Pungli Dinas Kebersihan Diduga Sudah Tersistem dari Hilir Ke Hulu, Tim Saber Pungli Patut Tangkap Otak Pelaku
Rabu, 10 Mei 2017 | 7 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 19 kali
Kwitansi pungutan liar

BOGOR, Medikomonline.com - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor wajib mendapat sorotan hukum. Pasalnya, Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Kecamatan Bidang Kebersihan yang bertanggungjawab terhadap operasi pengangkutan sampah di area kerjanya, diduga melakukan pungli terstruktur dari hilir ke hulu.

Parahnya lagi pungutan tersebut, menurut Kabid Kebersihan - Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, merupakan cerita lama dan dinilai wajar. "Pungutan itu sudah ada sejak saya belum di Kabid Kebersihan. Tetapi yang saya tahu itu cerita lama," jelas Kabid Kebersihan  singkat kepada wartawan via pesan singkat WhatsAap  (WA) beberapa waktu lalu.

Dari data yang dihimpun, dugaan pungutan bukan tanpa alasan, karena adanya temuan bukti kwitansi serah terima uang yang dilakukan berulang-ulang setiap bulannya. Bukti kwitansi yang dikeluarkan UPT Kecamatan tersebut, telah dibubuhi stempel UPT Dinas Kebersihan setempat.

Mencuatnya dugaan adanya pungutan liar, sebagai dalih bentuk jasa angkutan sampah, berawal dari salah satu koordinator pengangkut sampah komplek perumahan yang berada di Kecamatan Ciampea. Jumlah uang setornnya Rp1,5 juta rupiah per bulan untuk mengangkut sampah di areal blok komplek perumahan tersebut.

Menurut sumber, terkait armada angkutan dirinya tahu persis, karena berbicara langsung pada oknum-oknum tersebut. “Bahkan sempat merekam,” tegasnya.

Dari pemaparannya pada Medikom mengatakan, UPT Kebersihan Ciampea memiliki 17 truk angkutan sampah yang harus dikelola. “Dengan jumlah truk sampah yang ada, maka  harus disetor pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor sebesar Rp117 juta per bulan,” jelasnya.

Selain itu, menurut beberapa sumber yang dihimpun menjelaskan, dugaan pungutan tersebut adalah beban yang dilimpahkan dinas kepada UPT Kecamatan. "Adanya dugaan pungutan itu sebenarnya tradisi lama yang sudah terkonsep rapi, sehingga dinilai koordinator angkutan bukan hal aneh dan merupakan bentuk komitmen yang sudah disepakati," ujar sumber.

Lebih jauh sumber Medikom menjelaskan, nilai dan jumlah yang harus disetorkan memang berbeda tergantung penggunaan truk sampah yang dipergunakan. “Tetapi dari jumlah keseluruhan mobil truk sampah yang ada, semua sudah jelas nilai dan nominal yang harus disetorkan UPT Kebersihan Kecamatan yang dikelola koordinator angkutan sampah, sebagai bentuk angkutan jasa kebersihan yang saling menguntungkan. Untuk itu, perlu disorot hokum,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LSM ARMI (Analisis Riset Monitoring Indonesia) yang biasa dipanggil Geno Adjam berkomentar keras. Menurutnya, pelaku pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP. Pelaku juga memungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Geno juga menjelaskan, pada umumnya, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. “Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun,” jelasnya.

Namun tambahnya, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor. "Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun," katanya.

"Namun, harus dilihat case by case, apakah memenuhi unsur itu (Pasal 12 e UU Tipikor) atau tidak," lanjut dia.

Jika praktik pungutan liar yang diungkap hanya mengandung unsur pemerasan, maka perkara itu akan ditangani Polisi. Namun, jika praktik itu mengandung unsur korupsi, kejaksaan dapat ikut menyelidiki sekaligus mengambil tindakan.

Tapi menurutnya, saat ini dengan sudah terbentuk Tim Saber Pungli adalah momen yang pantas untuk melakukan tindakan, apalagi pungutan tersebut sudah berlangsung lama atau cerita lama.

Geno Adjam juga memastikan  tim "Saber Pungli" alias Sapu Bersih Pungutan Liar agar lebih mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan praktik pungli tersebut, apalagi sudah ada data yang perkuat adanya dugaan pungli.

Untuk itu, LSM ARMI juga akan membantu menghimpun data untuk dibuat pelaporan pada pihak hukum. Agar Tim Saber pungli dapat memberikan efek jera pada oknum-oknum pelaku penyelenggara pemerintahan. “Agar praktik semacam itu, di sektor pelayanan publik, tidak terulang lagi,” tegasnya.

(Penulis: Gani/Editor: Mbayak Ginting)