aksi   juga menambahkan, ”Hari ini kami melakukan aksi damai  karena masukan dari seluruh insan pers yang bergabung maupun yang belum sempat pada  hari ini. Kami  insan pers  merasa didiskriminasi oleh oknum Dewan Pers dengan mengeluarkan peraturan yang tidak berpihak ke  para pelaku jurnalis yang menyuarakan suara rakyat." 

“Kami  hadir di sini karena  sudah ada diskriminasi terhadap insan pers dan pemilik media yang notabene media non mainstream, atas kebijakan Dewan Pers yang diangap keluar dari konstitusi UUD 1945 dan UU No 40 Tentang Pers," jelasnya.

Dalam orasi Obor Panjaitan, Kasihati, Hefrizal serta perwakilan dari Banten, Jawa Tengah, Surabaya, Maluku Utara  dan Jabodetabek  serta tidak ketinggalan Ketua Seknas Musthopo Hadi Karya alias Opan menyerukan, insan pers yang hadir dalam aksi damai prihatin karena  semakin maraknya kriminalisasi jurnalis dalam melakukan tugas peliputan. Dewan Pers terkesan diam, tidak ada tindakan atau advokasi karena di anggap media tersebut tidak terverifikasi  Dewan Pers.

"FPII akan memberikan advokasi kepada para wartawan maupun media yang didiskriminasi, mengawal wartawan yang mendapat hinaan, kekerasan bahkan kematian sampai hukum kemerdekaan pers ditegakkan," tegas para orator yang di iyakan peserta aksi 134 ini.

Dalam siaran persnya, FPII menyatakan bahwa wacana-wacana yang dilemparkan ke masyarakat soal berita hoax itu hanya akal-akalan pemerintah agar ada alasan untuk mengajukan Panja RUU ITE menjadi UU ITE dan kasus pembredelan 10 situs media beberapa waktu lalu seakan dijadikan sebagai contoh kasus ketika menimbulkan keributan dan protes dari berbagai pihak.

Kemudian Kementerian Kominfo akhirnya kembali melepas dan itu semakin memperkuat keinginan pemerintah melalui Kominfo untuk bisa ikut mengatur media massa. Parahnya lagi, tiga lembaga yakni Dewan Pers, Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo seakan kompak untuk melakukan pembungkaman terhadap keberlangsungan media massa dan para pencari berita dengan bersenjatakan UU ITE Tahun 2008.

(Penulis: Lucy/editor: Mbayak Ginting)