Sungai Citonjong Tercemar, Warga Pangandaran Tuntut PT PECU Bertanggung Jawab
Rabu, 14 Juni 2017 | 10 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 159 kali
Puluhan warga bersama PT PECU, Pemerintah dan DPRD gelar audensi, Kamis (8/6/2017). (Foto: Agus Kucir)

PANGANDARAN, Medikomonline.com - Sungai Citonjong yang berada di Dusun Cikangkung, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih diduga telah tercemar oleh limbah industri PT Pasific Eastern Coconut Utama (PECU). Bau busuk yang menyengat setiap harinya, membuat warga kesal dan lagi seakan tidak bisa menghirup udara segar, lantaran polusi yang diakibatkan dari air limbah di sungai sangat bau.

Pembuangan limbah industri PT PECU sudah mengubah air sungai berwarna hitam. Padahal dulu, sungai ini sering dijadikan wahana rekreasi anak untuk berenang, dan ditambah juga habitat ikan air tawar tempat warga menggantungkan hidupnya dari hasil nelayan, tapi kini harapan itu terhapus dengan rusaknya ekosistem sungai.

Selain itu, Sungai Citonjong merupakan sumber air bagi para penggiat budidaya kepiting warga yang hidup 50 meter dari bibir sungai. Namun program ini terpendam karena keasaman air melebihi ambang batas tak layak digunakan untuk habitat kepiting. Berawal dari itulah warga mulai menuntut tanggung jawab dari PT PECU sebagai pencemar Sungai Citonjong.

Rusaknya lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri pabrik yang bergerak pada industri air minum kelapa kemasan ini, kian menyebar pada keberlangsungan pendidikan. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Cikembulan contohnya, mereka enggan belajar karena aroma bau tak sedap yang sewaktu-waktu mengganggu indra penciuman dan mengganggu konsentrasi belajar mereka. Siswa pun terpaksa berpindah-pindah belajar mencari ruangan kelas yang tak terkontaminasi bau air limbah. 

Tepatnya pada Kamis (08/06/2017), ratusan warga mendatangi gedung wakil rakyat, DPRD Pangandaran. Langkah bersama dengan membawa harapan besar pada para legislatif mampu memberikan jawaban atas keresahan yang melanda mereka dari sejak pertengahan tahun 2016 lalu. Warga menilai aktivitas PT PECU sudah tak dipandang bersahabat dengan lingkungan. Mereka menginginkan adanya kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

Koordinator warga Cikangkung, Cikembulan, Dodi Budiana dengan tegas menyampaikan aspirasi masyarakat di depan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran serta PT PECU. Warga menuntut adanya penyelesaian yang terorganisir dan berpihak pada kepentingan hajat hidup masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan.

“Kami menuntut agar adanya normalisasi sungai serta perbaikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) oleh PT PECU sebagai penyebabnya. Apakah itu adanya pengerukan dasar sungai, atau penyedotan air. Supaya tidak menimbulkan bau busuk,” kata dia.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran mengungkap PT PECU telah melakukan pencemaran lingkungan. Dengan memperlihatkan hasil uji labotarium, menerangkan bahwa tingkat pencemaran di Sungai Citonjong telah melebihi ambang batas.

Tak ingin dituding kinerjanya buruk, DLHK mengklarifikasi jika selama ini pemerintah telah melakukan tindakan berupa memberi peringatan berupa surat teguran yang menyatakan IPAL PT PECU tidak layak. “Kasus ini sebetulnya sedang diproses hukum di Polres Ciamis,” ungkap Kepala DLHK Kabupaten Pangandaran Surya Darma di depan warga.

Merasa dituding karena telah melakukan pencemaran, PT PECU membantah bahwa mereka bukanlah penyebab utama pencemaran. Bahkan PT PECU menuding ada indikasi lain penyebab berubahnya ekosistem Sungai Citonjong.

Dalam pembelaannya, PT PECU menginginkan adanya sodetan sungai untuk membuang limbahnya ke laut. PT PECU berasumsi kalau penyebab baunya air Sungai Citonjong karena endapan limbah di dasar sungai.

PT PECU akan memperbaiki IPAL pabrik serta akan membentuk komite limbah yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah dan perguruan tinggi.

Usai rapat audensi dengan PT PECU, masyarakat dan pemerintah, Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak pemerintah untuk tegas menindak perusahaan yang tidak menuruti aturan pemerintah. Bukan hanya pada pemerintah, PT PECU pun dianggap telah melakukan pencemaran lingkungan hidup.

“Data mengatakan PECU tidak melakukan pencemaran, tetapi fakta masyarakat tidak merasa nyaman dengan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan aktivitas industri PECU,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran, Wowo Kustiwa.

Wowo pun memberikan pertanyaan keras pada PT PECU. Pihaknya memberikan dua pilihan, memperbaiki atau dihukum. Karena, dewan sudah merasa bahwa ini sudah menjadi permasalahan serius bagi Pangandaran.

“Di Bandung Sungai Cikapundung mulai bersih, Jakarta sungai Ciliwung bersih. Di Pangandaran malah mulai kotor. Ini sudah tidak beres,” tambah dia.

Kemudian, Wowo berserta jajaran anggotanya peringati DLHK untuk tidak menggunakan anggaran dari pihak perusahaan dalam melakukan uji labotarium. Gunanya untuk menjaga independensi dari hasil uji labotarium tersebut.

“Ini bukan hanya perusahaan yang dihukum, namun pemerintah pun harus dihukum karena telah melakukan pembiaran. Kami akan melakukan pemantauan terus dengan adanya kesanggupan perusahaan untuk memperbaiki IPAL,” katanya.

(Penulis: Agus Kucir/Editor: Mbayak Ginting)