Medikomonline.com - Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP N 3 Kota Sukabumi  di Jalan Pelabuhan II Nomor" /> medikomonline.com | Koran Mingguan Medikom
H Mulyadi: Bangunan Pemerintah Tidak Perlu Kantongi IMB
Selasa, 11 September 2018 | 12 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 95 kali
Kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMP N 3 Kota Sukabumi. (Foto: Iyans)

SUKABUMIMedikomonline.com - Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP N 3 Kota Sukabumi  di Jalan Pelabuhan II Nomor 381, Cikondang, Kota Sukabumi, Jawa Barat diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dari hasil pantauan wartawan di lokasi pembangunan tidak ditemukan informasi papan IMB yang umumnya dipasang di lokasi pembangunan oleh pelaksana atau penanggung jawab setiap kegitan pembangunan. 

Pihak SMP Negeri 3 Kota Sukabumi saat dikonfirmasi awak media pada hari Kamis (06/09/2018) sekira pukul 12.00 Wib, Ketua Komite SMPN 3 Kota Sukabumi H Mulyadi sebagai penanggung jawab pelaksana pembangunan RKB tersebut, melalui sambungan telepon SMP Negeri 3 Kota Sukabumi kepada wartawan mengatakan, "Dari dulu saya membangun ruangan kelas sekolah tidak pernah ada wartawan yang menanyakan IMB termasuk dari Dinas pun tidak pernah menanyakannya.”

Masih dalam sambungan telepon, Mulyadi juga meminta agar awak media kembali pada hari Senin. "Untuk lebih jelasnya nanti saja hari Senin kita bertemu di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi," pungkasnya.

Ketika dikonfirmasi ulang pada hari Senin (10/09/2018) sekira Pukul 13.Wib, bendahara sekolah mengatakan, "tadi pagi Pak H Mulyadi ada di sekolah namun sekarang sudah pulang.” “Begitupun Ibu Kepala Sekolah juga sudah pergi hendak menjenguk yang sedang sakit di RS Bunut (RSUD R Syamsudin SH),” katanya seraya melakukan panggilan telepon untuk menghubungi H Mulyadi.

Setelah beberapa percakapan, Bendahara SMP Negeri 3 Kota Sukabumi pun menyerahkan gagang telepon kepada wartawan untuk berbicara langsung dengan H Mulyadi. Untuk yang kedua kalinya lewat telepon, H Mulyadi mengatakan, untuk masalah IMB silahkan ke pihak sekolah saja.

“Kalau masalah kontruksi bangunan silahkan menghubungi saya, selain ke pihak sekolah silahkan juga konfirmasi ke Dinas Pendidikan karena pembangunan yang dilaksanakan itu milik pemerintah,” jelasnya.

Lanjutnya lagi, bangunan milik pemerintah itu tidak perlu ada IMB. Menurutu Mulyadi, dari pusat pun tidak ada juklak juknisnya harus ada IMB, kecuali  siteplan itu memang ada dalam Juklak Juknisnya.

Memperhatikan apa yang disampaikan H Mulyadi bahwa bangunan pemerintah tidak harus memiliki IMB, Ketua Tim 7 Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Dewan Pimpinan Kota dan Kabupaten Sukabumi Deni Subekti mengatakan, apa yang disampaikan H Mulyadi itu berpotensi terhadap prilaku ketidaktaatan sekaligus tidak mengindahkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 Tentang  Bangunan Gedung. Dalam pasal 7 pada poin 4 huruf a  bangunan sekolah merupakan bangunan yang memiliki fungsi kegiatan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi, Gedung pelayanan pendidikan, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/perguruan tinggi, dan sejenisnya.

Selanjutnya kata Deni, Pasal 12 menjelaskan (1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi, status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.

Lanjut Deni, terkait IMB juga telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 9 tahun 2012, yakni  Pasal 16 telah menegaskan (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan Bangunan Gedung wajib memiliki IMB, (2) Selain setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan 
mendirikan Bangunan Gedung wajib memiliki IMB.

Katanya lagi, dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 jelas bahwa setiap bangunan  harus memiliki IMB, apalagi pembangunan milik pemerintah. “Sudah sepatutnya perangkat pemerintah juga menaati peraturan yang berlaku guna untuk memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Medikomonline.com, pembangunan RKB ini dilaksanakan secara swakelola dengan Kode RUP 15943210. Nama Paket  Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3, KLDI  Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Satuan Kerja  Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Tahun Anggaran  2018. Detail Lokasi Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Volume 2 Ruang.

Deskripsi Pembangunan 2 RKB SMPN 3, sumber dana KLPD MAK Pagu 1. Lainnya 1.01.01.1.01.01.01.01.16.040.5.2.3.26.01348000000 Total Rp348.000.000. Pelaksanaan pekerjaan awal  bulan Maret 2018, akhir  bulan Desember 2018. 

(Penulis: Iyan S/Editor: Mbayak Ginting)