Gubernur Jabar, Perluasan Tahura Djuanda Minimalisir Bencana Ekologi di Bandung Raya
Minggu, 25 Maret 2018 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 190 kali
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melihat Tebing Keraton di Kawasan Tahuran Djuanda, Bandung. (foto: Ist/Hms Jbr)

BANDUNG, medikomonline.com - Pemprov Jawa Barat (Jabar) mulai tahun 2010 hingga 2017 berhasil membebaskan tanah enclave dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda seluas 15,57 hektar dan tersisa 10,53 hektar belum terbebaskan. Sementara tanah di luar kawasan yang berbatasan langsung dengan Tahura Djuanda hingga 2017 telah dibebaskan sekitar 11,3 hektar. 

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mendorong terus perluasan Tahura Djuanda sebagai salah satu solusi meminimalisir bencana ekologi di kawasan Bandung Raya. "Kami akan terus berupaya melakukan pembebasan lahan enclave atau lahan sekitar berbatasan yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga berkembangnya Tahura jelas akan meningkatkan kawasan resapan air penangkal bencana ekologi di Bandung Raya," katanya di Bandung, Sabtu (24/3/2018). 

Menurut Aher, luas Tahura Djuanda saat ini mencapai 528,39 hektar terdiri dari Blok Perlindungan 308,624 hektar, Blok Koleksi 44,471 hektar, dan Blok Pemanfaatan 175,308 hektar yang berstatus tanah Negara. Mulai tahun 2003 pengelolaan Tahura diserahkan ke Pemprov Jabar. 

Dijelaskan Aher, banjir bandang yang terjadi di Kota Bandung baru-baru ini terjadi akibat run off aliran permukaan dari vegetasi Kawasan Bukit Bintang hingga Manglayang kurang rapat. Untuk itu kata Aher, perluasan area kawasan Tahura dapat menyerap banyak air hujan.

Direncanakan, total perluasan kawasan akan membentang dari Dago sampai Jatinangor seluas 2.750 hektar, sehingga tambahan lahan Tahura itu akan menjadi green belt. “Bisa dibayangkan kalau 2.750 hektar itu jadi hutan, bisa menyerap 75% setiap hujan yang jatuh,” ujar Aher. 

Disampaikan Aher, pada tahun 2008-2009  pernah dilakukan upaya perluasan kawasan hingga ke Gunung Manglayang tersebut yang dikuasai BUMN Perhutani. Pemprov Jabar kala itu telah mendapat Surat Rekomendasi dari Bupati Bandung dan Bupati Sumedang, serta Surat Rekomendasi dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, namun belum memperoleh respons positif dari Direksi Perhutani.

Upaya tersebut dirintis sejak tahun 2006 dengan kajian perluasan tersebut telah lengkap saat Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Jabar masih dijabat Wawan Ridwan (alamarhum-red). Ide itu kemudian diteruskan Kadishut Anang Sudarna yang sekarang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar. 

Menurut Anang, perluasan usulan diserahkan ke pemerintah pusat pada Maret 2010 dan mendapat persetujuan dari Dirjen PHKA dan Dirjen Planologi. Namun, sekali lagi, rencana itu belum peroleh sambutan senada dari badan usaha milik negara. 

Selain perluasana Tahura, Aher mengatakan bahwa bencana ekologi di Bandung Raya bisa direduksi jika semua pihak tidak menanam tanaman hortikultura,  seperti sayur dan buahan di lahan yang memiliki kemiringan tertentu. “Sesuai peraturan Kementerian Pertanian, dilarang menanam tanaman hortikultura di atas kemiringan 40 derajat,” kata Gubernur. 

Selain itu, Pemprov Jabar mengimbau pemerintah kota dan kabupaten sebagai pemberi izin lapangan terus melakukan pengawasan kepada pengembang yang mendirikan bangunan atau tempat wisata. 

Contohnya, di rekomendasi pasti Pemprov Jabar instruksikan membangun zero run off dengan membuat embung, sumur resapan dan biopori, maka itu harus diawasi betul pemerintah kota dan kabupaten dalam pelaksanaannya. 

Selain itu, kata Aher, pemberian izin pembangunan di KBU juga harus lebih selektif. Sebab, kalau hitungannya daya dukung dan daya tampung, pembangunan di KBU mestinya sudah harus dihentikan. 

(Penulis: IthinK)