Satpol PP Subang Ancam Tutup Tokma, Kuasa Hukum Ancam Balik
Senin, 20 Maret 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 149 kali
Kabid Penegakan Perda Satpol PP Subang Dede Rosmayandi (kiri) dan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Subang Kusman (kanan)

SUBANG, Medikomonline.com - Bagi pengusaha toko modern (Tokma) yang tidak mengindahkan aturan, Dinas Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) ancam akan tutup tokma. Seperti telah diberitakan sebelumnya, banyak toko modern di Kabupaten Subang yang belum mengantongi izin, bahkan ada juga bangunan yang sudah beroperasi tapi belum mengantongi izin. Salah satunya Tokma yang berlokasi di Desa Sulamulya Kecamatan Pagaden.

Kabid Penegakan Perda Dede Rosmayandi saat ditemui di kantornya, Rabu (15/03) angkat bicara. Dede mengatakan, "Kami selaku penegak Perda sudah melakukan rapat dengan muspika akan melakukan penutupan terhadap toko modern yang belum memiliki izin, akan tetapi dalam penetupan Tokma kami harus menempuh Standar Operasional Prosedur (SOP) terlebih dahulu."

"Dalam hal ini ada tahapan-tahapan yang kami tempuh. Kami akan melayangkan surat teguran pertama, dengan selang waktunya 7 hari. Setelah surat teguran pertama belum ada realisasi dari pengusaha Tokma, kami akan melayangkan surat teguran ke2, dengan selang waktunya 3 hari. Kalau belum ada realisasi terus dan kami akan layangkan surat teguran ke-3, dengan  selangwaktu 3 hari. Kalau sudah dilayangkan surat ke-3 dan belum realisasi terus, baru kami akan melakukan tindakan penutupan Tokma. Nanti dalam penutupan kita bareng-bareng saja ke lapangan," jelas  Dede Rosmayandi yang akrab dipanggil Barjhon.

Saat ditanya sekarang sudah melayangkan surat yang keberapa untuk toko modern yang belum memiliki izin, Dede mengatakan, sudah melayangkan surat teguran pertama ke semua toko modern pada tanggal 14 Maret dan akan terus melayangkan surat teguran sampai ke-3 baru akan menutup Tokma.

"Dalam hal ini kami sudah melakukan pemanggilan terhadap kuasa hukum tokma untuk diminta keterangan, supaya menunjukkan bukti izin asli dari BPMP, tapi mereka tidak bisa menunjukkan. Bahkan yang lebih ironis lagi saat diberitahukan kalau tidak menempuh perizinan maka kami akan menutup tokma,” kata Dede.

"Malah kuasa hukum tokma mengancam akan mengungkap orang-orang yang terlibat di dalamnya, justru saya senang kalau dia akan membongkar semuanya, biar saya tahu siapa orang-orang itu," ungkap Dede.

Ketika ditanya perda yang digunakan? "Perda yang digunakan adalah Perda No 6 Tahun 2016 tentang Waralaba, karena perda tersebut sudah disahkan,” jelas Dede.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kusman saat ditemui di kantornya, Rabu (15/3) kapada Medikom mengungkapkan, "Selama ini sudah banyak pengusaha yang datang ke sini, tetapi kami tidak pernah mengeluarkan izin."

(Penulis: Mala/Editor: Mbayak Ginting)