Kerap Ganggu Aktivitas Masyarakat, Dinsos Bareng Satpol PP Indramayu Razia Gepeng
Sabtu, 01 Desember 2018 | 9 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 29 kali
Petugas Satpol PP razia gepeng (Doc Yonif-Medikom)

INDRAMAYU, Medikomonline.com – Disinyalir menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Sosial dan Satpol PP, Kamis (29/11/2018) melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis yang kerap mangkal di beberapa tempat umum dan traffic light. Langkah Pemkab Indramayu melalui dua instansi Pemkab Indramayu tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakkan peraturan daerah (perda).

Razia dilakukan di beberapa tempat seperti bundaran mangga, pertigaan depan Hotel Trisula, bundaran Adipura, perempatan Waiki, dan sekitar lingkungan Masjid Agung Kabupaten Indramayu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Drs Marsono MPd mengungkapkan, razia gepeng ini dilakukan dalam upaya menjalankan dan menegakkan program Rehabilitasi Sosial. “Tadi pagi sebanyak 30 gepeng sudah diberikan peneguran, dengan kesepakatan tidak mengemis di lingkungan lalulintas dan tempat umum lainnya, yang dapat mengganggu aktivitas warga. Namun apabila masih membandel akan diberikan surat peneguran sebanyak 2 kali, dan peringatan terakhir akan dikirim ke panti rehabilitasi selama 3 bulan,” jelasnya.

Berbeda dengan Kadis Sosial, Kepala Satpol-PP Kabupaten Indramayu, Drs H Munjaki MSi mengatakan, Polisi Pamong Praja bertanggung jawab dalam penegakan perda, termasuk penegakan razia gepeng. Hasil koordinasi dengan Dinas Sosial, yang melakukan penangkapan atau pengamanan dengan tujuan diberikan program rehabilitasi.

“Kalau kita ambil gepeng, kita bisa lakukan kapan saja, tapi hasil dari penangkapan itu bukan tugas kami. Kita punya aturan sendiri untuk mengamankan gepeng ini, misalkan gepeng ini sudah hampir 3 jam kita amankan, maka kita ini harus memberikan mereka makan, untuk itu kita tidak punya anggaran dan prasarana lainnya untuk merehabilitasi,” katannya.

Munjaki menyoroti, masih ada beberapa kelemahan yang membuat lambatnya penegakan perda di Indramayu, antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan personal, dan yang paling utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat, seperti Perda Kesadaran Lingkungan yang masih menjadi kendala saat ini.

“Karena masih banyak perda yang dimiliki oleh OPD yang perlu ditegakkan. Kemudian yang utama adalah perda tentang penertiban lingkungan. Pokoknya ketika ada perda yang dilanggar maka akan kita tegakkan, termasuk yang merusak keindahan kota, contohnya pemasangan spanduk, pemasangan reklame yang tidak sesuai aturan. Contoh lain adalah penegakan Perda Miras dengan melakukan operasi pada siang dan malam hari,” ujarnya.

(Penulis H Yonif/Editor Dadan Supardan)