Medikomonline.com - Menyikapi pernyataan Ketua Komite SMPN 3 Kota Sukabumi H Mulyadi yang mengatakan, bahwa dirinya dalam setiap melaksanakan" /> medikomonline.com | Koran Mingguan Medikom
LAKRI Minta Dinas Pendidikan Kota Sukabumi Agar Tertib Administrasi IMB
Rabu, 12 September 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 96 kali

SUKABUMIMedikomonline.com - Menyikapi pernyataan Ketua Komite SMPN 3 Kota Sukabumi H Mulyadi yang mengatakan, bahwa dirinya dalam setiap melaksanakan pekerjaan pembangunan di lingkungan sekolah tidak harus selalu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seyogyanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi memperhatikan ketertiban Administrasi IMB. Hal itu disampaikan oleh Iwan Setiawan, Sekretaris Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Dewan Pimpinan Kota dan Kabupaten (DPK) Sukabumi, Selasa (10/09/2018).

Iwan, melalui WhatsApp kepada wartawan lebih tegas menandaskan, "Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Sukabumi adalah perangkat pemerintah dengan fungsi utamanya  untuk mencerdaskan elemen masyarakat, sudah sepatutnya untuk memberikan contoh-contoh baik terhadap masyarakat. Namun bagaimana masyarakat akan mencontoh jika kegiatan pembangunan gedung sekolah saja tidak dianjurkan untuk dibuatkan IMB.”

Iwan menambahkan, ketidakpatuhan pihak SMPN 3 Kota Sukabumi dalam mengurus IMB diperjelas dengan pernyataan Mulyadi yang kerap mendapatkan pekerjaan pembangunan di lingkungan sekolah SMPN 3 Kota Sukabumi.

Dalam penjelasan Mulyadi kepada wartawan menyampaikan, "Bahwa  bangunan milik pemerintah tidak ada dalam juklak juknisnya harus ada IMB.”

“Jelas yang disampaikan H Mulyadi, karena memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi diduga tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Iwan. 
Tambahnya, dengan demikian LAKRI DPK Kota dan Kabupaten Sukabumi, cukup beralasan untuk menduga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang selanjutnya diatur dalam  Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. “Undang-undang dan Peraturan Daerah tersebut di buat untuk ditaati oleh setiap elemen,” tandasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

(Penulis: Iyan S/Editor: Mbayak Ginting)