GMBI Geruduk Dinas Kesehatan
Jumat, 30 November 2018 | 10 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 439 kali
Heri Suhardi Sekdis GMBI (kiri) berbicara dengan Mujiono Kasie Jamkes DinKes (kanan)

SUMBER, Medikomonline – Kejadian ditebusnya bayi yang meninggal dengan jaminan BPKB motor berdampak panjang. Dari insan media yang mengeksposnya mendapat intimidasi dari pihak RS Sumber Waras, hingga mengundang aliansi jurnalis untuk melakukan unjuk rasa di samping gedung Dinas Kesehatan, Rabu (28/11/2018). Aliansi wartawan berkeinginan untuk dimediasi oleh Dinas Kesehatan dengan pihak RS tetapi tidak kunjung datang.

Perlakuan RS SW juga mengundang Ormas GMBI untuk menggruduk Dinas Kesehatan yang sebelumnya telah melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sumber, Kamis (29/11/2018). Mereka diterima Kasi Intel dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti temuan dan data yang disampaikan GMBI ke ranah hukum. Sementara unjuk rasa di Dinas Kesehatan diterima dan difasilitasi oleh Mujiono, selaku Kasie Jaminan Kesehatan.

Saat dialog yang diadakan di ruang rapat Kepala Dinas, Kamis (29/11/2018), Hj Eni Suhaeni SKM MKes, Kepala Dinas  sedang melakukan kegiatan di luar kota. GMBI yang diwakili Heri Suhardi Sekretaris Distrik menjelaskan Dinas Kesehatan tidak merespons kejadian di RS Sumber Waras terkait Jampersal yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Padahal dana alokasi khusus bidang kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan fisik semata, tapi juga nonfisik. Dengan adanya kejadian tersebut DAK non fisik dilakukan untuk apa saja? 

“Berkaitan dengan dokumen pendukung yang kami sudah siapkan dan juga dari hasil audit BPK. Prinsipnya bidang kesehatan termasuk dalam program Nawacita Presiden Jokowi poin ke-5, banyak dugaan yang berkaitan dengan permainan yang dilakukan oleh para Kepala UPT dalam hal ini Puskesmas. Yang namanya DTA SKPD Dinas Kesehatan mengerucut pada JKM ataupun BOK peruntukannya ke bawah, apapun bentuknya semuanya yang mengakomodir masih dinas kesehatan,” urai  Heri S mengakhiri dialog awal.

Mujiono Kasie Jamkes menyikapi pembicaraan Heri, menjelaskan untuk pelayanan jaminan persalinan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan angka kematian bayi dan ibunya sudah menurun sangat signifikan yang tahun lalu masih di angka 225, saat ini hanya berkisar 39 saja. Dana Jampersal memang dananya dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk DAK non fisik. Penggunaan dana tersebut tidak hanya di puskesmas saja tapi juga pada kasus-kasus ibu hamil dengan risiko tinggi yang ada di tingkat rumah sakit. Kalau di puskesmas hanya di tingkat Poned saja yang menangani kasus-kasus ibu hamil dan bayi.

“Tapi pada kenyataannya belum sebulan kejadian di RS SW. Artinya Dinas Kesehatan kecolongan,” sanggah Heri menyela penjelasan Mujiono. 

Kejadian di Sumber Waras sebenarnya mereka peserta BPJS Mandiri, saat bayi dilahirkan orang tuanya tidak paham seharusnya bayi yang dalam kandungan harus didaftarkan bahkan sudah dimotivasi oleh bidan untuk mendaftarkan bayi tersebut sebagai peserta BPJS saat di kandungan, dan saat lahir belum didaftarkan dan menjadi penyebab permasalahan di RS tersebut. Dinas Kesehatan merespons dan membebaskan mereka dari semua beban biaya yang ada.

Salah satu anggota GMBI juga ikut berbicara mengenai SKTM yang tidak diakui lagi oleh pegawai Dinas Kesehatan, kalau memang sudah tidak berlaku diharapkan Kepala Dinas mengumumkan secara resmi dan ditandatangani. Hal itu terjadi saat dirinya mengurus SKTM dan dijawab sudah tidak berlaku, apakah seperti itu pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu?

Dijelaskan Mujiono untuk pelayanan SKTM secara riil anggarannya sudah minus.

“Kalau sekiranya dananya minus jangan hanya asal bicara tapi harus ada datanya seperti apa dan Kepala Dinas harus menjelaskan ke publik supaya jelas kalau Pemkab tidak bisa melayani pasien miskin,” ungkap Heri.

Salah satu anggota GMBI Ketua Kecamatan Talun yang juga Ketua BPD Desa Ciperna menjelaskan mengenai penggunaan tanah desa untuk Puskesmas, adakah biaya sewa yang dianggarkan atas penggunaan lahan tersebut? Dijawab oleh staf dari Dinas Kesehatan untuk tanah yang dipakai untuk Puskesmas ada biaya sewa yang sudah dianggarkan Pemda sebesar Rp2,5 juta per tahun dan tidak semua puskesmas dianggarkan tergantung usulan dari masing-masing daerahnya.

Lalu disela oleh Ketua BPD kalau dari DPA berjumlah Rp8 juta, kalau perlu buka-bukaan, betul dibayar ke desa cuma Rp2,5 juta, itu pun dipotong pajak. Kenyataannya Rp8 juta dari DPA, itu terjadi sudah berapa tahun dan berapa puluh puskesmas? Di Desa Ciperna baru dibayar setelah diungkitnya setelah jadi Ketua BPD sampai saat ini, sebelumnya tidak pernah dibayar.

“Mohon DPA-nya yang jelas supaya bisa berbicara dengan data, apalagi puskesmas yang ada di kabupaten dananya Rp2-3 miliar per tahun per UPT, kalau di Kab. Bandung sampe Rp10 miliar, tetap saja orang sakit dapat pelayanan seadanya dan dipersulit. Belum dana yang di-box per UPT 200 juta. Kami ada datanya dan siap buka-bukaan? Apalagi UPT Ciwaringin fiktif ada pengajuan fisik tapi hanya dibelikan batu saja sampai saat ini belum digelas fisiknya,” tuturnya.

(Penulis: Hatta/Editor: Dadan)