Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Purwakarta
Rabu, 28 Februari 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 93 kali
Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Intensifikasi Pemungutan Pajak

PURWAKARTA, Medikomonline – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Cabang Kabupaten Purwakarta, menggelar "Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Intensifikasi Pemungutan Pajak Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018", Senin (26/2/2018).

Kasi Penerima dan Penagihan Ahmad Solihat didampingi oleh Kasi Pendataan dan Pendapatan Dandan, mengatakan kegiatan ini berhubungan dengan intensifikasi pajak kendaraan. “Salah satunya dengan melakukan jemput bola bagi yang akan menbayar pajak kendaraan kita siapkan di sisni,” ujar Ahmad.

Dikatakan, walaupun target pada tahun 2017 tercapai, tapi tunggakan pajak masih banyak yang belum membayar. Sedangkan potensi kendaraan di Kabupaten Purwakarta berjumlah 325.000. Dari jumlah kendaraan tersebut yang tidk membayar pajaknya sebesar 111.000 kendaraan. Jadi kalau dipersentasikan 38% yang masih belum membayar pajak.

Badan Pendapatan Daerah Povinsi Jawa Barat Wilayah Purwakarta, Pusat Pengelolaan Pendapatan  Daerah Kabupaten Purwakarta mengimbau kepada masyarakat Jabar khususnya Kabupaten Purwakarta  agar membayar pajak tepat pada waktunya. Lantaran itu akan masuk pada Kas Daerah Purwakarta.

“Ini khusus di Kabupaten Purwakarta menemukan banyak kendaran umum yang tidak dilengkapi surat- suratnya, notabene angkutan tersebut membawa penumpang, lalu terjadi kecelakaan di jalan apa dapat tercaver asuransi Jasa Raharjanya. Kami sarankan kepada dinas perhubungan sering mengadakan kegiatan semacam ini, operasi di terminal-terminal. Kita sudah berkoordinasi dengan kepala dinas perhubungan untuk segera merealisasikan hal tersebut,” papar Ahmad Solihat.

Sesuai dengan UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pasal 70 STNK itu berlaku lima tahun, tetapi setiap satu tahun sekali diminta pengesahannya. Jadi kendaraan yang STNK-nya mati atau tidak diperpanjang pengesahannya itu tidak berlaku di jalanan.

(Daup H)