Perum Perhutani KPH Ciamis Diduga Serobot Lahan Tanah Rakyat
Selasa, 22 Agustus 2017 | 3 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 193 kali
Rapat koordinasi yang dilakukan Komisi 1 DPRD Pangandaran bersama masyarakat Desa Emplak Kecamatan Kalipucang dan Perum Perhutani KPH Ciamis. (Foto: agus kucir)

PANGANDARAN, Medikomonline.com - Perum Perhutani kawasan KPH Ciamis dituntut mengembalikan tanah milik desa yang digunakan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di kawasan Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Dengan digunakannya tanah tersebut, Perhutani dianggap telah menyerobot hak tanah adat Desa Emplak dari sejak tahun 1983.

Tokoh masyarakat Desa Emplak Amas Sambas (69), mengakui itu adalah hak masyarakat Desa Emplak, hingga masyarakat Emplak melakukan upaya hukum dengan meminta penjelasan Perhutani melalui pertemuan di sidang DPRD Kabupaten Pangandaran melalui Komisi I DPRD Pangandaran beberapa waktu lalu.

Hasilnya, Perhutani tidak bisa menunjukkan bukti legalitas hukum yang menjadi dasar kepemilikan atau penggunaan tanah TPK Desa Emplak sebagai milik hak garap Perum Perhutani. Sedangkan dari pihak masyarakat memiliki bukti fakta kuat dengan kepemilikan Mapbook tanah Desa Emplak. "Sekitar 5 hektar lah lahan yang saat ini lagi diperjuangkan, dan kami harapkan ya nanti jika ini adalah milik masyarakat akan dikembalikan ke desa sebagai aset desa,” ungkap Amas.

"Masalah ini sudah kami upayakan dengan mencari kebenaran dari penggunaan tanah TPK di Desa Emplak. Tetapi, Perhutani tak sanggup membuktikannya. Jadi, kami dapat mengganggap bahwa selama ini Perhutani telah dianggap dan diduga melakukan penyerobotan tanah rakyat," ucap dia, kepada Medikom, Jumat (18/08/2017).

Lebih lanjut Amas menerangkan, tanah yang dijadikan TPK itu dulu merupakan kawasan hamparan luas. Tetapi, pada saat meletusnya Gunung Galunggung tahun 1983 tanah sudah ditanami pohon jati dan tempat penimbunan kayu.

Warga Emplak, imbuh Amas menuntut pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penyerobotan tanah rakyat yang dilakukan oleh Perhutani. Karena warga menganggap kegiatan Perhutani ilegal tanpa izin hukum.

"Kami menuntut pihak penegak hukum usut kasus dugaan kegiatan Perhutani di TPK Emplak karena kami menganggap itu adalah ilegal," tegas dia.

Di tempat yang sama, Komisi I DPRD Pangandaran  Jajang Mustofa membenarkan, terkait adanya kasus sengketa lahan tanah yang ada di Desa Emplak Kecamatan kalipucang seluas kurang lebih 5 hektar. “Dalam pemanggilan oleh kami, dari Komisi I DPRD di sini hanya menjembatani. Namun kemarin dari hasil pertemuan belum menemukan titik terang, maka kami dari Komisi I akan rapat koordinasi dalam waktu dekat ini, akan ada pembentukan Bamus,” katanya.

(Penulis: Agus Kucir/Editor: Mbayak Ginting)