Kejaksaan Garut Bentuk Tim Untuk Kawal Pembangunan Daerah
Selasa, 28 Maret 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 431 kali
Kejaksaan Negeri Garut

GARUT, Medikomonline.com - Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut bisa mengajukan pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari pihak Kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Mamik Suligiono mengatakan, pembentukan tim TP4D berdasarkan Instruksi Presiden. Dengan adanya TP4D di tiap-taip SKPD bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum terhadap pembangunan atau Pemerintahan Daerah.

“Menjawab arahan Presiden, penegak hukum jangan hanya melakukan penindakan saja terhadap pembangunan-pembangunan di daerah, tapi harus melakukan pencegahan. Karena Presiden menangkap ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya rendah untuk membangun,”  ujarnya usai melakukan sosialisasi TP4D bersama Wakil Bupati Garut dan sejumlah Kepala SKPD di Aula Kejaksaan di Jalan Merdeka, kemarin.

Lanjutnya, tidak sedikit pejabat pembuat komitmen (PPK) dari organisasi proyek sering dipangggil penegak hukum, sehingga menimbulkan ketakutan tersendiri bagi yang bersangkutan. Oleh karenanya, kata Mamik, Presiden menunjuk Jaksa Agung supaya melakukan pengawalan pendampingan terhadap pembangunannya maupun pemerintah daerahnya, sehingga tidak terjadi prilaku melanggar hukum seperti korupsi dan lain sebagainya.

“Mulai dari perencanaan pelelangan sampai pengerjaan proyek (didampingi), kejaksaan membentuk tim, di Garut satu tim ada empat jaksa. Ini yang kemudian mengawal dan mendampingi SKPD. Dan ini harus disikapi juga tidak hanya dari kejaksaan tapi oleh pelaksana pekerjaan juga supaya tidak hanya ditangkap, dihukum dan sebagainya tapi kita ajak sama-sama mencegah perubuatan negatif melanggar hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut Mamik Suligiono mengatakan, apabila pada praktiknya nanti ada indikasi atau ditemukan pelanggaran hukum dalam pembangunan, sedini mungkin akan dilakukan pencegahan. Dan apabila diketahui ada pelanggaran, ada mekanisme yang dilakukan.

Tim akan menyerahkan ke pihak Inspektorat Daerah terlebih dahulu. Apabila, pihak inspektorat menganggap ada pelanggaran admisitrarif, maka Inspektorat bisa melakukan langkah bagaimana mengatasi hal itu. “Kalau ada tindak pelanggaran hukum maka bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum terserah apa itu kejaksaan atau kepolisian,” ujarnya.

Mamik Suligiono mengatakan, untuk tim TP4D ini, masing-masing SKPD mengajukan permohonan. Ketika pihak Kejaksaan menyetujui, pihaknya akan membentuk tim untuk dinas tersebut.

“Kendati, jumlah Jaksa yang ada dibanding jumlah SKPD yang ada belum sebanding, tetapi pihaknya harus siap dengan keadaan ini untuk melaksanakan arahan Presiden,” Pungkasnya.

Acara ini pula dihadiri oleh Wakil Bupati Garut, Dandim 0611 beserta seluruh kepala skpd se-Kabupaten Garut. Setelah selesai sosialisasi, acara dilanjutkan dengan pertandingan tenis meja antar SKPD memperebutkan piala Kepala Kejaksaan Negeri Garut.

(Penulis: Engkus/Editor: Mbayak Ginting)