Hanya Satu se-Indonesia, Muncul AJB di Atas Tanah Negara dari Tanah Timbul
Jumat, 21 September 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 65 kali
AJB di Desa Kanci Wetan. (Foto:Hatta)

SUMBER, Medikomonline.com – Kekisruhan terjadi di Desa Kanci Wetan setelah turunnya dana kerohiman yang diberikan PT Cirebon Electric Power Prasarana (CEPR) kepada ex penggarap tanah di atas tanah negara di wilayah Desa Kanci Wetan. Muncul gugatan warga yang memiliki Akte Jual Beli (AJB) di atas tanah negara yang  diajukan Kuwu Kanci Wetan Danto saat itu dan ditandatangani Camat Astanajapura Edi Prayitno SIP yang bernomor Register 45/2010 dan 46/2010.

AJB  No. 45 / 2010, atas nama penjual Casmuna dan pembeli   Kasma,  terletak di Blok Sijumbleng, persil nomor  113 Kohir nomer  C . 1805 Kls. S. IV. Luas kurang lebih 5.000 m?2;, dengan batas-batas:  sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur tanah milik Casri, sebelah selatan tanah milik H Sukasa, dan sebelah barat tanah milik Kasma. 

Tanah ini terletak di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dengan nilai jual beli yang tertera  dengan harga Rp50.100.000,- (Lima puluh juta seratus ribu rupiah). Ditandatangani Camat Astanajapura Edi Prayitno SIp, disaksikan Danto Kuwu Kanci dan Sobadin Sekretaris Desa saat itu.

Begitu juga AJB No. 46/2010, dengan nomer persil dan luas yang sama, lokasi yang sama dengan luas yang sama, dan batas-batas : sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur tanah milik H Wahab, sebelah selatan tanah milik H Sukasa dan barat tanah milik U Sufardi.

Kedua AJB tersebut juga telah memiliki SPPT  PBB dengan NOP : 32 11 080 024 001-01850, atas nama Kasma dengan luas tanah 10.000 m?2;, diterbitkan sejak tahun 2010 dan selalu dibayar setiap tahun oleh Kasma semasa hidupnya. Pada tahun 2016 sampai 2018, SPPT tidak pernah disampaikan ke rumah dan ternyata sudah dibayarkan pihak Pemdes.

Gugatan itu muncul akibat Pemdes Desa Kanci Wetan tidak memberikan dana kerohiman yang seharusnya diterima ahli waris Alm. Kasma dari PT. CEPR untuk pembangunan PLTU II. Ketika Medikom dan pegiat LSM Agami Jabar Warnadi mendatangi rumah kediaman ahli waris untuk mengetahui lebih detail kronologis kejadiannya, diterima dan berdialog dengan Karim anak lelaki almarhum Kasma dan Umar menantunya.

Karim menjelaskan, saat bulan puasa ibunya ditemani Umar datang ke kantor desa untuk memberikan fotokopian data dan dokumen AJB dan SPPT  PBB atas sebidang tanah di lokasi yang akan digunakan PLTU II dan juga fotokopian bukti pembayaran lahan garapan yang dimiliki dan ditandatangi Carmad seluas 10.000 m?2;, sebagian masuk ke wilayah Desa Waruduwur seluas 2.000 m?2; dan sisanya 8.000 m?2; di wilayah Desa Kanci Wetan.

Sementara untuk lahan garapan yang berada  di wilayah Waruduwur sudah mendapatkan dana kerohiman dari PLTU dipotong pihak desa sebesar 25 %, sedangkan lahan garapan yang berada di wilayah Kanci Wetan tidak mendapatkan uang selembar pun.

Ketika Medikom dan Warnadi mendatangi kantor kuwu untuk melakukan klarifikasi ternyata Kuwu Desa Kanci Lilis sedang mengikuti rapat di kantor kecamatan. Acara rapat koordinasi baru dimulai,  sehingga Medikom belum bisa bertemu dengan Lilis.

Sekitar  jam 13.30, Medikom dan Warnadi kembali mendatangi kantor Kecamatan  Astanajapura lagi dan menemui Camat Mahmud Iing Tajudin AIp MM. Ketika Warnadi menanyakan mengenai keabsahan AJB yang ada di Desa Kanci Wetan yang diabaikan Lilis sehingga dana kerohiman yang seharusnya diterima tidak pernah diberikan, Camat Iing menjelaskan, AJB bukan bukti kepemilikan atas tanah dan hanya sekedar pencatatan legal formal atas transaksi  sebidang tanah.

Untuk mengetahui keabsahan dari AJB tersebut, Camat Iing menyarankan untuk mendatangi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, Camat siapa yang menandatangani, juga Kuwu saat itu serta dengan kedua pihak yang bertransaksi, juga perlu dilakukan uji  materi atas  AJB tersebut.

Warnadi mengatakan, dirinya tidak peduli siapa yang terlibat dalam pembuatan akte tersebut. “Yang penting selaku camat bisa ga menentukan absah tidaknya AJB tersebut. Kalau untuk uji materi  harus dilakukan di pengadilan bilamana di lokasi lahan garapan tersebut memiliki lebih dari 1 AJB dengan nomer  dan nama yang berbeda,” kata Warnadi.

Keesokan harinya Medikom dan Warnadi mendatangi Kantor Kecamatan Lemahabang untuk menemui Edi Prayitno SIp, camat yang menandatangani AJB tersebut dan belum bisa dikonfirmasi. Pasalnya, Edi sedang mengikuti Rakor Camat di Kecamatan Pabuaran.

Ketika berkunjung ke rumah Lilis, Kuwu Desa Kanci Wetan untuk mengonfirmasi mengenai AJB yang tidak diakui Camat Iing dan juga perihal diabaikanya ahli waris Kasma untuk mendapatkan dana kerohimannya, Lilis menemui dan mengajak dialog mengenai AJB dan keluarga Kasma ditemani oleh Ketua BPD dan anggotanya, juga Sekdes Kanci Wetan Darma, Rabu (08/08).

Lilis menjelaskan mengenai awalnya carut marut siapa warga yang berhak dan memiliki bukti sebagai penggarap di lokasi lahan PLTU yang akan menerima dana kerohiman. Dilakukan dengan musawarah desa berulang kali dan dari pihak CEPR pun meminta Pemdes untuk membentuk tim-tim untuk menginventarisir warga yang berhak sebagai ex penggarap lahan tersebut karena dari tahun 2014 di lokasi tersebut sudah tidak diijinkan untuk melakukan penggarapan di lokasi tersebut. Jadi dari sejak tahun 2014 vakum.  

Lanjut Lilis, tapi pihak PLTU hanya akan memberikan kerohiman bila ada data yang diberikan Pemdes. Banyak warga yang mengajukan bahwa dirinya berhak dan memiliki bukti berupa surat ataupun kuitansi pembayaran kepemilikan pengolah lahan tersebut. “Hanya yang betul-betul valid yang diberikan, sementara yang tidak jelas ya diabaikan,” kata Lilis.

Sementara para perangkat desa dan anggota BPD yang mendapat dana tersebut juga diakui dikarenakan mereka yang bekerja siang malam. Sedangkan untuk AJB yang dikonfirmasikan, Lilis menjawab itu bukan produknya kuwu saat ini dan sedangkan blok yang tertera dalam AJB sendiri berbeda dengan lokasi yang ada.

Intinya Lilis tidak mengakui keabsahan dari AJB no 45/2010 dan no. 46/2010, sama seperti Camat Iing yang tidak mengakui dan meminta untuk menelusuri ke pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan AJB tersebut.

Setelah dari rumah Lilis, Medikom dan Warnadi menemui warga yang menjadi sumber informasi. Ketika dijelaskan hasil pertemuan di rumah Kuwu Kanci Wetan Lilis, warga lalu menjelaskan  bahwa Bupati  Cirebon dalam media harian lokal mengatakan kalau tidak ada penggarap tanah negara, maka di lahan tersebut akan berfungsi sebagai pengelola atau pemelihara lahan, sementara perangkat desa dan BPD tidak pernah mencangkul atau berkubang lumpur di lokasi tersebut. “Kalau tidak pernah mereka memakan uang haknya siapa?” kata warga.

Di rumah warga tersebut juga ditemani  Ahmad, bagian investigasi LSM Laskar NKRI ikut  menjelaskan munculnya berita mengenai AJB ini sebagai pembelajaran bagi warga untuk tidak sembrono membuat AJB di tanah negara. Kalaupun mau memiliki bisa diajukan ke pemerintah daerah dan BPN untuk  dijadikan sertifikat tanah atas lahan garapan yang mereka kelola, dan juga untuk menghindari pembodohan dan penipuan yang dilakukan Pemdes dan Camat terhadap warga yang tidak diakui AJB dan SPPT PBB-nya.

Sementara warga yang telah membuat AJB tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembuatan AJB dan telah membayar SPPT  setiap tahunnya. Sikap Pemdes dan Camat Iing yang tidak mengakui adanya AJB tersebut sebagai pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten untuk bisa menempatkan pejabat terbaiknya untuk melayani masyarakat dan tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari atas sikap Camat dan Kuwu terhadap produk hukum yang telah dibuat oleh pejabat sebelumnya.

Ketika Medikom dan Warnadi datang ke Kantor Kecamatan Lemahabang lagi, berhasil menemui Edi Prayitno, Kamis (09/08) di ruang kerjanya. Camat Edi menerima Medikom dan Warnadi.

Ketika Warnadi menanyakan mengenai keabsahan AJB yang telah ditandatangani sewaktu menjadi camat di Kecamatan Astanajapura, Edi belum bisa menjawab karena ingin mempelajari dulu berkasnya dan ketika ditanyakan mengenai sikap Camat Iing yang meminta kami menemui dia untuk klarifikasi AJB, Edi tidak mau memberikan komentar atas sikap tersebut.

(Penulis: Hatta/Editor: Mbayak Ginting)