Membongkar Gurita Dugaan Jual Beli Jabatan Oleh Bupati Cirebon yang Ditangkap KPK
Jumat, 26 Oktober 2018 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 1112 kali
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan mengenakan baju tahanan KPK. (Foto: Antaranews)

SUMBER, Medikomonline.com – Langkah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SP) yang telah berhasil kembali memenangkan Pilkada Cirebon Juli 2018 lalu berpasangan dengan H Imron yang diusung PDIP, terhenti setelah KPK menangkap SP dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan jual beli jabatan pada Rabu (24/10/2018). Praktek jual beli jabatan diduga telah dilakukan SP sejak dilantik dan menjabat Bupati Cirebon pada tahun 2014 lalu.

Medikomonline menelusuri gurita dugaan jual beli jabatan yang melibatkan orang nomor satu Kabupaten Cirebon dari berbagai kalangan seperti pejabat Pemkab Cirebon dan aktivis LSM.  Ternyata di Pemkab Cirebon, dalam setahun mutasi dan rotasi yang digunakan untuk menjual jabatan di kalangan pejabat eselon III dan II, bisa berlangsung 4 kali atau setiap 3 bulan. Hal itu diduga dilakukan SP dikarenakan untuk mencegah dirinya terlibat korupsi penggunaan anggaran APBD yang riskan dan banyak mata yang memonitor pelaksanaan anggaran yang berjalan.

Sementara jual beli jabatan yang dilakukannya tidak secara langsung menggunakan anggaran tersebut. Menjual jabatan tidak hanya di kalangan pejabat saja, tetapi juga untuk pegawai Sukwan pun dikenakan tarif bagi yang berminat di kisaran 30 – 40 juta, baik di lingkungan OPD yang ada ataupun di BUMD seperti rumah sakit, Bank BPR milik Pemkab dan PDAM.

Tidak hanya itu, menurut salah satu Kabid di lingkungan Dinas Dukcapil menjelaskan, untuk penjaga malam kantor kecamatan pun dikenakan tarif untuk bisa mengisi kekosongan penjaga malam. Tarif yang diminta senilai 70 juta dengan gaji 1,5 juta tiap bulan.

Satu minggu setelah mutasi dan rotasi di minggu pertama bulan oktober, Medikom bertamu pada Kabid Pajak Daerah yang tergusur menjadi Kabid Dafduk dikarenakan tidak adanya kompensasi yang diberikan kepada SP. Di ruang barunya telah berkumpul aktifis-aktifis dari LSM dan rekan seanggkatanya sewaktu SMA.

Yoyon, pegiat LSM Bankpohon menjelaskan pada Medikom mengenai besaran tarif untuk kelas eselon II dan III. Yang murah untuk jabatan sekretaris kecamatan hanya dikenakan 50 juta, sementara untuk Kabid ada di kisaran 100 juta hingga 150 juta tergantung dinasnya. Untuk sekelas Sekdis berkisar 150 hingga  250 juta.

Lanjut Yoyon, untuk eselon II sekelas Kadis (kepala Dinas) atau Kaban (Kepala Badan) bisa mencapai minimal Rp500 juta dan maksimal Rp1 milyar. Kadis termahal masih dipegang Dinas Kesehatan, lalu Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan.

Tapi setelah duduk di posisi tersebut, tambah Yoyon, Kadis atau Kaban tidak lepas dari iuran bulanan. “Kalau anak sekolah sih, ada SPP. Iuran OSIS, iuran Pramuka, ekskul dan lain  sebagainya,” katanya.

Lebih lanjut Yoyon menjelaskan cerita mantan Kadis Kesehatan yang sudah pension. Dirinya menjabat menjadi Kadinkes dengan membayar Rp1 milyar, dan iuran bulanan yang harus disetor dalam kisaran 120 juta per bulan  pada SP.

Sementara Chaidir,  Sekdis Budpora menjelaskan di ruang kerjanya satu minggu setelah mutasi dilakukan di awal Oktober ini, dinasnya berkewajiban setor iuran wajib hanya 5 juta sebulan.

Warnadi, pegiat LSM Agami Jabar menjelaskan via telpon, untuk kepala UPTD baik di lingkungan Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan dan PUPR, dikenakan tarif yang harus disetor pada SP sejumlah 5 juta, sedangkan untuk membeli jabatan tersebut diminta kisaran 150 juta – 200 juta.

Lanjut Warnadi, untuk menjadi Camat harus membeli kursinya  dengan harga 200 juta rupiah. Langkah SP terhenti pascamutasi di awal bulan Oktober 2018, yang mana GR, Plt. Sekdis PUPR diminta datang ke Supadi Priyatna, Kepala BKPSDM Cirebon. Ditanyakan kesiapan GR untuk menjadi Sekdis PUPR sesuai yang diinginkan Kadis PUPR Avip Suherdian dengan syarat harus menyetorkan uang sejumlah 250 juta.

Menurut Kabid Dafduk, GR merupakan pegawai yang rajin dan punya kompetensi yang baik dan pas di bidang tersebut. Orangnya juga biasa saja dan tidak neko-neko, tapi  sampai kena OTT KPK juga.

Lanjut Kabid Dafduk, saat diminta Kepala BKPSDM Supadi, GR belum menerima dan menolak tawaran tersebut dan akan dirembugkan dengan Kadisnya. Ternyata Kadisnya AS bersedia membantu sejumlah 200 juta dan sisanya ditanggung GR.

Kabid Dafduk menjelaskan, rupanya perilaku dan perbuatan SP yang suka menjual  jabatan telah tercium KPK  sejak tahun pertama menjabat Bupati. Tapi belum bisa turun karena belum adanya bukti yang akurat. Setelah KPK aktif melakukan OTT di berbagai daerah dan setelah SP cuti mengikuti proses Pilkada dan pulang dari tanah suci Mekkah menunaikan ibadah haji, SP melakukan mutasi dan rotasi di minggu pertama Oktober.

Ditambahkan Kabid Dafduk,GR pun ditetapkan dan dilantik menjadi Sekdis PUPR, tapi karena ada kekurangan uang sejumlah 50 juta, maka SP kerap menelpon dan menanyakan kapan sisa uangnya diserahkan. Ketika uang sudah terkumpul entah melalui urunan dari kontraktor yang sering mengerjakan proyek di PUPR, maka GR, Rabu (24/10/2018) berniat untuk mengantarkan uang tersebut ke SP di Kantor Bupati.

“Rupanya urunan para kontraktor terdengar oleh LSM dan melaporkan kepada KPK yang memang sedang mengincar SP Bupati Cirebon. Saat GR memasuki gedung Setda lalu KPK langsung menyergap dan ternyata keberadaan KPK sudah tercium SP dan sempat melarikan diri pergi dari ruangan Bupati lewat pintu belakang menuju Desa Gunung Jati,” ungkap Kabid Dafduk di ruang kerjanya (25/10/2018).

Lanjut Kabid Dafduk menjelaskan, lalu GR diminta bareng KPK untuk menuju pendopo rumah bupati dan menunggu hingga sore hari, saat jam menunjukan pukul 15.00. KPK menyuruh GR  untuk menelpon SP dan mengatakan dirinya ada di pendopo dan kondisi sudah aman tidak ada KPK lagi.

Kemudian kata Kabid Dafduk, SP beserta ajudan dan supirnya pulang menuju pendopo yang terletak di wilayah Kota Cirebon. Saat menuju gerbang pendopo, mobil KPK mengikuti dari belakang dan sempat tertahan oleh Satpol PP yang berjaga sebagai Pamdal rumah dinas. Tim KPK terdiri dari 5 orang, dan 4 orang langsung turun dan menyergap SP saat mau memasuki rumah dinas.

Ternyata di pendopo sudah menunggu sepasang pejabat suami istri yang saat ini bertugas menjadi camat, H MIT Camat Asjap dan Hj R Camat Beber yang akan menyetorkan sejumlah uang untuk posisi sebagai  Kadis Perikanan  dan Kelautan untuk H MIT, sementara Hj R untuk jabatan sebagai Kadis LH juga ikut tertangkap KPK.

Di samping itu, Kepala BKPSDM Supadi Priyatna juga ikut ditangkap beserta staf bagian mutasi Sri Darmanto. Juga Kadis PUPR pun dibawa KPK ke Jakarta dengan Kepala Dinkes Cirebon Hj Eni.

Lanjut Kabid Dafduk, tertangkapnya Kadis PUPR dan Kadinkes membuat para Kadis dan Kaban di lingkungan Pemkab Kabupaten Cirebon ketar-ketir takut terkena dampaknya, dan juga sebagai pelaku yang membeli jabatan. Bila hal itu sampai terjadi maka bisa dipastikan semua pejabat eselon II akan menjadi saksi dan bahkan bisa menjadi tersangka jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon.

Begitu juga pejabat eselon 3 seperti Camat, Sekdis dan Kabag yang terlibat beli jabatan akan terjerat juga. Hal itu bisa terjadi karena nyanyian SP, mantan Prajurit Milsuk yang berpangkat terakhir Letkol Inf.

Menyikapi kondisi yang ada, Kabid Dafduk menjelaskan, SP sebagai Bupati tidak melihat prestasi, kompetensi dan kinerja pejabat saat mutasi dan rotasi, karena pertimbangan utama hanyalah uang. Dan itu (kebijakan-red) memakan korban bagi pejabat yang memang memiliki kompetensi dan mental kinerja baik tapi tidak neko-neko, tidak menjabat apapun.

Seperti yang dialami Masduki di Dinas Perikanan, lulusan IPB Perikanan dan mendapat pangkat 3 D lebih dulu dari Kabid Dafduk, tapi posisinya sampai saat ini hanya Kasie saja. Bagi SP loyalitas pertemanan dan persahabatan di lingkungan dinas diukur dengan uang saja.

(Penulis: Hatta/Editor: Mbayak Ginting)