Bupati dan Walikota Diminta Utamakan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Daerah
Rabu, 19 April 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 279 kali
Wagu Jawa Barat pada acara Pembukaan Rakor Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten/Kota (foto: Ist/Hms Jbr)

BANDUNG, Medikomonline.com – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 yang sudah dilaksanakan, merupakan momentum yang tepat untuk perbaikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah.

"Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lambat enam bulan setelah Kepala Daerah dilantik," kata Demiz pada acara Pembukaan Rakor Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten/Kota, di Ruang Dapat Soehoed Warnaen Bappeda Jabar, Bandung, Selasa (18/04/2017).

Demiz berharap, kegiatan rakor yang dihadiri Walikota Cimahi terpilih, Walikota Tasikmalaya terpilih, dan Bupati Bekasi terpilih ada Pilkada 2017 lalu ini, dapat menjadi wahana dialogis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusunan KLHS. Hal ini bertujuan supaya para kepala daerah beserta jajarannya bisa mendapatkan tambahan pemahaman mengenai kewajiban pengarusutamaan lingkungan hidup dalam penyusunan RPJMD.

Wagub menjelaskan, dalam menentukan visi/misi, kebijakan, rencana, dan program/kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD kabupaten/kota, kepala daerah harus menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi bagian integral dalam RPJMD kabupaten/kota, serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan demikian, dampak negatif ataupun risiko pelaksanaan pembangunan terhadap lingkungan hidup sebisa mungkin diminimalisir, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pengendaliannya yang dilakukan secara komprehensif. "Sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan dapat terwujud," katanya. Jadi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup, dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan.

Demiz melanjutkan, dalam menentukan visi/misi, kebijakan, rencana, dan program/kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD kabupaten/kota, kepala daerah harus menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi bagian integral dalam RPJMD kabupaten/kota, serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(Penulis: IthinK)