Pabrik Kabpur Berdampak Polusi Udara, Bupati Diminta Solusi
Rabu, 15 Februari 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 164 kali
Ilustrasi Pabrik Kapur

 

MAJALENGKA, Medikomonline – Kepala Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka minta Bupati Majalengka memberikan solusi terkait keberadaan pabrik kapur di wilayahnya yang berdampak pada polusi udara dan kesehatan masyarakat.

    Di Desa Garawangi terdapat belasan pabrik kapur dan pengolah kapur sebagai bahan bata. Pabriknya berada di sekitar pemukiman penduduk serta di ruas jalan nasional Cirebon-Bandung. Di saat berproduksi, debu dan asap mengepul mencemari lingkungan.

    Keberadaan pabrik tersebut memang sudah puluhan tahun dan sebagian pengusaha melanjutkan industri yang telah ditekuni nenek moyangnya.

    Een Komariah, Kepala Desa Garawangi berharap ada relokasi pabrik yang strategis bagi pengusaha namun juga tidak menganggu kesehatan masyarakat Garawangi. Karena keberadaan pabrik dikeluhkan sebagian masyarakat desa yang merasa terganggu.

    “Kami mohon solusi dari Pemerintah atas hal tersebut,” ungkap Een kepada Bupati Sutrisno, di Gedung Yudha Karya Abdi Negara.

    Menyangkut hal tersebut, Bupati Majalengka Sutrisno mengatakan, hingga kini seluruh pabrik kapur yang ada di Sumeberjaya tidak berizin, karena pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin operasional pabrik kapur di sepanjang ruas jalan Bandung-Cirebon.

    Tidak dikeluarkannya izin tersebut karena keberadaan pabrik dianggap mengganggu kesehatan, jarak pandang yang terbatas ketika asap pekat yang dikeluarkan dari pabrik sehingga mengganggu keselamatan pengendara. Juga berdasarkan RDTR wilayah tersebut tidak diperuntukkan bagi industri kapur.

    “Kalau mengacu pada aturan, pabrik-pabrik tersebut harus sudah tutup, dan di Majalengka tidak ada tempat untuk merelokasi pabrik kapur. Hal itu nanti komunikasikan pula dengan Asda 1 serta Sekda bagaimana penanganan selanjutnya,” ungkap Bupati.

    Sementara itu berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, terdapat 11 pabrik kapur dan pengolah kapur untuk bahan bangunan serta batu kapur untuk dikirim ke perusahaan air bersih di sejumlah daerah dan sejumlah pasar yang penjualannya dilakukan dalam bentuk kemasan kecil.

    Semula sejumlah pabrik kapur tersebut memiliki izin operasional, namun belakangan setelah habis pemerintah tidak memperpanjang izinnya walaupun banyak di antaranya yang mengajukan permohonan perizinan.

    Hingga akhirnya muncul polemik di antara masyarakat setempat itu sendiri. Ada yang berdemo meminta agar pabrik ditutup, sebaliknya pengusaha dan buruh juga ada yang berdemo agar pabrik tetap dipertahankan dengan alasan keberadaan pabik sudah berlangsung puluhan tahun.

    Sealin itu bila pabrik harus pindah maka cukup tinggi risiko bagi pengusaha untuk membangun pabrik baru termasuk sulitnya membangun jaringan pipa gas sebagai bahan bakar batu kapur.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Kapur Majalengka Dadang Iskandar, menyebutkan di Kabupaten Majalengka  kini terdapat sekitar 21 tungku pembakaran batu kapur. Produksinya mencapai 160 ton lebih per hari dengan kebutuhan bahan baku mencapai 330 ton per hari.

                Jumlah tersebut dengan rata-rata setiap tungku membutuhkan batu kapur sebanyak 16.5 ton per hari. Dari bahan baku sebanyak itu diperoleh kapur sebanyak 60 persenan. Perolehan bahan baku kini masih didatangkan dari Pabrik Semen Palimanan, perusahaan yang memliki lokasi galian.

(Penulis: Juremi)