Ungkap Dugaan Korupsi Pembangunan Konstruksi Gedung Badan Pendapatan Daerah Jabar
Selasa, 11 September 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 124 kali
Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Badan Pendapatan Daerah Jabar di Kabupaten Karawang masih dalam tahap penyelesaian. (foto: Medikom)

BANDUNG, Medikomonline.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) diminta proaktif mengungkap dugaan korupsi dalam Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Badan Pendapatan Daerah Jabar tahun anggaran 2017. Ketua Beyond Anti Corruption Dedi Haryadi menyampaikan hal tersebut kepada Medikom di Bandung, Sabtu (8/9/2018) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung di Kabupaten Karawang dan Indramayu.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Badan Pendapatan Daerah Jabar di Kabupaten Karawang dan Indramayu diduga terjadi kerugian negara dengan modus pengurangan volume konstruksi bangunan.

Menurut Dedi Haryadi yang dikenal sebagai aktivis nasional anti korupsi, meskipun pihak Badan Pendapatan Daerah Jabar telah mengembalikan kerugian negara dalam proyek Konstruksi Bangunan Gedung di Kabupaten Karawang dan Indramayu, unsur pidananya tidak hilang karena itu proses pemidanaannya bisa terus dilanjutkan.

“Yang di Indramayu meskipun kerugian keuangan negara sudah dikembalikan, unsur pidananya tidak hilang. Karena itu proses pemidanaannya bisa terus dilanjutkan.Yang di Karawang juga harus dipidanakan karena jelas ada unsur tindak pidana korupsi di situ,” tegas Dedi.

Ditambahkan Dedi, korupsi itu bukan delik aduan. Karena itu katanya, untuk mengetahui kasus dugaan korupsi ini, Kejati Jabar bisa proaktif mengungkap kasus ini.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang dugaan tindak pidana korupsi Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Badan Pendapatan Daerah Jabar, pada tanggal 26 Juli 2018 Redaksi Medikom meminta penjelasan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018, Redaksi Medikom juga mendatangi kantor Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang dan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu. Namun Medikom tidak mendapatkan penjelasan dari pejabat terkait.

Kemudian pada tanggal 30 Juli 2018, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Jabar Drs H Wahyu Mijaya SH MSi dalam surat kalrifikasinya tentang Pembangunan Konstruksi Bangunan Gedung Tahun 2017 mengatakan, Medikom sebagai lembaga pers yang diterbitkan Badan Hukum Koperasi Jasa Informasi Karya Bersama harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Yahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dalam Pasal 11 yang menyebutkan pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan pemohon informasi.

“Berdasarkan hal tersebut, sebelum kami memenuhi permohonan informasi dari pemohon, kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat meminta agar pemohon terlebih dahulu melengkapi persyaratn yang telah ditentukan,” kata Wahyu Mijaya.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Jabar Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, hal yang sama juga disampaikan  Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang Hj N Ida Hamidah SE MSi kepada Medikom dalam surat klarifikasinya pada tanggal 15 Agustus 2018 tentang Konstruksi Bangunan Gedung di Karawang.

Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dilaksanakan oleh kontraktor PT Delbiper Cahaya Cemerlang dengan nilai kontrak Rp24,2 miliar.

Sedangkan Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis dilaksanakan oleh kontraktor PT Niagara Asri Karyatama dengan nilai kontrak Rp13,8 miliar.

(Penulis: Mbayak G/Dadan S)