Proses Hukum Dugaan Korupsi Dana Aspirasi Dewan Lelet di Kejari Tasikmalaya
Selasa, 13 Februari 2018 | 6 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 156 kali
Korda ARM Tasikmalaya Dedi Supriadi (kiri). Proyek Lapang Jati Sukahening yang dibangun dengan dana aspirasi dewan ambruk (kanan)

TASIKMALAYA, Medikom – Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menilai penanganan proses hukum dugaan korupsi dana aspirasi dewan di Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya berjalan lelet alias lamban.

Oleh karena itu, Koordinator Daerah (Korda) ARM  Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Dedi Supriadi mengatakan kepada Medikom, Rabu (24/1/2018) di Kota Tasikmalaya, ARM  akan meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk mengaudit kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Lanjut Dedi, sebagai warga Sukahening sekaligus Korda ARM Kabupaten Tasikmalaya, sudah jelas pemotongan dana aspirasi dewan untuk Desa Sukahening sebagai tindakan korupsi. “Kami sendiri warga Sukahening merasakan dampaknya,” ujar Dedi di hadapan Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun.

“Adapun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang lelet dalam menanganinya (dana apsirasi-red) otomatis menimbulkan tanya tentang profesionalisme dan proporsionalitas dari lembaga Adiyaksa tersebut. Jika bulan ini belum juga ada perkembangan penanganan dua laporan warga tersebut, maka kami sebagai pelapor akan mencabut laporan tersebut dan melakukan laporan baru ke Kejagung, termasuk minta Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) untuk mengaudit kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Dedi yang didampingi aktivis ARM  Tasikmalaya Faisal.

Dedi menambahkan, laporan warga tentang dugaan korupsi dana aspirasi dewan ini disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada tanggal 20 Oktober 2017. Kemudian kata Dedi, berdasrkan keterangan Kasie Penkum Kejati Jabar Raymond Ali, berkas aduan tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya per 20 November 2017.

Dalam laporan ke Kejati Jabar tersebut, Dedi yang juga Ketua Forum Warga Sukahening menjelaskan, Forum Warga Sukahening (ForWaS) melaporkan Kepala Desa Sukahening, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya berinitial DS dan oknum masyarakat berinisial F (adik DS-red) ke lembaga Adiyaksa.

Kata Dedi, laporan ini berawal dari Rapat Dengar Pendapat warga Desa Sukahening di GOR Desa Sukahening pada tanggal 29 September 2017. “Dalam forum yang dihadiri seluruh elemen masyarakat Desa Sukahening tersebut, Uwon Dartiwan SPd (Kepala Dese Sukahening-red) mengakui adanya pemotongan 30% atas dana aspirasi yg diterimanya dari DS, anggota dewan Fraksi PAN melalui F adiknya DS. Besarnya dana aspirasi dari DS yg diterimanya 2,1 milyar,” ujar Dedi.

Dana aspirasi ini tambah Dedi, salah satunya dialokasikan untuk perbaikan Lapang Jati Sukahening Rp1 Milyar. Namun kualitas konstruksi Lapang Jati yang buruk sangat disayangkan warga dengan bukti ambruknya konstruksi Lapang Jati tersesebut.

Dedi mengatakan, berdasarkan penjelasana Uwon, setelah menerima dana aspirasi dan pihak desa memotong 12% untuk pajak, lalu dana tersebut diberikan ke F dan Uwon diberi Rp15 juta. “Sementara saat warga menanyakan kapasitas F, Uwon tidak mengetahuinya termasuk domisili F. Tetapi setelah warga menerangkan bahwa F adiknya DS, lantas Uwon menimpali, oh iya itu atas arahan DS,” kata Dedi menirukan pengakuan Uwon.

Ditambahkan Dedi, warga tersinggung oleh sikap Kepala Desa Sukahening karena selalu emosional saat ditanyakan hal pembangunan. Akhirnya hal ini mendorong warga untuk melakukan penelusuran pembangunan di Desa Sukahening, sejak tahun Anggaran 2015 -2017. Tahun anggaran 2015 saja sebesar Rp496.419.300  yang harus dipertanggungjawabkan, di samping banyaknya kegiatan fiktif dan tanpa LPJ. Tahun 2017 pun uang negara raib sekitar 30?ri Rp2,1 milyar ditambah lagi beberapa kegiatan yang SPJ-nya tidak benar.

Dijelaskan Dedi, alokasi dana aspirasi di Kecamatan Sukahening tidak hanya untuk Desa Sukahening. Total dana aspirasi yang diterima 6 desa di Kecamatan Sukahening sebesar Rp3,95 milyar dengan rincian Desa Sukahening Rp2,1 milyar, Desa Calingcing Rp1,2 milyar, Desa Kiara Jangkung Rp250 juta, Desa Sundakerta Rp200 juta, Desa Banyuresmi Rp100 juta, Desa Kudadepa Rp100 juta.

“Kami warga Kecamatan Sukahening tidak bisa membiarkan kedzaliman ini terus menerus terjadi sehingga menjadi kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwenang demi tegaknya hukum dan terpenuhinya rasa keadilan, aman dan nyaman di masyarakat," tegas Dedi yang menyayangkan penanganan dua laporan masyarakat ke Kejaksaan, prosesnya masih delay (menunda-red).

Laporan dugaan korupsi dana aspirasi oleh warga Sukahening ke Kejaksaan juga sudah diketahui oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Iwan Saputra. Kepada Medikom melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (30/1/2018), Iwan mengatakan, Inspektorat Tasikmalaya koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. “Karena pihak Kejaksaan sudah melakukan pengumpulan data, jadi kita menunggu langkah Kejaksaan,” kata Iwan.

Sedangkan Kepala Desa Sukahening Uwon Dartiwan kepada Medikom melalui telepon seluler, Rabu (31/1/2018), membantah adanya pemotongan dana aspirasi di Desa Sukahening, namun ia membenarkan proyek Lapang Jati ambruk.  “Tidak ada pemotongan dana, sedang ambruknya proyek tersebut karena bencana longsor. Sudah dilaporkan,” ujar Uwon tanpa merinci ke pihak mana ia melaporkan.

Sementara pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kejari Kabupaten Tasikmalaya, dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dihubungi oleh Medikom melalui telepon selulernya, tidak ada yang memberikan keterangan.

(Penulis: IthinK/Cucu SB)