Pasca KPK Menangkap Bupati Neneng, Anggota Pansus RDTR Akui Terima Duit Meikarta
Senin, 22 Oktober 2018 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 641 kali
KPK resmi menahan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Selasa (16/10/2018). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto.

BEKASI, Medikomonline.com – Keterlibatan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi terkait pengurusan izin mega proyek Meikarta mulai terkuak.

Kepada Medikomonline, Senin (22/10/18), beberapa anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pasca KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan pejabat Pemda Kabupaten Bekasi terkait suap izin mega proyek Meikarta, menceritakan kronologi awal dari pembahasan hingga paripurna pengesahan Perda RDTR.

Bahkan, anggota Pansus RDTR tersebut mengungkap kronologi hingga waktu dan siapa saja yang melakukan pertemuan dengan pihak Meikarta di salah satu hotel di wilayah Cikarang Pusat.

“Saya mah cuma kebagian dikit, tuh pimpinan yang pada dapat banyak. Kalo tau begini bang, mending saya merampok Meikarta sekalian, toh risiko hukumnya sama dengan yang menerima banyak,” kata salah satu anggota Pansus RDTR yang minta namanya dirahasiakan.

Bak Gayung bersambut. Anggota Pansus RDTR lainnya pun dengan vulgar menyebut siapa saja yang memiliki peran dan juga sebagai penghubung ke pihak Meikarta.

“Tolong nama-nama yang tadi saya sebut berperan dan pro aktif dengan pihak Meikarta, hanya abang yang tahu ya. Nanti kalo dipanggil KPK akan saya ungkap apa adanya sesuai fakta,” katanya sambil wanti-wanti minta namanya dirahasiakan.

Bahkan dia berjanji akan memberikan data dari mulai pembahasan Raperda RDTR hingga pengesahan menjadi Perda RDTR pada rapat paripurna.

“Perda RDTR itu yang menjadi acuan eksekutif untuk menerbitkan izin pembangunan mega proyek Meikarta. Hal ini yang menyebabkan KPK turung gunung ke Kabupaten Bekasi,” terangnya.

Kedua anggota pansus tersebut juga mengungkap kalau salah seorang pimpinan DRPD Kabupaten Bekasi meminta anggota DPRD setempat agar tidak bersuara alias bungkam kepada awak media terkait kasus suap izin Meikarta.

“Sebenarnya saya enggak setuju dengan permintaan pimpinan dewan itu, tapi apa daya karena saya hanya seorang anggota dewan. Tolong Bang, nama pimpinan dewan yang saya sebut barusan jangan diekspos ya,” pintanya.

Menanggapi nyanyian sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi, terkait pengurusan izin mega proyek Meikarta, Ketua Umum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler Situmorang mengatakan, belajar dari kasus-kasus suap dan gratifikasi sebelumnya yang ditangani KPK gampang ditebak.

Menurut dia, komisi di DPRD yang membidangi maupun yang tidak, sangat rentan terlibat. Apalagi, diketahui bersama kalau lahan yang dikuasai Meikarta tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

“Artinya, dalam satu tahun KPK mengawasi kasus ini tentu sudah mengantongi sejumlah bukti awal atau bukti petunjuk semua pihak yang terlibat, termasuk oknum-oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kita tunggu saja bakal ada kejutan-kejutan yang wah dari KPK. Saya meyakini perkara ini akan terang benderang,” ujarnya.

Hitler menambahkan, pengakuan beberapa anggota Pansus RDTR atas keterlibatannya dalam kasus ini adalah tindakan yang bijak dan patut diapresiasi.

“Silakan kooperatif dan inisiatif datang ke KPK, jelaskan semuanya agar masalah ini cepat diselesaikan di pengadilan. Minta maaf pada negara dan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kabupaten Bekasi yang selama ini mengalami ketidakadilan,” pungkas Hitler.

Seperti diketahui, dalam usulan RDTR yang diajukan DPRD Kabupaten Bekasi melalui Pemkab Bekasi, lebih memprioritaskan Wilayah Pengembangan (WP) I dan WP IV.

Sementara WP II dan WP III tidak diusulkan secara bersamaan, bahkan mereka mau membuat parsial terlebih dahulu dan kemudian baru WP I serta WP IV. Karena itu, usulan tersebut ditunda oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan WP 1 meliputi wilayah Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Cibitung dan Tambun Selatan. Pembangunan Proyek Meikarta yang saat ini dalam penanganan KPK berada di wilayah Cikarang Selatan.

Wilayah tersebut menjadi skala prioritas dalam pembahasan pansus dan tidak dibarengi secara bersamaan serta lebih detail. 

(Penulis: Dun/Editor: Mbayak Ginting)