Soal Gedung Bekas Matahari, Satpol PP Jawa Barat Diminta Tunggu Putusan Mahkamah Agung
Kamis, 16 Maret 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 59 kali
Foto Kiri: Pihak penyewa gedung bekas Matahari, Muhamad Jaya Sentosa Ginting SH dan pengacaranya H Idang Sugesti SH MM bernegosiasi dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Jabar Kamarul Bahri dan Staf Bagian Hukum PD Jawi Deni Yustiana. Foto Ka

BANDUNG, Medikomonline.com – Satuan Polisi  Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat (Jabar) diminta untuk mematuhi dan menunggu putusan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan eksekusi gedung bekas Matahari di Jalan Ibrahim Haji Nomor 11, Cicadas, Bandung. Penegasan ini disampaikan oleh penyewa gedung bekas Matahari, Muhamad Jaya Sentosa Ginting SH dan pengacaranya H Idang Sugesti SH MM ketika bernegosiasi dengan pejabat Satpol PP Jabar dan Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan (PD Jawi) di lahan gedung eks Matahari, Bandung, Kamis (16/3/2017).

Dijelaskan oleh Idang Sugesti dihadapan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Jabar Kamarul Bahri dan Staf Bagian Hukum PD Jawi Deni Yustiana,  proses peradilan sengketa hukum antara penyewa gedung eks Matahari Muhamad Jaya Sentosa Ginting dengan Tommy yang juga menyeret Matahari serta PD Jawi sebagai tergugat saat ini sudah di tingkat Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, Idang meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengedepankan pendekatan kekuasaan untuk melakukan esksekusi. Hal ini sesuai dengan Yuridisprudensi Mahkamah Agung.

Menanggapi hal tersebut, Kamarul Bahri menjelaskan, Satpol PP Jabar selaku penegak peraturan daerah bermaksud untuk melakukan pengamanan dan sterilisasi di lokasi lahan gedung bekas Matahari sesuai dengan permintaan dari PD Jawi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jabar. Negosiasi antara pihak penyewa gedung dan pengacara dengan pihak Satpol PP Jabar dan PD Jawi  yang berlangsung alot ini dijaga oleh Sabahara Polrestabes Bandung dan TNI.

Ketegangan antara Satpol PP Jabar dengan aktivis Perkumpulan Pelestari Lingkungan Hidup (PPLHD) sempat terjadi ketika Satpol PP Jabar hendak mengangkut ribuan bibit pohon yang ada di lahan gedung bekas Matahari tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PPLHD Jabar Apulta Tropimus Ginting menolak dengan keras tindakan Satpol PP Jabar tersebut.

Lapangan tersebut memang saat ini digunakan sebagai lokasi penyimpanan bibit pohon oleh PPLHD Jabar. Pohon tersebut diberikan dan ditanam secara gratis kepada masyarakat untuk penghijauan.

Menurut Apul, bibit pohon tersebut tidak perlu diangkut karena akan dibagikan dan ditanam di lahan fasilitas umum masyarakat sebagai penghijauan. “Penanaman pohon secara gratis tersebut merupakan kegiatan social yang dilakukan PPLHD Jabar. Pada tanggal 22 Februari 2017 lalu, Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat  Brigjen TNI Djasar Djamil SE MM beserta jajarannya dan PPLHD Jabar telah melakukan penanaman 550 bibit pohon produktif di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, beberapa kecamatan di Kota Bandung sudah ditanam pohon,” ujar Apul sambil meminta para aktivis PPLHD tetap tenang.   

Meski terjadi ketegangan, berkat kesigapan pihak pengamana dari Polrestabes yang pada kesempatan tersebut dipimpin Kasat Sabhara Polresta Bandung AKBP Drs Mahmud SH dan jajaran TNI, beruntung tidak terjadi adu fisik antara Satpol PP Jabar dengan aktivis PPLHD.

Kemudian dilakukan negosiasi ulang antara pihak penyewa gedung eks Matahari Jaya Sentosa Ginting yang juga  pendiri dan Ketua Umum PPLHD dengan pihak Satpol PP Jabar dan PD Jawi. Untuk menjaga kondusifitas, Jaya pun membuat surat pernyataan terkait keberadaan bibit pohon tersebut di hadapan Satpol PP Jabar dan PD Jawi.

“Mengenai lahan gedung bekas Matahari yang dalam hal ini ada hubungannya dengan lahan yang dipergunakan sebagai tempat pembibitan dan penampungan bibit pohon oleh Perkumpulan Pelestari Lingkungan Hidup sebagai pelaksana penghijauan Jawa Barat, maka saya menyatakan, setelah kami dari Pengurus Perkumpulan Pelestari Lingkungan Hidup mengadakan rapat, setelah paling lambat satu bulan dari tanggal dibuat (pernyataan-red), maka kami menyatakan akan memberikan jawaban yang pasti tentang tentang tindak lanjut tempat yang kami gunakan untuk bibit tersebut,” kata Jaya dalam surat pernyataannya.

Merespons hal tersebut, Kamarul mengatakan kepada wartawan, pihaknya memberikan waktu sebulan untuk mengosongkan bibit tersebut karena lahan Matahari tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.  Sementara Staf Bagian Hukum PD Jawi Deni Yustiana kepada Medikomonline.com di lokasi gedung bekas Matahari mengatakan, PD Jawi ingin lahan tersebut dalam status quo dan steril.

Dalam melakukan pengamanan lahan gedung bekas Matahari ini, Ketua Satpol PP Jabar  Dr H Enjang Naffandy meminpin langsung apel pengamanan di lokasi gedung bekas Matahari. Ia menjelaskan kepada anggota Satpol PP Jabar yang dibantu Satpol PP Kota Bandung, pengamanan aset lahan bekas Matahari ini dilakukan atas permintaan PD Jawi. Enjang meminta  agar pengamanan lahan dilakukan secara persuasif.

Pada  kesempatan apel yang sama, Kasat Sabhara Polresta Bandung AKBP Drs Mahmud SH menegaskan, polisi mendukung pengamanan lahan gedung bekas Matahari yang dilakukan Satpol PP Jabar sesuai dengan peraturan dan hokum yang berlaku.

(Penulis: IthinK)