DPR RI Terima Tuntutan FPII, Dewan Pers Akan Diminta Cabut Verifikasi Media
Rabu, 19 April 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 197 kali
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI (kiri) menerima audiensi perwakilan FPII (kanan)

JAKARTA, Medikomonline.com – Komisi I DPR RI menerima tuntutan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) untuk mencabut  verifikasi media, QR Code versi Dewan Pers, stop dikriminalisasi wartawan di seluruh Indonesia, dan mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dalam pertemuan dengan Komisi I ini, perwakilan FPII diterima oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Anggota DPR RI Komisi I Badan Kerjasama Antara Parlemen Dave Akbarshah Fikarno Laksono ME dan dua anggota lainnya dari Fraksi PDIP dan Golkar di gedung DPR RI, Senin (17/4/2017).

Perwakilan FPII yang hadir dalam audiensi dengan Komisi I yaitu: Ketua Presidium FPII Kasihhati, Jubir Presidium Edy Piliang, Dewan Etik Presidium R Dean, Ketua Setnas FPII Opan, Deputi Organisasi Jalu, Deputi Jaringan Hefrizal, Deputi Advokasi Wesly, Deputi Kajian Obor Panjaitan, serta Wulan, Gusti, Black, Baso dari pengurus Setnas FPII.

Opan, Ketua Setnas FPII saat dijumpai awak media di gedung DPR RI, Senin (17/4/2017) mengatakan, pertemuan antara FPII dengan Komisi I DPR RI berlangsung singkat dan hanya menghasilkan beberapa poin.  

"Pertemuan tadi tidak banyak yang kami minta. FPII hanya menuntut cabut verifikasi media versi Dewan Pers yang kami anggap sangat mendiskriminasikan pemilik media dan insan pers di seluruh Indonesia," ucap Opan.

Menurutnya, verifikasi media versi Dewan Pers sangat terburu-buru tanpa ada sosialisasi yang jelas. Bahkan kata dia, 74 media yang diversifikasi tersebut hasil dari piagam Palembang tahun 2010.

"Fatalnya, verifikasi tersebut telah membunuh perkembangan media dan kemerdekan pers. Ini harus disikapi dengan serius," lanjut Opan.

Tuntutan FPII menjadi catatan komisi I DPR RI. Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid saat menjawab audiensi FPII di ruang MKD DPR RI.

"Tuntutan FPII bisa kami rasakan, memang belum adanya tata kelola kewartawanan yang baik selama ini," kata Meutya.

Meutya juga menyampaikan, pihaknya akan memanggil Ketua Dewan Pers dan Pengurus Dewan Pers terkait tuntutan FPII. Komisi I memang sangat jarang bertemu dengan pengurus Dewan Pers, dan bisa dihitung dengan jari. Bahkan kata Meutya, bisa setahun sekali pemanggilan Dewan Pers terkait anggaran APBN untuk kebutuhan dewan pers pertahunnya.

"Kami dari Komisi I DPR RI akan mempelajari tuntutan FPII ini, jika memang dirasakan verifikasi media tersebut belum saatnya diberlakukan, maka kami akan meminta Dewan Pers untuk mencabutnya sebelum adanya sosialisasi, dan ketentuan-ketentuan untuk verifikasi dipahami seluruhnya," kata Meutya di depan pengurus FPII.

Untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Meutya meminta FPII untuk segera lengkapi beberapa persyaratan yang memang diperlukan adanya RDP.

Ditempat yang sama, Ketua Deputi Jaringan FPII Hefrizal mendesak Dewan Pers melalui Komisi I DPR agar segera menggelar siaran pers untuk mencabut edaran-edaran yang sudah disebarluaskan ke instansi pemerintah, TNI dan Polri bahwa verifikasi yang sudah tersebar tersebut dibatalkan.

(Penulis: Lucy/editor: Mbayak Ginting)