Pengentasan Kemiskinan di Majalengka Ikut Jadi Tanggung Jawab Kuwu
Selasa, 28 Maret 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 408 kali
Bupati Majalengka DR H Sutrisno SE MSi

MAJALENGKA, Medikomonline.com - Angka kemisikinan masyarakat di Kabupaten Majalengka mencapai 12,5% (sekitar 150.000 jiwa) dari jumlah penduduk sebesar 1,2 juta jiwa. Angka itu berada di atas angka kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Barat yang hanya 9%.

Hal tersebut disampaikan Bupati Majalengka DR H Sutrisno SE MSi saat melakukan sosialisasi pengentasan kemiskinan di beberapa kecamatan di Kabupaten Majalengka. Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum menumbuhkan angka secara signifikan. Persoalannya apakah bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak sampai, kurangnya pendampingan, bantuan yang tidak tepat sasaran ataukah terjadi penyelewengan bantuan.

Sebelum menggarap pengentasan kemiskinan, data keluarga miskin harus akurat terlebih dulu agar penanganan bisa tepat sasaran. Selama data tidak akurat penanganan pun akan salah.

Bupati mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut kini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, namun kuwu memiliki tanggung jawab besar atas persoalan tersebut. Apalagi, saat ini dana yang sampai ke tiap desa mencapai miliaran rupiah di luar penghasilan tetap aparat desanya.

"Dana desa tiap tahun terus bertambah. Semula hanya Rp 209 miliar, maka tahun 2017 bertambah menjadi Rp 290 miliar. Dana itu tak hanya diperuntukan bagi pembangunan fisik namun juga pembangunan ekonomi masyarakat," ungkap Sutrisno.

Menurut dia, pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa harus berdampak langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. "Coba kebanyakan sekarang pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa kebanyakan untuk gada-gara (gapura) padahal gada-gada euweuh kaitanna jeung kesejahteraan masyarakat," ungkap Bupati.

Dia meminta camat, kapolsek, danramil, serta masyarakat mengawasi pengelolaan dana desa tersebut agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana. "Camat, polisi, danramil ikut bertanggungjawab pada pengentasan kemiskinan. Jangan membiarkan terjadi penyelewengan dana di desa. Jangan sampai ada yang mengambil hak orang lain. Dengan ikut mengawasi berarti ikut terlibat mengentaskan kemiskinan," ujar Bupati.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan tahun ini pemerintah Kabupaten Majalengka akan memberikan bantuan dana bagi tiap desa untuk pemberdayaan masyarakat masing-masing sebesar Rp 5 juta. Dana itu harus bisa dikelola oleh keluarga miskin yang masih bisa diberdayakan.

Pemberdayaan pos KB dan subpos KB desa di Kabupaten Majalengka, menjadi prioritas program mengentaskan kemiskinan. Kader pos KB diarahkan untuk merangkul dan membina orang-orang kategori miskin yang diberdayakan agar memiliki keahlian. dalam mendongkrak kesejahteraan keluarga miskin yaitu dengan memberikan modal usaha bergulir

“Nantinya mereka akan diberikan bantuan modal. Diarahkan sesuai keahlian melalui dagang, menjahit, dan lainnya. Diharapkan bisa menghidupi sendiri dan tercapai menjadi keluarga sejahtera,” ujar H.Sutrisno.

Bupati tidak ingin angka kemiskinan di Majalengka lebih dari 10 persen. Program terpadu itu harus terus disosialisasikan ke sejumlah daerah di Majalengka.

Bupati menegaskan bahwa persoalan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Majalengka merupakan tugas semua komponen masyarakat dan berharap bisa menekan angka kemiskinan serendah mungkin. Dia menargetkan angka kemiskinan di Majalengka pada akhir jabatannya nanti tersisa 5 persen.

Sebelumnya, Wakil Bupati H Karna Sobahi mengatakan, pemerintah sulit melakukan pengentasan kemiskinan masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya sangat kecil. Karena bantuan yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat ternyata banyak disalahgunakan penerima dan pihak lainnya.

Dia mencontohkan bantuan domba dan sapi yang diberikan tidak pernah bertahan lama, terkadang seminggu sudah hilang dijual dengan berbagai dalih.

(Penulis:Juremi & Ping /Editor: Mbayak Ginting)