Soal Proyek Peningkatan Jalan Kadipaten Batas Majalengka Indramayu, Kepala Balai Pengadaan Barang Jasa Jabar Imansyah Diminta Transparan
Senin, 09 Oktober 2017 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 59 kali
Balai Pengadaan Barang Jasa Pemprov Jabar (foto: medikom)

BANDUNG, Medikomonline.comKepala Balai Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jabar Imansyah diminta transparan oleh jajaran aktivis Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat terkait indikasi penyimpangan dalam proyek Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km)  oleh kontraktor PT Laksana Dharma Putra pada tahun anggaran 2016 lalu. Ketika indikasi penyimpangan proyek Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km) dikonfirmasi kepada Kepala Balai Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jabar Imansyah, namun hingga tangal 07 Oktober 2017 tidak ada penjelasan.  

Ketua Umum Konsorsium  Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Furqon Mujahid  kepada Medikom, Jumat (06/10) menjelaskan, berdasarkan pantauan dan investigasi Tim ARM, dalam proses lelang di Balai Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jabar tidak ditemukan adanya kerja sama/kemitraan antara PT Laksana Dharma Putra yang beralamat di Jl. Lawang Tonjong No. 100 Lengkong Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dengan PT Trie Mukty Pertama Putra yang beralamat di Jl. Pasanggrahan No. 39 Indihiang,  Tasikmalaya.

Furqon Mujahid  mengatakan, indikasi adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam proyek Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km)  dengan nilai kontrak Rp 42,2 milyar ini ketika di lapangan  ditemukan alat berat milik PT. Trie Mukty Pertama Putra yang mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan yang dimenangkan oleh  PT Laksana Dharma Putra. Selain itu kata Mujahid, Hasil Pemeriksaan Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya pengurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu.

Menurut Mujahid, dari indikasi KKN di lapangan ini menunjukkan bahwa dalam proses lelang juga diduga ada permainan dalam penentuan pemenang tender. “Pertanyaannya, jika memang PT Laksana Dharma Putra yang memenangkan tender Peningkatan Jalan Kadipaten bts Majalengka/Indramayu (6,600 Km), mengapa PT Trie Mukty yang mengerjakan di lapangan?” kata Mujahid terheran-heran.

Permasalahan kerjasama/kemitraan PT Laksana Dharma Putra dengan PT Trie Mukty  ini dikonfimasi kepada Kepala Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan VI Cirebon Aseng Supriatna ST MSi oleh Tim ARM  dan Medikom ke kantor BPJ Wilayah Pelayanan VI di Jalan P Cakrabuana Nomor 102, Sumber Kabupaten Cirebon pada hari Selasa (19/9/2017), tidak ada penjelasan dari pihak terkait. Bahkan hingga tanggal 7 Oktober 2017 juga tidak ada penjelasan dari Aseng Supriatna ST MSi dan Bambang Sulistiabudi ST MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

(Penulis: TIM)