Tidak Berani Mem-Blacklist Kontraktor, ARM Menduga Pejabat Diskimrum Jabar Terindikasi KKN dengan PT Sumber Bayak Kreasi
Jumat, 06 Oktober 2017 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 75 kali
Beton pada halaman Masjid Plumbon banyak ditemukan retakan, baik retakan memanjang, retakan melintang, retakan berkelok mengindikasikan buruknya kualitas konstruksi hasil kerja kontraktor. (Foto: Medikom)

BANDUNG, Medikomonline.com – Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat merupakan salah satu Program dan Kegiatan Unggulan Provinsi Jawa Barat yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melalui Kepgub 500/Kep/66-Org/2014 tentang Koordinasi Implementasi Program, Kegiatan Atau Pekerjaan Unggulan Di Jawa Barat. Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat ini dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jawa Barat  yang dipimpin Ir Bambang Rianto MSc.

   Dalam menyukseskan Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat yang merupakan keinginan mulia Gubernur Jawa Barat Aher ini, Ketua Umum Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Furqon Mujahid menilai para pejabat Diskimrum Jawa Barat di bawah komando Bambang Rianto berkinerja lemah dan tidak konsisten melaksanakan kebijakan.

   Dijelaskan Mujahid kepada Medikom di Bandung, Jumat (29/9), penilaian kinerja para pejabat Diskimrum Jawa Barat didasarkan atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat seperti di Plumbon Cirebon, Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dan Rancabuaya Kabupaten Garut. “Bahkan masalah Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat ada yang menjadi temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Mujahid.

   Lanjut Mujahid, sebut saja permasalahan yang terjadi pada Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Sumber Bayak Kreasi pada tahun anggaran 2015 dan tahun 2016 dengan total anggaran sekitar Rp16 milyar. “Pada tanggal 29 Desember 2016 pekerjaan menara masjid di Plumbon Kabupaten Cirebon (Tahap II) roboh, satu hari sebelum berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan dan persiapan serah terima pekerjaan,” kata Mujahid yang dikenal sebagai aktivis anti korupsi di Jawa Barat.

   Meskipun robohnya menara masjid berbuntut pada Pemutusan/Penghentian Kontrak pada PT. Sumber Bayak Kreasi tanggal 30 Desember 2016 oleh pejabat Diskimrum Jawa Barat, namun dijelaskan Mujahid, tindakan pemutusan kontrak inilah yang menjadi salah satu kuat adanya indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) antara pejabat Diskimrum Jawa Barat dengan jajaran direksi kontraktor PT. Sumber Bayak Kreasi.

   Soalnya kata Mujahid, berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK, Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat di Plumbon menyatakan akan mengenakan sanksi masuk daftar hitam (black list) kepada kontraktor PT. Sumber Bayak Kreasi setelah ada hasil pemeriksaan penyebab menara masjid roboh. Tapi fatkanya, sampai tanggal 29 Agustus 2017 tidak ada tercantum nama kontraktor PT. Sumber Bayak Kreasi di Daftar Hitam - Inaproc - LKPP.

   “Atas kondisi tersebut, terlihat pejabat Dinas Perumahan dan Permukinan Jawa Barat tidak konsisten dan tidak berani melakukan black list terhadap kontraktor sehingga menjadi dugaan kuat adanya tawar menawar atau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) antara pejabat Dinas Perumahan dan Permukinan Jawa Barat dengan PT. Sumber Bayak Kreasi,” kata Mujahid menguraikan indikasi KKN tersebut.

   Masih menurut Mujahid, selain permasalahan menara masjid yang roboh, kualitas konstruksi pada bangunan beton halaman masjid juga buruk. Hal ini terlihat dengan banyaknya retakan yang terjadi pada beton baik berupa retakan melintang (transversal cracks), retakan memanjang (longitudinal cracks), retakan berkelok-kelok (meandering cracks).

   Ketika permasalahan black list PT. Sumber Bayak Kreasi dikonfirmasi Medikom kepada Kadis Kimrum Jawa Barat Bambang Rianto, hingga saat ini tidak ada penjelasan. 

((Penulis: Tim))