Terkait Proyek SPAM Katulampa, Pengguna Anggaran Dinas Perumkim Terancam Diperiksa
Rabu, 26 April 2017 | 7 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 23 kali
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor (kiri)/Ilustrasi Bangunan Instalasi Pengolah Air SPAM (kanan)

BOGOR, Medikom - Bola salju dan kabut pekat di balik proyek miliaran SPAM Katulampa mulai terendus. Kini tidak hanya pelanggaran berat dugaan soal fakta integritas dua pihak, yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) Kota Bogor selaku pengguna anggaran (PA) dan pihak kontraktor PT Indo Bangun, bau hanyir sewa lahan untuk penanaman pipa SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), program nasional Nawacita Joko-Kalla terganjal Bina Marga jalan tol senilai Rp4,5 miliar yang akhirnya turun Rp1,6 miliar. Beberapa pihak terkait dari Pemkot Bogor, yakni Perumkim dan PT Indo Bangun selaku kontraktor berhasil dikonfirmasi.

   Dalam konfirmasi via seluler Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumkim selaku Pimpro, yakni Deni yang kini bertugas di UMKM Kota Bogor menyatakan, memang benar proyek SPAM Katulampa sudah dua kali addendum dan molor dalam pekerjaannya. "Betul pak sudah dua kali addendum. Dirut PT Indo Bangun selaku pemenang tender Pak Evizal Taher dan pihak kami sampai saat ini hanya berhubungan dengan satu perusahaan saja dengan Direktur PT Indo Bangun dan untuk lelang domainnya di ULP (unit Lelang Pengadaan-Red). Pagunya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) 45 M, setelah dibuat HPS menjadi 41 M, dan dilelang menjadi menjadi 37 M,” tulisnya.

   Sementara sumber terpercaya Perumkim mengatakan, dua kali addendum dengan PT Indo Bangun dengan dua orang direktur berbeda karena alasan ada pergantian komisaris hingga pihak PPK sempat marah saat briefing rapat dengan kontraktor dan terjadi penggebrakan meja. “Kami juga hadir saat rapat dengan kontraktor Indo Bangun, kenapa mereka tidak serius dalam mengejar target pekerjaan bahkan dua kali addendum dengan dua orang direktur berbeda. Setahu saya benama Boy dan kedua pak Roy,” kata sumber.

   Di lain hal sumber juga mengatakan, salah satu pemborong yang sempat diberi pekerjaan SPAM Katulampa, namun mengurungkan niat mengerjakannya karena faktor situasi yang tidak mendukung mengatakan, dirinya mendapat pekerjaan dari salah satu rekanan PT Indo Bangun.

   "Saya takut meneruskan pekerjaan di sana. Bukan apa-apa umur saya sudah tua sekarang 60-an, masa harus bermasalah dengan hukum. Mending sekarang saya bekerja di sini di paket PT Virginindo Megatama, pekerjaan pipa PDAM 400 Inci dari perumahan BSI (Baranangsiang Indah) hingga R3 depan Kelurahan Katulampa," ucapnya.

   Ditambahkan pria itu, dirinya juga bertanya masa proyek itu bisa dibagi-bagi pada beberapa pengusaha lokal di Bogor. “Saya pun mendapatkan pekerjaan itu dari salah satu rekanan berinisial Z. Belum lagi ada nama lainya seperti A, BA dan AM,” sebut pria itu saat dikonfirmasi di depan Kelurahan Katulampa.

   Pihak PT Indo Bangun melalui melalui salah satu pelaksana di lapangan berinisal YK, mengakui keterlambatan karena faktor teknis perizinan dari Bina Marga. Pekerjaan tertunda karena kendala izin Bina Marga dan warga setempat seperti di Zona 2, warga di sana ketakutan proyek mengganggu rumah mereka dan kebisingan.

   Kalau plang dulu dipasang dekat perumahan Griya Padjajaran, lalu disimpan saat ini karena dulu bedeng kantor (direksi keet) terkena jalur pembangunan tol. Memang direksi keet pindah karena mendekati lokasi proyek.

“Tidak benar addendum dilakukan oleh direktur berbeda, setahu saya masih pak Evizal. Penggantian untuk masyarakat kewenangan tim pengamanan berupa pengantian tanamannya, bukan tanah kepada penggarap bukan pemilik,” katanya.

   Lanjut YK, progres kegiatan tinggal perapian jalan, berarti sampai di 95 prosen. Ini proyek startegis karena untuk masyarakat banyak. “Jadi kami tidak berpikir macam-macam. Soal pencairan proyek kami telah dua kali mendapatkannya, tinggal pembayaran ketiga. Pertama bulan Desember lalu, kedua bulan April,” kata YK.

   “Setahu saya keterlambatan ini karena telatnya izin dari Jasa Marga, dan saat itu pihak mereka meminta sewa lahan atau tanah kisaran Rp4,5 M awalnya,” tambah pria yang berasal dari Solo ini.

   Sementara Ketua LSM Badan Monitoring Hukum (BMH) Irianto SH mengatakan, secara umum dari awal proyek ini kejanggalan, sarat konspirasi juga benturan kepentingan, terutama unsur perbuatan melawan hukum. Proyek SPAM Katulampa banyak kejanggalan, malah pihaknya siapkan gugatan dan somasi, berdasarkan Pasal 43 UU.No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

   (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

   (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

   “Atas temuan Tim investigasi kami, terjadi dugaan pelanggaran berat di proyek ini, pertama tahapan perencanaan yang tidak matang atau dipaksakan. Kedua, indikasi pelanggaran pakta integritas. Secara jelas saat pihak tol Jasa Marga menghalangi pihak pelaksana PT Indo Bangun selaku pelakana SPAM Katulampa bekerja dengan alasan belum ada ijin dari Bina Marga, maka jelas itu bukti kejadian dan peristiwa yang telah berunsur pelanggran hukum,” katanya.

   Kemudian, kata Irianto, tidak ada koordinasi antarkementerian dan lembaga atas proyek SPAM ini jelas itu fakta, bahkan mereka menarif sewa lahan Rp4,5 miliar itu yang ditawar diangka Rp1,1 miliar atau setara 7 prosen dari nilai harga jual tanah di sana, jelas indikasi kuat adanya benturan kepentingan. Apa benar uang dari pagu Rp37 miliar itu termasuk ke dalamnya atau PDAM mau menanggung resiko jika dibayarkan pada saat audit BPK atau BPKP.

   “Bukti setor pada kas Negara untuk sewa lahan Bima Marga Tol harus jelas dulu, bahkan melalui kesepakatan formal. Jangan-jangan ini akal-akalan semata,” katanya.

   Lihat dan pelajari UU.No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 16,(1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari: a.perencana konstruksi; b.pelaksana konstruksi; c.pengawas konstruksi.(2) Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi. (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

   Lanjut Irianto, di sana ada aturan proyek pemerintah itu harus melibatkan 3 pihak dan tahapan,  yakni perencana, pelaksana dan pengawasan, tentunya proyek SPAM ini harus direncanakan lalu kenapa diterima pengusaha begitu saja dengan rentang 3 bulan sedang umur beton saja matang baru 28 hari.

   Dua kali addendum dengan waktu 50 hari plus 50 hari itu menjadi bukti proyek ini dipaksakan, harusnya pada pelelangan yang benar ada Prakualifikasi, yakni aunwijing harusnya dipelajari. “Lalu adanya dugaan addendum ditekan dua direktur beda dalam satu PT, tidak boleh dilakukan dengan dua direktur berbeda. Itu indikasi putus kontrak bukan addendum, kami minta penyidik kejaksaan usut dan panggil PPK dan PA diproyek itu,” kata Irianto.

(Penulis: Gani/Editor: Mbayak Ginting)